tag:blogger.com,1999:blog-43165470238369775412024-02-08T14:11:49.160+08:00FNPBI SULSELBersatu | Berjuang | Menuntut Kemandirian NasionalFNPBI kimahttp://www.blogger.com/profile/02488608131505959323noreply@blogger.comBlogger49125tag:blogger.com,1999:blog-4316547023836977541.post-78655728570792885372012-05-06T18:24:00.003+08:002012-05-06T18:31:08.590+08:00Janji SBY Untuk Kaum Buruh<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgo7_eucc1peuTl_S2zk8_rFGOYTsLljHIlIvYtY6A11Tx6DOkn8fBEjUyGxvnpR_uXqNoicecl23PEFvleh-t4HDCX38Jq3ZW1jXl58cmAzOwTA_FBsN6fdYfCoSyuc4JpRZjbzpqodTc/s1600/FNPBI-225x155.jpg"><img style="float: left; margin: 0pt 10px 10px 0pt; cursor: pointer; width: 320px; height: 220px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgo7_eucc1peuTl_S2zk8_rFGOYTsLljHIlIvYtY6A11Tx6DOkn8fBEjUyGxvnpR_uXqNoicecl23PEFvleh-t4HDCX38Jq3ZW1jXl58cmAzOwTA_FBsN6fdYfCoSyuc4JpRZjbzpqodTc/s320/FNPBI-225x155.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5739365249687001922" border="0" /></a><big><strong></strong></big><p style="text-align: justify;">Naluri mempertahankan kekuasaan, kata filsuf politik Hannah Arendt, telah menyebabkan politik selalu mendekat kepada kebohongan. Politisi sangat gandrung mengumbar janji-janji. Sekalipun, dalam banyak kasus, janji-janji sangat sulit—atau sengaja—untuk tidak direalisasikan.</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">Sehari menjelang peringatan Hari Buruh Sedunia, Presiden SBY menebar janji-janji manis kepada kaum buruh. SBY menyebut janjinya itu sebagai “kado bagi kaum buruh Indonesia”. Ada empat hal yang dijanjikan oleh Presiden SBY:</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">Pertama, penetapan pendapatan tidak kena pajak dari semula Rp 1,3 juta menjadi Rp 2 juta. Dengan kebijakan itu, buruh yang mendapatkan gaji di bawah Rp 2 juta per bulan tidak perlu lagi membayar pajak.</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">Kedua, pembangunan rumah sakit khusus untuk para buruh. Konon, rumah sakit itu akan dibangun di Tangerang, Bekasi, dan sidoarjo.</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">Ketiga, pemerintah akan menyediakan transportasi murah untuk buruh di kawasan industri. Untuk tahap awal, katanya, akan dibeli 200 unit bus untuk wilayah Tangerang, Bekasi, Jawa Timur, dan Batam.</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">Keempat, pemerintah akan mengadakan rumah murah untuk buruh. Kado yang keempat ini masih gelap perencanaannya. Pasalnya, jangankan untuk perumahan murah bagi buruh, urusan mengatasi “backlog” perumahan rakyat saja pemerintah terlihat sangat kedodoran.</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">Kebijakan ini bernuansa sogokan. Namanya saja kado, seringkali hanya diberikan sekali waktu dan menikmatinya sesaat. Terlihat sekali bahwa kebijakan ini sangat parsial dan tidak menyentuh akar persoalan. Selain itu, dampaknya juga belum tentu bisa dirasakan oleh seluruh buruh Indonesia.</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">Selain itu, penggunaan kata “kado” sangat menyesatkan. Seolah-olah semua program itu adalah karena kebaikan SBY. Padahal, soal kesejahteraan buruh memang tanggung jawab pemerintah, terutama Presiden SBY. Dan, karena sifatnya tanggung-jawab, apa yang dijanjikan SBY belumlah “membayar tunai” apa yang menjadi kewajibannya bagi kaum buruh dan seluruh rakyat Indonesia.</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">Pertama, janji SBY ini tidak menjawab gugatan mendasar kaum buruh: politik upah murah, sistim kerja kontrak dan outsourcing, pelarangan berserikat, dan pelaksanaan jaminan sosial bagi kaum buruh.</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">Tengoklah! Ketika kaum buruh berbaris di jalanan, teriakan mereka tidaklah menjauh dari isu-isu di atas. Politik upah murah, misalnya, telah menyebabkan kehidupan kaum buruh dan keluarganya sangat merosot. Upah buruh di Indonesia disebut-sebut terendah di Asia Tenggara. Belum lagi, kebijakan sistim kerja kontrak dan outsourcing telah menciptakan tidak adanya kepastian kerja.</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">Ironisnya, sebagian besar persoalan itu bermuasal dari kebijakan negara yang memang sangat berorientasi kepada nafsu kapitalis untuk menggali keuntungan semata. Ini dilegalisasi sedemikian rupa dengan lusinan perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri.</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">Kedua, Presiden SBY seharusnya mengeluarkan serangkaian kebijakan untuk menyelamatkan industri nasional. Sebab, kehancuran industri nasional juga merupakan momok tak kalah menakutkan bagi kaum buruh dan seluruh rakyat Indonesia.</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">Apa langkah SBY untuk melindungi industri nasional? Tidak ada. Berbagai kebijakan ekonomi rezim SBY justru mengakselerasi penghancuran industri nasional. Sebut saja: persetujuan terhadap agenda perdagangan bebas, penghapusan subsidi energi, kebijakan energi yang berorientasi asing, privatisasi BUMN, dan lain-lain.</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">Ketiga, pemerintah mestinya menjalankan amanat UUD 1945, yaitu menjamin pemenuhan hak dasar seluruh rakyat, termasuk buruh. Soal Rumah Sakit murah, misalnya, tidaklah tepat. Seharusnya, jika pemerintah patuh pada UUD 1945, maka layanan kesehatan mestinya bisa diakses oleh seluruh rakyat. Jadi, tidak parsial seperti janji SBY di atas.</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">Dalam hal transportasi murah, misalnya, kenapa pemerintahan SBY tidak sekalian menciptakan sistim transportasi umum yang bersifat massal, murah, dan manusiawi bagi seluruh rakyat.</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">Akhirnya, ada kesan bahwa 4 janji SBY diatas hanya “sekedar janji”. Ini tidak lebih dari politik pencitraan semata. Ini tidak lebih dari skenario pemerintahan SBY untuk mempertahankan kekuasannya yang kian tergerus oleh meluasnya ketidakpuasan dan ketidakpercayaan rakyat. Ini tidak lebih dari sebuah kebohongan baru!<br /></p><p style="text-align: justify;">Lihat juga di (http://www.berdikarionline.com/editorial/20120505/sekedar-janji-untuk-kaum-buruh.html)<br /></p>FNPBI kimahttp://www.blogger.com/profile/02488608131505959323noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4316547023836977541.post-71650895935531910452012-02-27T14:06:00.004+08:002012-02-27T14:24:12.178+08:00Perjuangan Politik anggota SRMI dalam merebut kekuasaan ditingkatan RT RW di Makassar<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhb_OMBQiLGBf7T-jNNAF0xkxt3Jo9v1t8yZApveOyBwdMrwTakVnNI6e9uUHryX7BVThNBDZ5CQzd3BFf5OuYSnNfkVonuZnITRkzRH3xam3mL5BpOWK_JuSd3H2gKrYaXVgko9bIm3-g/s1600/all.jpg"><img style="float: left; margin: 0pt 10px 10px 0pt; cursor: pointer; width: 320px; height: 226px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhb_OMBQiLGBf7T-jNNAF0xkxt3Jo9v1t8yZApveOyBwdMrwTakVnNI6e9uUHryX7BVThNBDZ5CQzd3BFf5OuYSnNfkVonuZnITRkzRH3xam3mL5BpOWK_JuSd3H2gKrYaXVgko9bIm3-g/s320/all.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5713696865338567362" border="0" /></a><br /><div style="text-align: justify;">Selama berpuluh-puluh tahun, kehidupan politik merupakan sesuatu yang susah diakses bagi seluruh rakyat, dan tentu saja rakyat miskin. Jika pada masa orde baru hambatan berpolitik datang dari struktur politik yang otoritarian, maka pada masa reformasi ini hambatannya berasal dari kerangka politik yang market oriented. Karena itu pula, maka selama puluhan tahun rakyat miskin ditaruh di luar kekuasaan, bahkan dikucilkan dari arena politik.<br /><br />Sudah lama kalangan progressif dari buruh, petani, miskin kota, dan sektor feminis tidak terdengar dalam kancah politik nasional. Tetapi kali ini, menjelang pemilu yang ditawarkan struktur Pemerinthana pada tingkatan ORW( Organisasi Rukun Warga) dan ORT,(Organisasi Rukun Tetangga), sejumlah aktifis progressif dari buruh, tani, dan miskin kota akan ambil bagian dalam ajang demokrasi borjuis ini.<br /><span class="fullpost"><br /></span> <style type="text/css">p { margin-bottom: 0.08in; }</style>Untuk pertama-kalinya, 16 perempuan secara bersamaan maju dalam pemilihan ketua RW dan RT di beberapa kelurahan di Makassar. <p style="margin-bottom: 0in;" align="JUSTIFY">Ke-16 perempuan itu adalah anggota Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) dan anggota Partai Rakyat Demokratik (PRD). 4 orang maju sebagai kandidat Ketua RW, sedangkan 12 orang memperebutkan Ketua RT.</p> <style type="text/css">p { margin-bottom: 0.08in; }</style> <p style="margin-bottom: 0in;" align="JUSTIFY">Dalam pemilihan ini, semua kandidat yang juga keseluruhannya adalah ibu-ibu rumah tangga ini menjanjikan empat hal kepada pemilihnya. Pertama, menggratiskan semua pengurusan administrasi. Yang kedua, kebersihan lingkungan RW akan terpastikan. Ketiga, advokasi pendidikan dan kesehatan untuk rakyat. Dan yang keempat, siap melayani rakyat selama 24 jam.</p><p style="margin-bottom: 0in;" align="JUSTIFY">Adapun nama-nama calon kandidat pemilihan RT RW tersebut adalah sebagai berikut :</p><p style="margin-bottom: 0in;" align="JUSTIFY">1. Dg Baji</p><p style="margin-bottom: 0in;" align="JUSTIFY">2. Saida Aras<br /></p><p style="margin-bottom: 0in;" align="JUSTIFY">3. Andi Asni</p><p style="margin-bottom: 0in;" align="JUSTIFY">4. Dg Cimmang</p><p style="margin-bottom: 0in;" align="JUSTIFY">5. Rabasyiah</p><p style="margin-bottom: 0in;" align="JUSTIFY">6. Dg Kebo</p><p style="margin-bottom: 0in;" align="JUSTIFY">7. A Risma</p><p style="margin-bottom: 0in;" align="JUSTIFY">8. Mardiana</p><p style="margin-bottom: 0in;" align="JUSTIFY">9. Sannang</p><p style="margin-bottom: 0in;" align="JUSTIFY">10. Santi</p><p style="margin-bottom: 0in;" align="JUSTIFY">11. Ibu Nur</p><p style="margin-bottom: 0in;" align="JUSTIFY">12. Ros</p><p style="margin-bottom: 0in;" align="JUSTIFY">13. Megawati<br /></p><p style="margin-bottom: 0in;" align="JUSTIFY">14. Harniah<br /></p><p style="margin-bottom: 0in;" align="JUSTIFY">15. Dg Kanang,</p><p style="margin-bottom: 0in;" align="JUSTIFY">16. Ratna.</p><p style="margin-bottom: 0in;" align="JUSTIFY">Bagi para kompetitor RTRW SRMI, jabatan RT dan RW bisa menjadi sarana memperluas organisasi dan melatih kader-kader untuk mengelola kekuasaan. “Ini adalah praktik kekuasaan dalam bentuk konkret,” ujar mereka dalam sebuah rapat konsolidasi di RWRT nya masing-masing.<br /></p><br /><span class="fullpost"></span><br /></div>FNPBI kimahttp://www.blogger.com/profile/02488608131505959323noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4316547023836977541.post-90315980422969481622012-02-27T04:59:00.002+08:002012-02-27T05:01:51.234+08:00Para Perempuan Yang Bertarung Di Pemilihan RW/RT<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEyZTxj-x3h_aXidBDw4j9bcEktl7o6OGnEq43MiWthn40A1b7FtoI90_x8QEAI7WiNEsaab7NjWdbV-nTKFQqC738mBktYCs-ME9_TZ7N7HrT0ydfA8obW8TdWI2aAS1N6GSOPdcYZjY/s1600/Dg-Baji-300x237.jpg"><img style="float: left; margin: 0pt 10px 10px 0pt; cursor: pointer; width: 300px; height: 237px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEyZTxj-x3h_aXidBDw4j9bcEktl7o6OGnEq43MiWthn40A1b7FtoI90_x8QEAI7WiNEsaab7NjWdbV-nTKFQqC738mBktYCs-ME9_TZ7N7HrT0ydfA8obW8TdWI2aAS1N6GSOPdcYZjY/s320/Dg-Baji-300x237.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5713552410588738706" border="0" /></a><br /><br /> <div style="padding: 5px 0px;"> </div>Ada yang menarik dari pemilihan Ketua RW dan RT di Makassar, Sulawesi Selatan. Untuk pertama-kalinya, 16 perempuan secara bersamaan maju dalam pemilihan ketua RW dan RT di beberapa kelurahan di Makassar.<div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">Ke-16 perempuan itu adalah anggota Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) dan anggota Partai Rakyat Demokratik (PRD). 4 orang maju sebagai kandidat Ketua RW, sedangkan 12 orang memperebutkan Ketua RT.</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">Salah satu dari perempuan itu adalah Dg Baji. Ia akan bertarung dalam pemilihan ketua salah satu RW di kelurahan Gaddong, Makassar. Pertarungan itu tentu tidak mudah, sebab sebagian lawan-lawannya dibekingi parpol besar.</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">Selama ini, Dg Baji bergelut dalam perjuangan rakyat miskin bersama Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI). Ia didapuk menjadi Ketua SRMI kota Makassar pada bulan Januari 2012 lalu.</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">Dalam pemilihan ini, Dg Baji menjanjikan empat hal kepada calon pemilih. Pertama, menggratiskan semua pengurusan administrasi. Yang kedua, kebersihan lingkungan RW akan terpastikan. Ketiga, advokasi pendidikan dan kesehatan untuk rakyat. Dan yang keempat, siap melayani rakyat selama 24 jam.</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">Metode kampanye Dg Baji dan kawan-kawan juga sepenuhnya metode gerakan: menempelkan poster, membagikan selebaran, mendatangi rumah-rumah penduduk, dan menggelar rapat akbar kampung.</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">Selain Dg Baji, masih ada tiga aktivis SRMI lagi yang juga ikut pemilihan RW, yakni Saida Aras, Andi Asni, dan Dg Cimmang. Sedangkan aktivis SRMI yang maju sebagai kandidat RT meliputi: Rabasyiah, Dg Kebo, A Risma, Mardiana, Sannang, Santi, Ibu Nur, Ros, Megawati, Harniah, Dg Kanang, dan Ratna.</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;"><strong>Belajar Mengelola Kekuasaan</strong></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">Menurut Dg Baji, keputusan dirinya maju sebagai kandidat sudah merupakan arahan organisasi. Dalam konferensi wilayah SRMI Sulsel pada Januari lalu, setiap anggota didorong terlibat perjuangan politik. Salah satu bentuknya: bertarung memperebutkan struktur RW dan RT.</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">Bagi SRMI, jabatan RT dan RW bisa menjadi sarana memperluas organisasi dan melatih kader-kader untuk mengelola kekuasaan. “Ini adalah praktik kekuasaan dalam bentuk konkret,” kata Daeng Baji.</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">Kalau nanti Dg Baji berhasil menjabat, ia berkeinginan menampilkan cara mengelola kekuasaan secara berbeda. Baginya, pengurus RW harus belajar mendengar apa yang menjadi persoalan warganya dan mencari solusinya.</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">“Saya akan mengaktifkan rapat-rapat warga. Dengan rapat-rapat itu, warga diharapkan bisa mengungkapkan persoalannya dan mencari solusinya bersama-sama,” tegasnya.</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">Selama ini, kata Dg Baji, pengurus RW sering bersifat menunggu. Akibatnya, jika warga itu tidak melapor ke RW, maka persoalan mereka tidak akan tertangani. “Pengurus RW harus benar-benar menjadi pelayan warga,” kata Dg Baji menambahkan.</p><p style="text-align: justify;"><br /></p><p style="text-align: justify;">sumber asli (http://www.berdikarionline.com/kabar-rakyat/20120222/para-perempuan-yang-bertarung-di-pemilihan-rwrt.html)<br /></p>FNPBI kimahttp://www.blogger.com/profile/02488608131505959323noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4316547023836977541.post-1178137609137052372012-02-27T04:54:00.002+08:002012-02-27T04:59:03.403+08:00Korban penggusuran kembali menuntut di DPRD Makassar<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhS_B1RQjOpimWnwtMEQZJPuVOpsI2o2xAq3qS4svI9behJlxQHmPpRV7n-muU4kaWIdK8mNqcTVPWcb04nwaIIcHy4M80TpZ1hEe_KtLn2HFByTSzA-xiqqXGUPTGaUAgZThHURfr0BIM/s1600/gudur.jpg"><img style="float: left; margin: 0pt 10px 10px 0pt; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhS_B1RQjOpimWnwtMEQZJPuVOpsI2o2xAq3qS4svI9behJlxQHmPpRV7n-muU4kaWIdK8mNqcTVPWcb04nwaIIcHy4M80TpZ1hEe_KtLn2HFByTSzA-xiqqXGUPTGaUAgZThHURfr0BIM/s320/gudur.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5713551562539244322" border="0" /></a><br /><p style="text-align: justify;"><b>Kamis, 23 Februari 2012 </b>Puluhan warga korban gusuran di Jalan Balai Kota, Makassar, mendatangi kantor DPRD kota Makassar, Kamis (23/2/2012). Warga menagih janji pihak DPRD terkait janji mediasi untuk solusi penggusuran.</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">“Kami mau menagih janji soal pertemuan mediasi. Sekarang hidup kami terlunta-lunta dan tidak jelas. Pemerintah harus turun tangan mengatasi persoalan kami,” ujar seorang korban gusuran.</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">Setelah menggelar orasi sebentar, perwakilan warga segera bertemu dengan Komisi A DPRD Makassar. Dari pihak DPRD, hadir tiga orang anggotanya, yakni Rahman Pina, Yusuf Gunco, dan Kartini Galung.</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">Sementara itu, dari pihak pemerintah hadir Lurah dan Camat setempat. Akan tetapi, pihak warga sangat kecewa karena pihak yang mengklaim tanah warga, yakni orang bernama Pominah, tidak hadir dalam pertemuan ini.</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">Pertemuan pun tidak menghasilkan solusi penting. Bahkan, selepas pertemuan itu terjadi kericuhan di pintu gerbang DPRD. Warga menuntut DPRD segera memanggil ulang pihak yang mengklaim tanah warga tersebut.</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">Ketegangan itu baru mereda setelah pihak DPRD berjanji akan menjadwalkan pertemuan ulang untuk membahas persoalan penggusuran itu. Selain itu, DPRD juga berjanji akan menghadirkan Pominah dalam pertemuan tersebut.</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">Aksi korban gusuran ini mendapat dukungan dari aktivis Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) dan Partai Rakyat Demokratik (PRD).</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">Seperti diketahui, pada tanggal 15 November 2011 lalu, pihak Pengadilan Negeri Makassar mengeksekusi lahan seluas 1800 meter persegi di jalan Balai Kota Makassar.</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">Sedikitnya 47 KK atau 197 jiwa terusir akibat penggusuran itu. Akan tetapi, menurut pengakuan warga, penggusuran itu sangat janggal. Pasalnya, pihak penggugat, yaitu Ponimah, diketahui memiliki tanah tak lebih dari 7 meter persegi di daerah itu.</p><div style="text-align: justify;"> <strong><br /></strong></div>FNPBI kimahttp://www.blogger.com/profile/02488608131505959323noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4316547023836977541.post-4912336875715239492011-01-17T22:23:00.004+08:002012-02-26T05:49:04.399+08:00Reportase dari KONFERWIL FNPBI SULSEL<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhs09s7P7cnLwwuHMEczSboLFJflN40iEJHZzg7OkSSVWpdo4eZ_f7iGZiEWj_AMNSixsWoDHbDU3BRm22Ff7ek3SGLS5y-FgJZJCo3eCIlaNVgTNA8zQBGJfOZ2MCz6Nks86WMuW56SuQ/s1600/konferwil+1.jpg"><img style="float: left; margin: 0pt 10px 10px 0pt; cursor: pointer; width: 292px; height: 219px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhs09s7P7cnLwwuHMEczSboLFJflN40iEJHZzg7OkSSVWpdo4eZ_f7iGZiEWj_AMNSixsWoDHbDU3BRm22Ff7ek3SGLS5y-FgJZJCo3eCIlaNVgTNA8zQBGJfOZ2MCz6Nks86WMuW56SuQ/s320/konferwil+1.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5570216520401714274" border="0" /></a><br /><meta equiv="CONTENT-TYPE" content="text/html; charset=utf-8"> <title></title> <meta name="GENERATOR" content="OpenOffice.org 3.2 (Linux)"> <style type="text/css"> <!-- @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> </style> <p style="text-align: justify; margin-bottom: 0cm;">Konferensi Wilayah Fnpbi Sulsel</p> <p style="text-align: justify; margin-bottom: 0cm;">"Membangun serikat buruh bervisi penguatan industri nasional"</p> <p style="text-align: justify; margin-bottom: 0cm;">Pada hari Minggu yang lalu , tanggal 9 januari 2011, bertempat di Ruko Berdikari jln daeng Ramang, konferensi Wilayah Fnpbi SulSel diselenggarakan. Konferensi ini dimulai pada jam 11.00 Wita. Tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah disepakati sebelumnya dalam rapat-rapat kepanitiaan. Meskipun dengan persiapan dan perlengkapan yang sangat sederhana, namun Konferwil ini berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam Konferensi Wilayah fnpbi sulsel ke lima (V) kali ini pula, Gagasan yang sekaligus menjadi usungan tema konferwil adalah “Membangun serikat Buruh bervisi penguatan industri Nasional”</p> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="JUSTIFY">Acara ini dibuka dengan resmi oleh Ketua Wilayah FNPBI sulawesi selatan. Dalam sambutannya, beliau menghimbau “para anggota dan organiser FNPBI agar senantiasa mengemban penuh amanat serta hasil-hasil kongres FNPBI, karena dengan tercapainya harapan tersebut, tentu juga akan membawa atmosfer baru dalam kemajuan industri nasional kita pada umumnya serta FNPBI pada khususnya,” tutur Ketua Wilayah FNPBI sulsel yang akrab disapa bung Jaya Negara.</p> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="JUSTIFY">Dalam Konferwil fnpbi sulsel kali ini, turut hadir undangan, serta perwakilan dari Partai Rakyat Demokratik sulsel. Selain itu beberapa Perwakilan Serikat Buruh Tempat Kerja (SBTK). Dalam konferensi ini beberapa hal menjadi titik tolak perumusan, yaitu :</p> <ol> <li><p style="margin-bottom: 0cm;" align="JUSTIFY">Penguatan Struktur fnpbi Tingkatan Kota makassar sebagai ujung tombak perluasan program 1000 SBTK.</p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm;" align="JUSTIFY">Perluasan dan pembangunan posko-posko didaerah pemukiman buruh sebagai sarana pelayanan dan pengaduan</p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm;" align="JUSTIFY">Kampanye Fnpbi dan penguatan kemampuan anggota dalam menyelesaikan kasus-kasus perburuhan</p> </li><li><p style="text-align: justify; margin-bottom: 0cm;" align="LEFT">Pemilihan struktur Pengurus Kota Fnpbi</p> </li></ol> <p style="text-align: justify; margin-bottom: 0cm;" align="LEFT"><br /></p> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="JUSTIFY">Ketua Pengurus kota Fnpbi sulsel terpilih adalah kawan syaiful yang akrab disapa Ul, dengan sekeretaris firman (pyro)dan bendahara sabary serta organiser kawan mega, nuni, ros. Dalam pidato sambutan sebagai ketua terpilihnya ia menandaskan bahwa “ apa yang ia emban tidaklah memiliki arti apa-apa tanpa kerjasama dari seluruh anggota fnpbi”selain itu menurutnya gerakan buruh harus menjadi gerakan yang meluas dan terus digelorakan karena dengannya, neoliberalisme yang terus menerus menggempur sektor industri nasional kita mampu kita kalahkan..hidup buruh !!” lanjut tandasnya.</p> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="JUSTIFY"><br /></p> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="JUSTIFY"><br /></p> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="JUSTIFY"><br /></p> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="JUSTIFY"><br /></p> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="LEFT"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="JUSTIFY"><br /></p>FNPBI kimahttp://www.blogger.com/profile/02488608131505959323noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4316547023836977541.post-67678212437851249812010-10-19T15:25:00.007+08:002012-02-26T05:54:00.334+08:00Aksi Menolak kedatangan SBY di Makassar<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2VLegCEjRJedw7fAxiz8XroNf4_SOjbgS9Z5YimZFyln_3m365X3vfJdSYHn92iMAFuMn8W5oGVdA8WRw_Q2nUKtNjSAF_4fU3RKP5VErv_GXX_ZbN5X1JJchHs5xNiLB58Y2hp65u_s/s1600/F.jpg"><img style="float: left; margin: 0pt 10px 10px 0pt; cursor: pointer; width: 244px; height: 244px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2VLegCEjRJedw7fAxiz8XroNf4_SOjbgS9Z5YimZFyln_3m365X3vfJdSYHn92iMAFuMn8W5oGVdA8WRw_Q2nUKtNjSAF_4fU3RKP5VErv_GXX_ZbN5X1JJchHs5xNiLB58Y2hp65u_s/s320/F.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5713192922352722194" border="0" /></a><br /><div style="text-align: justify;"> Selasa, 19 oktober 2010-redaksi fnpbikima<br /><br />Sekitar seratusan aktivis mahasiswa dan rakyat yang terdiri dari PRD (Partai Rakyat Demokratik Makassar, FNPBI SULSEL, SRMI kota Makassar, LMND, PMII metro, KAMMI, Laskar Tubarani, FORMAKER, TII, LIAR, BEM UNISMU, BEM 45, siang tadi menggelar aksi unjuk rasa. Mereka menamakan diri front Gerakan Untuk kemerdekaan Nasional. Aksi unjuk Rasa yang digelar di Monumen PMandala (Tugu Pembebasan Irian Barat Makassar ) mendapat pengawalan yang cukup ketat dari ratusan aparat keamanan. Aksi ini di inisiasi sebagai bentuk penolakan aktifis mahasiswa dan rakyat Makassar atas kedatangan SBY di Makassar. Sikap demikian tentulah bertendensi..!!, ujar seorang peserta aksi. Meski dengan perbandingan Massa yang cukup signifikan, namun para peserta aksi terlihat tetap semangat dalam menyampaikan orasi politiknya. Dalam tuntutanya mereka menyampaikan bahwa Rezim neoliberal SBY telah gagal total dalam menyejahterakan rakyat. Hal ini tampak pada beberapa kasus sosial politik yang sampai sekarang tidak terselesaikan dan seolah ditutup-tutupi.<br />Beberapa point tuntutan yang diajukan :<br />Hentikan neoliberalisme di Indonesia- Tolak UU SJSN nomor 40 tahun 2004- Tegakkan supremasi hukum dan HAM- Hentikan liberalisasi diberbagai sektor- Turunkan harga sembako- turunkan tarif dasar listrik- Hapus hutang Luar negeri- Bangun industri Nasional-Kurangi Anggaran SBY ke luar negeri<br /></div>FNPBI kimahttp://www.blogger.com/profile/02488608131505959323noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4316547023836977541.post-67920420171238718482010-09-24T16:38:00.002+08:002012-02-26T05:48:17.285+08:00PRD: Musuh Terbesar Kaum Tani Adalah Neoliberalisme<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjiazfi7rWtJalgqnADvAG40Yf38Bv4SvzmfXlmMRZIbvsaxtyTUDdSxGpojpm1Go8xoQtcQOiQRv6MmPBrk27CQjBjzl_a3Sdz_mj95sbgUDngVdVFUVJauUvuPFFdnztdcBIgZYCHC88/s1600/prd.jpg"><img style="float: left; margin: 0pt 10px 10px 0pt; cursor: pointer; width: 290px; height: 290px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjiazfi7rWtJalgqnADvAG40Yf38Bv4SvzmfXlmMRZIbvsaxtyTUDdSxGpojpm1Go8xoQtcQOiQRv6MmPBrk27CQjBjzl_a3Sdz_mj95sbgUDngVdVFUVJauUvuPFFdnztdcBIgZYCHC88/s320/prd.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5713193257350226914" border="0" /></a><br /><div style="text-align: justify;">Partai Rakyat Demokratik (PRD) menyatakan pada hari Kamis (23/9) bahwa musuh terbesar kaum tani Indonesia sekarang ini adalah neoliberalisme, demikian siaran pers KPP-PRD menyambut hari tani besok (24/9). </div><p style="text-align: justify;">Melalui siaran pers yang diterima<em> Berdikari Online</em> (23/9), KPP PRD menjelaskan, neoliberalisme menyebabkan semakin intensifnya perampasan tanah kaum tani oleh perusahaan besar, merosotnya kesejahteraan kaum tani—sebagai akibat dari biaya produksi yang terus meningkat, namun harga jual terus-menerus merosot, dan naiknya harga-harga kebutuhan hidup bagi petani dan keluarganya.</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">PRD membandingkan praktik perampasan tanah rakyat di jaman kolonial dengan pemerintahan sekarang ini. “Jika di jaman kolonial para bupati atau penguasa lokal merampas tanah rakyat untuk diserahkan kepada “onderneming”, maka sekarang ini pemerintah melakukan hal yang sama dengan merampas tanah milik rakyat untuk diserahkan pada perusahaan asin,” jelasnya.</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">Terkait perampasan tanah itu, PRD mencatat, bahwa saat ini lebih dari 175 juta lahan telah dikuasai oleh modal swasta, setara dengan 91 persen luas daratan Indonesia.</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">Bagi PRD, karena berbagai persoalan tersebut di atas, maka kesejahteraan kaum tani pun semakin merosot. Mengutip data dari Pusat Statistik (BPS), nilai tukar para petani terus merosot dari tahun ke tahun. Pada tahun 1976, nilai tukar petani adalah 113, lalu meningkat menjadi 117 pada tahun 1989. Namun, sepuluh tahun kemudian, nilai tukar petani telah terjun bebas hingga 101.</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">Untuk itu, PRD menandaskan, bahwa tidak ada kemakmuran tanpa pembangunan pertanian di desa. “Proses industrialisasipun tidak akan berkelanjutan dan meluas, jikalau tidak dibasiskan pada pertanian sebagai dasarnya,” tegasnya.</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">PRD menuntut agar pemerintah memberikan jaminan akses tanah bagi setiap petani penggarap di Indonesia dan bagikan tanah-tanah “tidur” kepada petani dan jaminan pasar dan perlindungan bagi produk pertanian di dalam negeri.</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">Tuntutan lainnya adalah pengembangan teknologi dan insfrastruktur untuk menunjang pengembangan sektor pertanian, menaikkan subsidi bagi petani, misalnya subsidi pupuk, bibit unggul, dan lain sebagainya, dan merancang program industrialisasi yang berbasis pada industry olahan produk pertanian dan hasil bum</p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;">Selain itu, dalam siaran pers tersebut, PRD mengajak para petani untuk memperkuat gerakan politik sebagai jalan “supaya mereka lebih didengar dan berpartisipasi dalam menentukan kebijakan politik dan ekonomi”. (Rh)</p>FNPBI kimahttp://www.blogger.com/profile/02488608131505959323noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4316547023836977541.post-56612374759934985502010-06-14T17:10:00.007+08:002012-02-27T05:42:34.880+08:00SRMI Kumpulkan Tanda Tangan Di Makassar<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7FNACB11iXaZEdm6aZ4Kh7M_kq-yAyV6IqFEC00_WA-pEI18U6MBBaRWJE5ldh5pfyDWfoHZzSUFuAWdA5W1R0U7kIRCLuYRKNPhoBjaG0pCk_6g8EIyl08RyaNb30okcZKgYhO9BtCM/s1600/srmi.jpg"><img style="cursor: pointer; width: 363px; height: 243px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7FNACB11iXaZEdm6aZ4Kh7M_kq-yAyV6IqFEC00_WA-pEI18U6MBBaRWJE5ldh5pfyDWfoHZzSUFuAWdA5W1R0U7kIRCLuYRKNPhoBjaG0pCk_6g8EIyl08RyaNb30okcZKgYhO9BtCM/s320/srmi.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5713194154936670274" border="0" /></a><br /><div style="text-align: justify;"><span style="line-height: 150%;font-family:'Tahoma','sans-serif';font-size:9.5pt;" ><span style="font-style: italic;">Makassar-redaksi BO-FNPBIKIMA</span>. : laporan Ana Wahyuni<br />minggu 13 juni 2010<br /><br />Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) melakukan aksi "pengumpulan tanda-tangan" di pasar Makassar Mall, Minggu (13/6). <span> </span>Para aktivis mendatangi para pedagang, tukang parkir, tukang becak, sopir angkot, dan pengunjung pasar Mall.</span> <!--[if gte mso 9]><xml> mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; </style> <![endif]--><span style="line-height: 150%;font-family:'Tahoma','sans-serif';font-size:9.5pt;" >Tanda tangan tersebut akan menjadi bukti dukungan rakyat terhadap tiga tuntutan kepada Presiden SBY, yaitu merubah kriteria miskin versi Badan Pusat Statistik, Perbesar Subsidi Anggaran Pendidikan dan Batalkan Rencana Pencabutan Subsidi BBM.</span><span style="line-height: 150%;font-family:'Tahoma','sans-serif';font-size:9.5pt;" ><span> </span>"Ini merupakan cara berkonsultasi dengan rakyat banyak. Dari situ, rakyat yang pasif pun mulai kita dorong untuk membicarakan persoalan rakyat secara umum," ujar Wahidah, ketua SRMI Sulsel, di Makassar (13/6).</span><span style="line-height: 150%;font-family:'Tahoma','sans-serif';font-size:9.5pt;" >Dijelaskannya, rakyat sangat merespon inisiatif SRMI dan tiga tuntutan rakyat yang akan diajukan kepada presiden. Masyarakat, terutama sekali, menyesalkan rencana pemerintah untuk mencabut subsidi BBM.</span><span style="line-height: 150%;font-family:'Tahoma','sans-serif';font-size:9.5pt;" >"Kalau SBY mau naikkan BBM lagi. Kita, orang miskin sudah tidak percaya lagi," ujar Darman, seorang penjual arloji di jalan Daeng Regge.</span><span style="line-height: 150%;font-family:'Tahoma','sans-serif';font-size:9.5pt;" ><br />Disamping kenaikan BBM, masyarakat juga merisaukan kondisi ekonomi yang semakin sulit, terutama yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat.</span><span style="line-height: 150%;font-family:'Tahoma','sans-serif';font-size:9.5pt;" >Meski ada banyak orang yang antusias, namun ada juga kelompok masyarakat yang menolak untuk membubuhkan tanda-tangan. Mereka menilai, aksi-aksi protes terkadang tidak berguna karena pemerintah tetap saja menaikkan BBM.</span><span style="line-height: 150%;font-family:'Tahoma','sans-serif';font-size:9.5pt;" >Menurut rencana, aksi semacam ini akan dilanjutkan ke beberapa titik keramaian di Kota Makassar, diantaranya anjungan pantai Losari, pabrik, dan lain sebagainya. </span></div><p style="line-height: 150%; text-align: justify;"> </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="line-height: 150%; text-align: justify;"> </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="line-height: 150%; text-align: justify;"> </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="line-height: 150%; text-align: justify;"> </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="line-height: 150%; text-align: justify;"> </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="line-height: 150%; text-align: justify;"> </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="line-height: 150%; text-align: justify;"> </p>FNPBI kimahttp://www.blogger.com/profile/02488608131505959323noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4316547023836977541.post-36692753344709685062010-05-01T02:27:00.003+08:002012-02-26T05:54:53.804+08:00Statemen Politik Partai Rakyat Demokratik (PRD) Menyambut Hari Buruh Se-dunia<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3NR8N2RFrfXpNv_GHPoMJYVPzfG_RBM43psgaa7_XMJUz3RcyUJcRwW6jxtyAOepfmeclFuRKdxQoPJet5ayFq9PA2L8NaNJyLsal2va4N53X8aHfMzXmn1NOIrKz1hLXqTKUrqPfQ6M/s1600/prd.jpg"><img style="cursor: pointer; width: 236px; height: 236px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3NR8N2RFrfXpNv_GHPoMJYVPzfG_RBM43psgaa7_XMJUz3RcyUJcRwW6jxtyAOepfmeclFuRKdxQoPJet5ayFq9PA2L8NaNJyLsal2va4N53X8aHfMzXmn1NOIrKz1hLXqTKUrqPfQ6M/s320/prd.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5713195050067978194" border="0" /></a><br /><br /><div style="text-align: justify;"><span style="line-height: 150%;font-family:'Tahoma','sans-serif';font-size:9.5pt;" ><strong>Selamat Hari Buruh Sedunia!!<br />Hentikan Penutupan Pabrik Karena Neoliberalisme, Rebut kembali kedaulatan nasional untuk membangun dan memperkuat pabrik nasional.</strong></span><br /><span style="line-height: 150%;font-family:'Tahoma','sans-serif';font-size:9.5pt;" > </span><br /><span style="line-height: 150%;font-family:'Tahoma','sans-serif';font-size:9.5pt;" > Pada hari ini kaum buruh di mana saja, dimana pun ia berada, di Indonesia atau di belahan dunia lain, sedang turun ke jalan-jalan untuk memperingati hari buruh se-dunia. Untuk kita, di Indonesia, peringatan hari buruh mempunyai arti sangat penting, karena bertepatan dengan krisis politik dan krisis ekonomi yang saling beririsan.</span> <span style="line-height: 115%;font-family:'Tahoma','sans-serif';font-size:9.5pt;" > </span> <!--[if gte mso 9]><xml> Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--> <!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";} </style> <![endif]--> </div><p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%; text-align: justify;"> <span style="line-height: 150%;font-family:'Tahoma','sans-serif';font-size:9.5pt;" >Harus diakui, ada banyak saudara-saudara kita yang tahun lalu masih mengikuti peringatan hari buruh, namun untuk tahun ini sudah tidak lagi karena sudah ter-PHK dari pabriknya. Ya, PHK massal dan penutupan pabrik, kedua persoalan ini menjadi momok paling menakutkan bagi kaum buruh di Indonesia saat ini. Fenomena de-industrialisasi menjadi "hantu" menakutkan bagi kaum buruh dan industrialis di dalam negeri.<br /><br />Untuk tahun 2009 saja, berdasarkan data yang dirilis Depnakertrans (hingga Maret 2009, triwulan pertama) korban PHK sudah mencapai 41.109 orang dan 16.229 orang dirumahkan, sebagian besar karena pengaruh krisis global. Sedangkan menurut sumber lain, Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), korban PHK pada tahun 2009 diperkirakan mencapai 1,5 juta orang hingga 3 juta orang buruh.<br /><br />Pada tahun yang sama, sebagian industri di dalam negeri telah tutup karena persoalan pasar, bahan baku, dan liberalisasi ekonomi. Industri tekstil, sebagai contoh, pada 2008 terdapat 55 pabrik tekstil tutup, dan 59.762 orang ter-PHK. Tahun 2009 271 perusahaan tutup, 18.396 orang di PHK.<br /><br />Ekonomi nasional memang sedang sakit, selain karena dijangkiti oleh penyakit korupsi, juga karena adanya tumor ganas bernama "neoliberalisme". Karena pemerintah begitu "doyan" menerapkan neoliberalisme, maka industri dalam negeri kehilangan akses bahan baku, kehilangan akses pasar, dan kehilangan "perlindungan" dari negara.<br /><br />Negara tidak lagi menjadi pelindung kepentingan nasional, apalagi menjadi penjaga kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Saat ini, karena anjuran neoliberalisme, negara yang dipimpin oleh SBY-Budiono telah menjual kedaulatan nasional kepada negeri-negeri imperialis, bahkan konstitusi (UUD 1945) dan Pancasila telah dilucuti karakter anti-kolonialnya.<br /><br />Ironisnya lagi, Indonesia yang sudah puluhan tahun merdeka ini, ternyata belum memiliki sistim jaminan sosial bagi rakyatnya, termasuk kaum buruh. Memang, pada tahun 2004, Indonesia sudah memiliki UU nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), namun masih bermasalah hingga sekarang. Ada upaya pemerintahan SBY untuk menjalankan UU SJSN melalui pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), tetapi itupun tidak menjawab persoalan jaminan sosial bagi kaum buruh dan rakyat miskin. <em>Pertama</em>, keempat BUMN (Jamsostek, PT Taspen, PT ASABRI, da PT Askes) yang ditunjuk sebagai panitia semuanya berstatus hukum persero. Itu berarti BPJS ini akan memiliki orientasi laba (keuntungan), sedangkan semangat UU SJSN adalah nirlaba (orientasi sosial). <em>kedua</em>, keempat BUMN yang ditunjuk menjadi paniti BPJS hanya bisa melayani melayani pegawai negeri sipil (PNS), pensiunan, TNI, Polri, purnawirawan, serta sebagian kecil pegawai perusahaan swasta, bagaimana dengan pekerja sektor informal (tukang becak, tukang bakso, dll). <em>Ketiga</em>, UU SJSN ini dianggap memberikan beban tambahan bagi buruh dan pengusaha karena adanya iuran yang harus dibayarkan dan bersifat wajib.<br /><br />Harus disadari, kaum buruh tidak akan dapat mencapai sedikit kemajuan apapun, apabila rantai-rantai penindasan bangsa lain masih mengikat tangan dan kami bangsa kita. Bagimana kita bisa berbicara kesejahteraan rakyat, termasuk kaum buruh, jikalau kita belum bebas menjalankan perekonomian nasional sendiri, mengelolah sumber daya alam sendiri, mengelolah tenaga kerja sendiri, dan mengelolah keuangan sendiri.<br /><br />Untuk itu, dalam peringatan hari buruh hari ini, Partai Rakyat Demokratik (PRD) mengajak kepada tiga kekuatan utama produktif nasional; buruh, rakyat miskin, dan pengusaha nasional yang berpihak kepada kepentingan nasional, untuk bergandengan tangan dalam membangun pemerintahan nasional yang mandiri, berdaulat, dan berkepribadian. Untuk itu, dalam pandangan PRD, kaum buruh harus berada di garda depan untuk menuntaskan perjuangan nasional, merebut kembali kedaulatan nasional.<br /><br />Karena itu, perjuangan buruh Indonesia tidak dapat ditawar-tawar lagi, mau tidak mau, harus menjadi sebuah perjuangan politik. Kaum buruh harus memandang perjuangan politik itu sama pentingnya dengan perjuangan untuk kebutuhan perut. Untuk itu, gerakan buruh harus bersedia bekerjasama dan berkolaborasi dengan sektor gerakan rakyat lainnya seperti rakyat miskin perkotaan, mahasiswa, dan petani, untuk mendorong lahirnya politik persatuan yang berporoskan pada anti-neoliberalisme dan anti-imperialisme.<br /><br /><strong>PRD, sebagai partai yang mengembang amanah penderitaan rakyat, mengajak kaum buruh di seluruh Indonesia untuk bersatu-padu sebuah kekuatan politik alternatif. </strong><br /><br />Berikut ini adalah garis besar tuntutan kami:</span> </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in; line-height: 150%; text-align: justify;"> <span style="line-height: 150%;font-family:'Tahoma','sans-serif';font-size:9.5pt;" ><span>1.<span style=""> </span></span></span><span style="line-height: 150%;font-family:'Tahoma','sans-serif';font-size:9.5pt;" >Hentikan penutupan pabrik/industri di seluruh Indonesia; dengan jalan:</span> </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="margin-left: 1in; text-indent: -0.25in; line-height: 150%; text-align: justify;"> <span style="line-height: 150%;font-family:'Tahoma','sans-serif';font-size:9.5pt;" ><span>1.<span style=""> </span></span></span><span style="line-height: 150%;font-family:'Tahoma','sans-serif';font-size:9.5pt;" >Pemerintah harus menjamin pasokan bahan baku dan energi bagi kebutuhan industri di dalam negeri. Negara harus melarang penjualan gas, BBM, batubara, dsb ke luar negeri, sebelum kebutuhan di dalam negeri terpenuhi.</span> </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="margin-left: 1in; text-indent: -0.25in; line-height: 150%; text-align: justify;"> <span style="line-height: 150%;font-family:'Tahoma','sans-serif';font-size:9.5pt;" ><span>2.<span style=""> </span></span></span><span style="line-height: 150%;font-family:'Tahoma','sans-serif';font-size:9.5pt;" >Pemerintah harus menjamin pasar bagi produk dalam negeri. Untuk itu, pemerintah harus membatalkan seluruh agenda perdagangan bebas yang sudah ditandatangani (WTO/FTA), serta menaikkan pajak impor untuk komoditi sejenis.</span> </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="margin-left: 1in; text-indent: -0.25in; line-height: 150%; text-align: justify;"> <span style="line-height: 150%;font-family:'Tahoma','sans-serif';font-size:9.5pt;" ><span>3.<span style=""> </span></span></span><span style="line-height: 150%;font-family:'Tahoma','sans-serif';font-size:9.5pt;" >Pemerintah harus meluncurkan program kredit untuk menolong industri nasional, dengan memprioritaskan pada usaha menengah dan kecil. </span> </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="margin-left: 1in; text-indent: -0.25in; line-height: 150%; text-align: justify;"> <span style="line-height: 150%;font-family:'Tahoma','sans-serif';font-size:9.5pt;" ><span>4.<span style=""> </span></span></span><span style="line-height: 150%;font-family:'Tahoma','sans-serif';font-size:9.5pt;" >Pemerintah harus memfasilitas kaum buruh untuk mengambil alih dan menjalankan pabrik-pabrik yang ditinggalkan pengusahannya.</span> </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in; line-height: 150%; text-align: justify;"> <span style="line-height: 150%;font-family:'Tahoma','sans-serif';font-size:9.5pt;" ><span>2.<span style=""> </span></span></span><span style="line-height: 150%;font-family:'Tahoma','sans-serif';font-size:9.5pt;" >Berantas korupsi dan ekonomi biaya tinggi hingga ke akar-akarnya, terutama skandal besar seperti kasus Bank Century, kasus pajak di Dirjen Pajak, dll. Pemerintah harus memberikan ruang bagi gerakan rakyat untuk terlibat aktif dalam pemberantasan korupsi ini.</span> </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in; line-height: 150%; text-align: justify;"> <span style="line-height: 150%;font-family:'Tahoma','sans-serif';font-size:9.5pt;" ><span>3.<span style=""> </span></span></span><span style="line-height: 150%;font-family:'Tahoma','sans-serif';font-size:9.5pt;" >Mencabut segala UU/peraturan yang bertentangan dengan hak-hak kaum buruh, yang berarti juga bertentangan dengan Pancasila, diantaranya UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga-kerjaan.</span> </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in; line-height: 150%; text-align: justify;"> <span style="line-height: 150%;font-family:'Tahoma','sans-serif';font-size:9.5pt;" ><span>4.<span style=""> </span></span></span><span style="line-height: 150%;font-family:'Tahoma','sans-serif';font-size:9.5pt;" >Menuntut pemerintah segera mengimplementasikan system jaminan sosial nasional kepada seluruh rakyat, termasuk buruh dan para penganggur.</span> </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="line-height: 150%; text-align: justify;"> <span style="line-height: 150%;font-family:'Tahoma','sans-serif';font-size:9.5pt;" >Demikian statemen ini dibuat. MERDEKA!</span> </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;"> <span style="line-height: 115%;font-family:'Tahoma','sans-serif';font-size:9.5pt;" >Jakarta, 30 April 2010</span> </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;"> <em><span style="line-height: 115%;font-family:'Tahoma','sans-serif';font-size:9.5pt;" >Hentikan Neoliberalisme, Rebut Kembali Kedaulatan Nasional</span></em> </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;"> <strong>Komite Pimpinan Pusat-Partai Rakyat Demokratik</strong> </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;"> <strong>KPP-PRD</strong> </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;"> <strong> </strong> </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;"> <strong> </strong> </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;"> <strong>Agus Jabo Priyono <span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span>Gede Sandra</strong> </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;"> <em>Ketua Umum<span> </span><span> </span><span> </span>Sekretaris Jenderal</em> </p>FNPBI kimahttp://www.blogger.com/profile/02488608131505959323noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4316547023836977541.post-36058069907164286552010-04-20T03:27:00.004+08:002012-02-26T05:57:44.538+08:00Demo Menolak Kenaikan Bea Keluar Kakao<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMgYc9yWdv6gux1bTtcYa0-66Ytqe6DiQZ9aByH5W-nI_zluQ1tCm2pHpq-G2JheAqqyKiX83srgigEUyxNBj7yF1My0Meqz8dBe7UAJQ0FSLO91pu_GJX5-T8oj9jJXNhadruzPXWo-I/s1600/dsc_0116.jpg"><img style="cursor: pointer; width: 320px; height: 214px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMgYc9yWdv6gux1bTtcYa0-66Ytqe6DiQZ9aByH5W-nI_zluQ1tCm2pHpq-G2JheAqqyKiX83srgigEUyxNBj7yF1My0Meqz8dBe7UAJQ0FSLO91pu_GJX5-T8oj9jJXNhadruzPXWo-I/s320/dsc_0116.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5713195797133460210" border="0" /></a><br /><br /><div style="text-align: justify;"><!--[if gte mso 9]><xml> Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--> <!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> </div><p style="line-height: 150%; text-align: justify;"> <span style="line-height: 150%;font-family:'Tahoma','sans-serif';font-size:9.5pt;" >Selasa, 13 April 2010 | 22.37 WIB </span><strong><span style="line-height: 150%;font-family:'Tahoma','sans-serif';font-size:9.5pt;" ><br /></span></strong></p><p style="line-height: 150%; text-align: justify;"><strong><span style="line-height: 150%;font-family:'Tahoma','sans-serif';font-size:9.5pt;" ></span></strong><span style="line-height: 150%;font-family:'Tahoma','sans-serif';font-size:9.5pt;" > Ratusan petani kakao bersama dengan aktivis mahasiswa mendatangi Gedung Keuangan, Makassar, Selasa (13/4), untuk menolak keputusan Menkeu menaikkan bea keluar kakao dari 5-15%.</span> </p><div style="text-align: justify;"> <!--[if gte mso 9]><xml> Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--> <!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> </div><p style="line-height: 150%; text-align: justify;"> <span style="line-height: 150%;font-family:'Tahoma','sans-serif';font-size:9.5pt;" >Menurut Arham, koordinator aksi ini, Permenkeu No. 67/PMK.011/2010 tanggal 22 Maret 2010 Tentang Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar kakao akan menyengsarakan kehidupan para petani kakao di Sulawesi Selatan.</span> </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="line-height: 150%; text-align: justify;"> <span style="line-height: 150%;font-family:'Tahoma','sans-serif';font-size:9.5pt;" >Lebih jauh, Arham menjelaskan, kenaikan bea keluar kakao akan memukul pendapatan para petani dan akan menurunkan posisi Sulsel sebagai pengekspor kakao. </span> </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="line-height: 150%; text-align: justify;"> <span style="line-height: 150%;font-family:'Tahoma','sans-serif';font-size:9.5pt;" >"Kalau sebelumnya petani bisa mendapatkan penghasilan kotor Rp.8.150.000, maka Permenkeu soal kenaikan bea keluar akan menurunkan nilai penghasilan tersebut. Bahkan kerugian petani kakao Sulsel akan mencapai <span> </span>sekitar 490 milyar rupiah pertahun" katanya.</span> </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="line-height: 150%; text-align: justify;"> <span style="line-height: 150%;font-family:'Tahoma','sans-serif';font-size:9.5pt;" >Dalam aksi itu, perwakilan petani diterima oleh pihak Departemen Keuangan Makassar. Pihak Depkeu bersedia menyepakati sejumlah tuntutan dari massa ini dan berjanji untuk mengirimkan statemen pernyataan sikap petani ke Menkeu RI di Jakarta.</span> </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="line-height: 150%; text-align: justify;"> <strong><span style="line-height: 150%;font-family:'Tahoma','sans-serif';font-size:9.5pt;" >Pendapat Sedikit Berbeda</span></strong> </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="line-height: 150%; text-align: justify;"> <span style="line-height: 150%;font-family:'Tahoma','sans-serif';font-size:9.5pt;" >Pendapat sedikit berbeda disampaikan oleh Ketua Umum Serikat Tani Nasional, Yudi Budi Wibowo. Menurutnya, logika Kepmenkeu ini sudah tepat, dalam artian memberikan ruang dan porsi khusus untuk membicarakan masa depan industri kakao di dalam negeri. Namun, keputusan ini juga bisa menjadi isapan jempol belaka, kalau basis untuk membicarakan industri nasionalnya justru tidak terlihat. </span> </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="line-height: 150%; text-align: justify;"> <span style="line-height: 150%;font-family:'Tahoma','sans-serif';font-size:9.5pt;" >Yudi menyampaikan sejumlah catatan kritis mengenai Kepmenkeu ini dan hubungannya dengan kepentingan industri nasional, antara lain: <em>Pertama</em>, persoalan industri pengolahan kakao di dalam negeri bukanlah persoalan bahan baku, melainkan persoalan kebijakan industri yang kurang tepat. Pada tahun 2008, sebagai contoh, total produksi kakao nasional mencapai 580 ribu ton, sedangkan kapasitas industri di dalam negeri baru berkisar 300 ribu ton. Ini berarti industri dalam negeri hanya bisa menyerap separuh dari produksi nasional.</span> </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="line-height: 150%; text-align: justify;"> <em><span style="line-height: 150%;font-family:'Tahoma','sans-serif';font-size:9.5pt;" >Kedua</span></em><span style="line-height: 150%;font-family:'Tahoma','sans-serif';font-size:9.5pt;" >, Karena kurangnya dukungan dari pemerintah, sebagian besar pabrik olahan kakao di dalam negeri mengalami kehancuran. Dari 15 pabrik industri kakao, sekarang tinggal 5 yang berjalan normal. Dalam hal ini, penyebabnya adalah kualitas biji kakao yang masih rendah dibanding beberapa negara-negara produsen kakao lainnya seperti Malaysia, Ghana, Amerika dan Brazil. Tentunya, ini sangat berkaitan dengan dukungan modal dan teknologi bagi petani kakao, dan itu seharusnya disediakan oleh pemerintah.</span> </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="line-height: 150%; text-align: justify;"> <em><span style="line-height: 150%;font-family:'Tahoma','sans-serif';font-size:9.5pt;" >Ketiga</span></em><span style="line-height: 150%;font-family:'Tahoma','sans-serif';font-size:9.5pt;" >, Keterkaitan antara sumber pasokan bahan baku, dalam hal ini sentra penghasil kakao di Indonesia, dengan lokasi industri pengolahan tidak saling mendukung. Sebagian besar industri olahan kakao terkonsentrasi di Pulau Jawa, sedangkan sentra produksi kakao nasional berpusat di kawasan timur dan barat Indonesia (Sulsel, Sulteng, Sulbar, Sumbar, dll). Ini menciptakan ekonomi biaya tinggi.</span> </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="line-height: 150%; text-align: justify;"> <span style="line-height: 150%;font-family:'Tahoma','sans-serif';font-size:9.5pt;" >Yudi menuntut agar pengenaan bea ekspor jangan hanya diberlakukan untuk kakao, namun juga harus diberlakukan untuk sekto strategis lainnya seperti minyak, gas, batubara, kehutanan, dan lain sebagainya. </span> </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="line-height: 150%; text-align: justify;"> <span style="line-height: 150%;font-family:'Tahoma','sans-serif';font-size:9.5pt;" >Dipertanyakan soal solusi dari Kepmenkeu ini, Yudi mengatakan, kita tidak akan menolak Permen yang sudah mendahulukan kepentingan nasional. Namun, agar tidak menindas dan merugikan petani, pemberlakuan efektif peraturan ini dapat menunggu selesainya proses pembangunan industri kakao dalam negeri dan segala perangkat pendukung yang diperlukan. </span> </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="line-height: 150%; text-align: justify;"> <span style="line-height: 150%;font-family:'Tahoma','sans-serif';font-size:9.5pt;" >"Jadi, untuk sementara, proses penjualan kakao masih dilakukan seperti sekarang ini, sampai proses pembangunan industri selesai," tegasnya. (Ulf)</span> </p>FNPBI kimahttp://www.blogger.com/profile/02488608131505959323noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4316547023836977541.post-72184742300675410082010-03-06T19:37:00.003+08:002010-03-06T19:44:05.969+08:00Kasus Century, BI Makassar Tegaskan 6,7 Trilun bukan Uang Rakyat<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCiiJJWzOacoFfBFYsZkwoxa3huR4Ur7c1Ea-_nutdWoOVCJYgjOROe7ciYgdHcfHcLtgGtdItavR6i57w3pI_PDXxZg6qCt9CHkuGdvTHRBkk0w2AUT4kicCcMYhl3SZioShM71i3BgI/s1600-h/22644_102996046396976_100000597443163_80087_403764_n.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 137px; height: 132px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCiiJJWzOacoFfBFYsZkwoxa3huR4Ur7c1Ea-_nutdWoOVCJYgjOROe7ciYgdHcfHcLtgGtdItavR6i57w3pI_PDXxZg6qCt9CHkuGdvTHRBkk0w2AUT4kicCcMYhl3SZioShM71i3BgI/s320/22644_102996046396976_100000597443163_80087_403764_n.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5445485151648465810" border="0" /></a><br /><p style="text-align: justify;"><span style=";font-family:Tahoma;font-size:9;" >Rabu, 24Februari 2009-23.06 WIB<br /></span></p><p style="line-height: 150%; text-align: justify;"><strong><span style="line-height: 150%;font-family:Tahoma;font-size:9;" ></span></strong><span style="line-height: 150%;font-family:Tahoma;font-size:9;" > Pihak BI cabang Makassar menyatakan bahwa uang sebesar Rp6,7 T yang dikucurkan oleh LPS kepada Bank Century bukanlah uang rakyat. Pernyataan ini kontan memicu kemarahan ratusan massa aksi dari Front Rakyat Antikorupsi (FRAK), saat menggelar aksi mereka di depan Kantor Bank Indonesia (BI) cabang Makassar, Rabu (24/2).</span></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="line-height: 150%;font-family:Tahoma;font-size:9;" >Menurut Arham, humas dari FRAK, pernyataan tersebut disampaikan oleh salah seorang humas dari pihak BI cabang makassar, yaitu Sdr. Anto (nama panggilan). Menurut Anto, seperti yang disitir oleh Arham, uang sebesar Rp6,7 T tersebut bukan uang rakyat sama sekali.</span></p><p style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="line-height: 150%;font-family:Tahoma;font-size:9;" >Arham menjelaskan, keuangan LPS berasal dari dua sumber, yaitu modal dasar dari Negara sebesar Rp4 Triliun dan premi dari bank-bank peserta penjaminan. "Apakah dia (Anto, red) menganggap modal awal sebesar Rp4 Triliun itu jatuh dari langit," tegasnya.</span></p><p style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="line-height: 150%;font-family:Tahoma;font-size:9;" >Selain itu, menurut Arham, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah lembaga Negara yang terbentuk berdasarkan </span><span><span style="line-height: 150%;font-family:Tahoma;font-size:9;" >Undang-Undang Nomor 4/2004.<span style="color: rgb(51, 51, 51);"> </span>Kalau begitu,<span style="color: rgb(51, 51, 51);"> apakah BI mau menapikan kenyataan bahwa LPS adalah lembaga publik, bukan swasta.</span></span></span></p><p style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span><span style="line-height: 150%;font-family:Tahoma;font-size:9;" >Akibat pernyataan pihak BI tersebut, ratusan massa yang sebagian besar ibu-ibu ini mau meloncati pagar BI dan mengungkapkan kekesalan mereka. Mereka menilai, BI adalah pelaku kejahatan utama dalam skandal Bank Century.</span></span></p><p style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span><span style="line-height: 150%;font-family:Tahoma;font-size:9;" >Disamping itu, ratusan massa ini juga menyatakan mosi tidak percaya terhadap partai demokrat, PAN, PPP, danPKB. "Mulai saat ini, kita akan mengkampanyekan kepada rakyat untuk mencabut dukungan terhadap partai-partai penghianat rakyat,"tegasnya.</span></span></p><div style="text-align: justify;"><span><span style="line-height: 150%;font-family:Tahoma;font-size:9;" >Menjelang berakhirnya aksi tersebut, massa membakar beberapa foto bergambar Budiono dan Sri Mulyani. Mereka juga menuntut agar aparat penegak hukum segera memeriksa dan mengadili dua tokoh utama rejim neoliberal ini<br />(backlink berdikari online)<br /></span></span></div>FNPBI kimahttp://www.blogger.com/profile/02488608131505959323noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4316547023836977541.post-58739505218684781362010-02-07T23:37:00.003+08:002010-02-07T23:44:52.336+08:00Aksi FNPBI: Minta Perusahaan Naikkan Upah Sesuai UMK<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2cyFPML4ZdMZXpQdOaWl3otwtQMLxfsGIn4XPcHbCEr6LQwo96t8bnzj1F6P8atz28yXE_Yu-q3k8ZryOuaxC5EoTmkxs_3djP2BqAeoprgcWC0CFp_eSfxZ_7RjEg9dKqXmhgVrcqSc/s1600-h/Aksi+FPR+SUMUT+%28STN,PRD,SRMK,FPB,FNPBI,PSTP,LMND%29..jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 118px; height: 118px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2cyFPML4ZdMZXpQdOaWl3otwtQMLxfsGIn4XPcHbCEr6LQwo96t8bnzj1F6P8atz28yXE_Yu-q3k8ZryOuaxC5EoTmkxs_3djP2BqAeoprgcWC0CFp_eSfxZ_7RjEg9dKqXmhgVrcqSc/s320/Aksi+FPR+SUMUT+%28STN,PRD,SRMK,FPB,FNPBI,PSTP,LMND%29..jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5435527567828693314" border="0" /></a><br /><span style="font-style: italic; color: rgb(51, 204, 255);">redaksi fnpbikima</span> / rabu 20 januari 2010<br /><div style="text-align: justify;">PALU-Akhir tahun 2009 lalu Dewan Pengupahan menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) Palu tahun 2010 sebesar Rp785 ribu per bulan. Atau mengalami kenaikan Rp10 ribu dari Upah Minimum Propinsi (UMP) yang ditetapkan sebesar Rp775 ribu. UMK Palu tahun 2010 itu resmi berlaku menyusul diterbitkannya SK Gubernur No. 567/525/RO.HUK-G.ST/2009.<br />Adam, Ketua Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) Sulteng menilai, ditetapkannya UMK tahun 2010 ini faktanya belum mendapat respons secara keseluruhan oleh perusahan-perusahan yang ada khususnya di Kota Palu.<br />“Dalam catatan kami ada dua perusahaan, masing-masing yang beroperasi di wilayah Palu Timur dan Palu Utara yang masih enggan menaikkan upah sesuai dengan UMK. Alasan yang dikemukakan pemilik perusahaan sehingga masih enggan menaikkan upah masih sangat tidak jelas,” ujar Adam kemarin.<br />Ia mengatakan, kejadian ini sudah yang kedua kalinya terjadi di kedua perusahaan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pihak pemerintah sudah tidak mempunyai wibawa lagi dimata pengusaha. Padahal upah hanya satu bagian dari hak normatif tenaga kerja yang tidak dipenuhi oleh pihak pengusaha. Dan belum menyentuh hak-hak normatif lain-nya seperti Jamsostek (Jaminan sosial tenaga kerja, red), upah lembur, cuti dan yang lainnya. “Ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan dinas terkait masih sangat lemah,” terangnya.<br />Menurut Adam, persoalan upah dan hak-hak normatif tenaga kerja hampir setiap tahun selalu menjadi masalah antara pihak tenaga kerja dan pihak pengusaha. Untuk itu, kata dia, menjelang Pemilu Kada Kota Palu kedepan, kaum buruh harus memastikan menentukan pilihan politiknya kepada calon yang benar-benar berpihak pada kepentingan kaum pekerja/buruh dan lebih memperhatikan nasib kaum buruh.<br />“Kami minta kepada pihak Disnaker Kota Palu untuk memanggil pihak perusahaan atau lebih tegasnya mendatangi perusahaan-perusahaan yang belum menaikkan upah buruh sesuai dengan yang ditetapkan,” harapnya.<br />Menurut dia, perusahaan yang terlambat memberikan upah sesuai dengan SK tersebut, harus memberikan rapelan terhitung dari sejak tanggal 1 januari dan pihak dinas tenaga kerja memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak mematuhi UU ketenagakerjaan yang berlaku<br /><br /></div>FNPBI kimahttp://www.blogger.com/profile/02488608131505959323noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4316547023836977541.post-74236070949020124302010-02-04T22:00:00.003+08:002010-02-04T22:08:02.868+08:00Buruh Melawan Deindustrialisasi<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7MQ75ZKWdiSN7RUbMre-nID0UpYG6mrWT0v0J6C_JUKErWbmT3vQ7Nq3MfATB24tw38dG1nz1aJ1bivBuVBGotpQzYDo3fFkgSOAQdlLjHVgFvgD6zTzeDfPHBOGSJpz6vVnS6qBQxZ8/s1600-h/tyrant-boot-poster.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 154px; height: 184px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7MQ75ZKWdiSN7RUbMre-nID0UpYG6mrWT0v0J6C_JUKErWbmT3vQ7Nq3MfATB24tw38dG1nz1aJ1bivBuVBGotpQzYDo3fFkgSOAQdlLjHVgFvgD6zTzeDfPHBOGSJpz6vVnS6qBQxZ8/s320/tyrant-boot-poster.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5434389741145445490" border="0" /></a><br /><div style="text-align: justify;">Setelah tenggelam oleh berita-berita situasi "perekonomian yang membaik", isu deindustrialisasi (wujudnya penutupan pabrik atau pengurangan kapasitas produksi) kembali mencuat. Kali ini datang dari ekonom Dr. Faisal Basri dalam finalisasi visi 2030 dan peta jalan (roadmap) 2015 Pembangunan Industri Pengolahan di Jakarta yang diselenggarakan oleh KADIN, Kompas (7/10).<br />Gejala tersebut ditunjukkan oleh menurunnya angka pertumbuhan industri manufaktur dari tahun ke tahun sejak krisis tahun 1997-1998. Faisal hanya menyebut salah satu pemicu deindustrialisasi, yaitu minimnya dukungan perbankan. Bank lebih sibuk mengurus konsumsi daripada produksi.<br />Hampir tepat satu tahun sebelumnya, ekonom Dr. Henri Saparini memperingatkan gejala ini, dan menunjukkan kebijakan liberalisasi yang diterapkan pemerintah sebagai sumber masalah (dalam artikel Deindustrialisasi, Buah Neoliberalisme, media online Okezone, 8 Oktober 2008). Setidaknya Henri menyebut masalah terkait liberalisasi ekspor bahan baku (contoh kasus rotan), liberalisasi impor produk barang konsumsi (tekstil, garmen, dll), dan liberalisasi pada sektor energi (ekspor batubara, minyak, dan gas) sebagai penyebab deindustrialisasi. Sebelumnya juga ada ekonom-ekonom lain yang mengingatkan.<br /><br />Terus membayangi<br />Artinya, ini bukan hal baru, dan terus membayangi kehidupan buruh serta rakyat Indonesia selama bertahun-tahun. Sebatas pengamatan kami, buruh manufaktur adalah kelompok yang kehidupannya terancam kena dampak langsung deindustrialisasi (sementara dampak tak langsungnya jauh lebih luas). Banyak perusahaan harus tutup, dan banyak lainnya harus bersiasat memotong biaya biaya produksi. Seringkali berupa pemotongan biaya tenaga kerja (labor cost). Wujudnya seperti PHK (efisiensi), menekan uang transportasi/uang makan, menekan kenaikan upah, merubah status kerja menjadi pekerja kontrak/outsourcing, fasilitas perusahaan yang minim bagi buruh, dll., bahkan sampai muncul kasus perusahaan yang mengkorupsi iuran jaminan sosial buruh yang seharusnya disetorkan ke Jamsostek.<br />Kembali merujuk pengalaman praktis, banyak kasus melanggar peraturan dan perundang-undangan. Atau istilah hukum yang cukup akrab bagi buruh adalah "melanggar hak-hak normatif". Setiap terjadi pelanggaran, pihak perusahaan bisa bertindak sekehendak hati, karena ia berada pada posisi berkuasa atas modal. Dalam banyak kejadian, modal ini juga digunakan untuk menjinakkan aparatus negara, menutupi pemberitaan (menyogok media), membayar preman, atau bahkan untuk menjinakkan serikat buruh/pekerja.<br /><br />Batas kompromi<br />Namun dalam hal hak normatif serikat-serikat buruh militan umumnya enggan berkompromi. Di sini ada pagar pembatas yang jelas, dan sebagai wujud ‘pengertian' atas kondisi usaha di dalam situasi krisis, serikat buruh lebih berkenan berunding di atas basis normatif. Kurang dari standar normatif hanya terjadi pada situasi yang tidak biasa, yaitu perusahaan dalam keadaan terancam (tapi belum) bangkrut yang dibuktikan dengan hasil audit akuntan publik independen (bisa ditunjuk oleh Pengadilan Hubungan Industrial [PHI]).<br />Dalam situasi yang sulit, lapangan pekerjaan terbatas, kebutuhan hidup yang begitu mendesak, maka pekerjaan tetap dengan upah rendah seringkali dianggap tidak persoalan. Paling tidak untuk sementara waktu. Keadaan dilematis ini yang kadang terpaksa menggiring buruh untuk berkompromi yang lebih rendah, sampai hampir mencium tanah.<br />Dalam proses perundingan/negosiasi (bipartit ataupun tripartit) bisa terjadi pemogokan atau bentuk perlawanan kolektif lainnya. Sebenarnya, terpenuhinya hak normatif saja pun belum memenuhi kelayakan hidup buruh sebagai manusia (manusiawi). Namun di sini ada landasan hukum yang memberi harapan ‘kemenangan' kecil bagi buruh selama kemenangan politik belum dicapai.<br />Tak jarang juga lahir cerita-cerita ‘kekalahan' dari perlawanan di tingkat pabrik yang berujung PHK. Seringkali buruh yang ter-PHK harus mengantri pekerjaan di pabrik lain, atau mengambil pesangon yang tak seberapa untuk memulai hidup di sektor informal (meningkatnya jumlah pekerja di sektor informal bisa dilihat sebagai salah satu indikasi terjadinya deindustrialisasi).<br />Sempat tersimak, upaya sejumlah buruh di suatu kawasan industri lama (sekitar Jakarta Barat/Utara?) untuk "mengoperasionalkan" sendiri (tanpa majikan) pabrik yang ditinggal pergi majikannya. Namun saya belum sempat menanyakan lebih jauh kepada serikat buruh yang memimpin aksi ini. Tanpa mengecilkan arti penting dari pengalaman praktis tersebut, pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana buruh (mulai dari tingkat manajemen sampai ke bagian produksi dan gudang) mengakses modal, bahan baku, energi, pasar, dll., masihmenggelayut di pikiran.<br /><br />Catatan penting dari tiap perlawanan kolektif adalah pengalaman berjuang. Mungkin pengalaman ini tidak merata dialami buruh, namun setidaknya ada beberapa semangat positif tertimba seperti keberanian menghadapi ketidakadilan/penindasan, serta semangat solidaritas atau kebersamaan dalam mencari dan memperjuangkan solusi.<br /><br />Upaya politis<br />Batas kompromi lainnya dilandasi pemahaman sederhana, bahwa pengalaman konflik perburuhan di masing-masing perusahaan sebenarnya hanya gambaran kecil dari kecenderungan deindustrialisasi secara nasional. Kemunduran ini, seperti dikutipkan dari para ekonom di awal tulisan ini, terkait dengan kebijakan pemerintah (politik). Tajuk Rencana Kompas (8/10) telah kembali mengkonfirmasi, meski dibungkus sejumlah harapan penyelesaiannya oleh pemerintahan sekarang (SBY-Boediono).<br />Sejak kelahirannya, bangsa Indonesia telah menyatakan bahwa hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak adalah fondasi bagi kemajuan yang dicita-citakan. Ketika fondasi tersebut terbukti semakin ditelantarkan maka perjuangan untuk memutar haluan menjadi semakin obyektif dan mendesak.<br /><br />Atas pijakan ini politik kaum buruh menemukan lapangan bersama unsur-unsur sebangsa yang memiliki komitmen yang sama untuk memajukan kepentingan bersama. Dalam lapangan politik perjuangan buruh menjadi lebih luas, termasuk mengangkat program-program ‘non perburuhan', baik terkait kesejahteraan seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dll., ataupun terkait hal ekonomi lain seperti masalah eksploitasi kapitalisme terhadap kekayaan nasional dan masalah korupsi. Sementara program-program politik perburuhan seperti hentikan politik upah murah untuk menarik investor, pencabutan produk perundang-undangan yang anti-buruh, masalah birokrasi, dll., dapat menjadi bagian dari program perjuangan melawan neoliberalisme.<br /><br />Tanpa perlu menaruh harapan yang berlebihan, mari kita buktikan, apakah persoalan-persoalan yang sudah banyak dikemukaan oleh berbagai pihak terkait deindustrialisasi ini akan segera diatasi oleh ‘pemerintahan baru' nanti. Misalnya terkait liberalisasi impor barang jadi, ekspor bahan mentah, dan kedaulatan energi. Ataukah, liberalisasi (penjarahan) ekonomi yang celaka ini akan terus dilanjutkan bergandengan dengan KKN (seperti Century Gate) dan keseolah-olahan.<br /><br />*) Penulis adalah Ketua Umum Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI).<br /><br /></div>FNPBI kimahttp://www.blogger.com/profile/02488608131505959323noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4316547023836977541.post-7841413131676556092010-01-01T18:13:00.004+08:002012-02-27T03:11:53.594+08:00Catatan akhir tahun 2009 ; Gerakan Mahasiswa<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtZ3kSnT5poAaVsrnDgp0hRbHfzbCBosg0iZ_op8VLES7U4u8O6ibVvgNEYOSqbaMozD21kWud4AQGdXUdcFr3MV2w7Huolp6RN0FijKRAzZqQ_Azevwuo-6fZ90zgDaLKWV1koIAZhws/s1600/mylensa_2436.JPG"><img style="float: left; margin: 0pt 10px 10px 0pt; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtZ3kSnT5poAaVsrnDgp0hRbHfzbCBosg0iZ_op8VLES7U4u8O6ibVvgNEYOSqbaMozD21kWud4AQGdXUdcFr3MV2w7Huolp6RN0FijKRAzZqQ_Azevwuo-6fZ90zgDaLKWV1koIAZhws/s320/mylensa_2436.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5713524122666090226" border="0" /></a><br /><div style="text-align: justify;" class="note_header"><div class="note_title_share clearfix"> <div class="byline"><span></span>Oleh: Babra Kamal*<br /></div></div></div><div style="text-align: justify;"> “bahwa penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan perikeadilan” (soekarno)<br /><br />Menutup tahun 2009 ini, skandal Bank Century masih terus menggeliding bak bola salju yang menyeret sejumlah pejabat tinggi negara, pemerintahan SBY-Boediono yang baru seumur jagung di perkirakan akan menghadapi guncangan hebat akibat penggelontoran dana 6,7 Trilliun yang hingga kini entah kemana.<br />Tak bisa dipungkiri peran gerakan mahasiswa dalam merespon isu tersebut, bahkan diberbagai daerah mereka mendapat dukungan dari para akademisi yang juga tidak puas dengan pemberantasan korupsi pemerintahan SBY.<br />Namun agaknya beberapa prediksi akan munculnya semacam ‘People Power’ masih menjadi tanda Tanya besar, melihat gelombang protes yang dilakukan terhadap kasus century mulai menurun tensinya, utamanya yang dipelopori oleh kelompok mahasiswa. Kita tentu tidak mengingikan hal ini terjadi berlarut-larut. Disini saya mencoba memberi sedikit catatan perjalanan gerakan mahasiswa satu tahun terakhir ini<br /><br />Melewatkan dengan manis<br />Sejarah telah mencatat mahasiswa selalu menjadi kekuatan penting perubahan, dari era penjajahan kolonial sampai reformasi 1998, mahasiswa selalu mendefenisikan dirinya sebagai kelompok pembela, pembebas dari rakyat yang tertindas.<br />Pasang surut gerakan mahasiswa, seakan menjadi sesuatu hal yang alamiah terjadi, periode revolusioner dan periode de-revolusioner (baca: masa tenang), masa otoriterian dan masa demokratis, namun kemampuan membaca situasi dan kemudian ketepatan mengambil langkah itulah yang seharusnya menjadi ciri dari mahasiswa sebagai kaum intelektual.<br />Pemilu legislatif april 2009 diikuti setidaknya 48 partai politik, secara umum gerakan mahasiswa menggap pemilu 2009 hanya menjadi dagelan politik semata, bukan pemilu rakyat, miliknya borjuasi dan tak akan membawa perubahan apa-apa, gejala ini tidak mengherankan sebab ini juga terjadi pada sebagian besar rakyat Indonesia yang makin tidak percaya dengan politik (apatis) terbukti dengan makin tingginya angka golput.<br />Namun beberapa kelompok gerakan mahasiswa bersama gerakan sektor lainnya seperti buruh, tani dan kaum miskin, melihat bahwa pemilu 2009 harus digunakan kalangan gerakan untuk membangun kekuatan politik alternatif. Dengan asumsi bahwa rakyat tidak bisa dijauhkan dari arena politik, rakyat harus diajak dan menjadi kekuatan politik seperti yang terjadi pada kurun waktu 1955-1960 gerakan mahasiswa mampu menjadi kekuatan politik.<br />Saya mencurigai kemenangan rezim neoliberal di tahun 2009 ini, selain karena persoalan kecurangan yang mereka lakukan, sedikit banyak juga karena tidak terlibat aktifnya kelompok mahasiswa dan gerakan secara umum untuk mengawal dan mengontrol pemilu, sehingga ketika sudah mencapai puncaknya (Pilpres oktober 2009) dengan pembelahan yang makin besar antara kekuatan neoliberal dan Anti-neoliberal , kekuatan neoliberal justru diuntungkan .<br /><br />Patologi Mahasiswa<br />Pemilu telah berlalu dan kini kita mengahadapi situasi baru, berkuasanya kembali Rezim neoliberal, sementara gerakan mahasiswa masih mengidap penyakit akutnya, penyakit yang sampai sekarang belum kita temukan obatnya. Beberapa yang kita perlu cermati antara lain:<br />Pertama Fragmentasi makin menjadi-jadi, dari mulai persoalan Isu, ideologi, sektor sosial, orientasi politik sampai persoalan bendera, sama seperti pertanyaan yang selalu saya dapatkan ketika memberikan presentasi tentang gerakan mahasiswa: Kenapa gerakan mahasiswa tidak bisa menyatu?, mengutip Rudi Hartono peneliti Lembaga pembebasan media dan ilmu sosial (LPMIS), menurutnya Fragmentasi gerakan mahasiswa sengaja dipertahankan oleh Rezim agar gerakan hanya menjadi riak-riak kecil saja yang mudah dihentikan dan tidak mampu menjadi gelombang besar. Ini terjadi karena rezim baru ini mampu mengkanalisasi gerakan dalam prosedur demokratis.<br />Yang kedua adalah Momentum, gerakan mahasiswa dan momentum politik diibaratkan seperti air dan ikan yang tak bisa dipisahkan, gerakan mahasiswa sangat tergantung pada momentum politik, sehingga ketika akan melakukan gerakan sangat bergantung pada momen-momen politik, ketergantungan ini menurutku tidak menjadi masalah sejauh gerakan mahasiswa mampu mengartikulasikannya pada akar masalah sejatinya (Neoliberalisme) dan yang paling penting dari itu semua adalah bagaimana gerakan mahasiswa mengelola momentum dan menentukan strategi taktik yang tepat.<br />Beberapa bulan terakhir gerakan mahasiswa menunjukkan kembali geliatnya, skandal Bank Century menjadi fokus gerakan mahasiswa dan gerakan rakyat lainnya, tak dapat dipungkiri gerakan anti korupsi sekarang ini masih bersandar pada kelompok mahasiswa sebagai vanguard (pelopor), pembuka jalan dari kesadaran anti-korupsi menuju kesadaran anti-SBY (neoliberal), kaum terpelajar ini, harus menyiapkan diri bukan hanya kuat bertempur dijalan, tapi sudah harus mulai merumuskan konsepsi bagaimana meraih dukungan rakyat seluas-luasnya hingga terbangun kesadaran rakyat yang sejati. Selamat tahun baru 2010.<br /><br /><br /></div>FNPBI kimahttp://www.blogger.com/profile/02488608131505959323noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4316547023836977541.post-85329397006243649082009-09-12T02:23:00.003+08:002012-02-27T03:13:25.635+08:00Neokolonialisme Melayu<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrS4b7AF5IohsRhBpQzp3mmYTxMJ-h1wOiLUf3xhTKD7SxTrwlKlBszqkx3XCsYCTGvRH8zVv4Hh2sqKMbLHJWxhB1Q-zJoVGwGgYbzkxnJ0_hWbdtZZH3hut7MqDASY6kdyHR2vQ4e3Y/s1600/ganyang.jpg"><img style="float: left; margin: 0pt 10px 10px 0pt; cursor: pointer; width: 320px; height: 213px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrS4b7AF5IohsRhBpQzp3mmYTxMJ-h1wOiLUf3xhTKD7SxTrwlKlBszqkx3XCsYCTGvRH8zVv4Hh2sqKMbLHJWxhB1Q-zJoVGwGgYbzkxnJ0_hWbdtZZH3hut7MqDASY6kdyHR2vQ4e3Y/s320/ganyang.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5713524523250170930" border="0" /></a><br /><div style="text-align: justify;">Oleh :Babra kamal lmnd<br /><br />Sebagai sebuah bangsa kita merasa terhina, ketika berkali-kali pihak Malaysia melakukan klaim terhadap budaya Indonesia. Yang terakhir ini ketika Malaysia memasukkan tari pendet dalam iklan pariwisata milik Malaysia, sebelumnya batik, keris, lagu rasa sayangne, dan reok ponorogo juga diklaim oleh pihak Malaysia. Yang lebih parah lagi adalah begitu banyak kasus TKI kita yang mendapat perlakuan tidak manusiawi dari pihak Malaysia, dari Nirmala bonet sampai Manohara. Namun pemerintah kita seakan tidak punya tindakan dan membiarkan hal itu terjadi berulang-ulang.<br />Soekarno dan Ganyang malaysia<br />Konfrontasi Indonesia-Malaysia berawal dari keinginan Malaysia untuk menggabungkan Brunei, Sabah dan Sarawak dengan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1961. Keinginan itu ditentang oleh Presiden Soekarno yang menganggap Malaysia sebagai "boneka" Britania. Pada 1961, Kalimantan dibagi menjadi empat administrasi. Kalimantan, sebuah provinsi di Indonesia, terletak di selatan Kalimantan. Di utara adalah Kerajaan Brunei dan dua koloni Inggris; Sarawak dan Britania Borneo Utara, kemudian dinamakan Sabah. Sebagai bagian dari penarikannya dari koloninya di Asia Tenggara, Inggris mencoba menggabungkan koloninya di Kalimantan dengan Semenanjung Malaya untuk membentuk Malaysia<br />Rencana ini ditentang oleh Pemerintahan Indonesia; Presiden Soekarno berpendapat bahwa Malaysia hanya sebuah boneka Inggris, dan konsolidasi Malaysia hanya akan menambah kontrol Inggris di kawasan ini, sehingga mengancam kemerdekaan Indonesia.<br />Filipina dan Indonesia resminya setuju untuk menerima pembentukan Malaysia apabila mayoritas di daerah yang ribut memilihnya dalam sebuah referendum yang diorganisasi oleh PBB. Tetapi, pada 16 September, sebelum hasil dari pemilihan dilaporkan. Malaysia melihat pembentukan federasi ini sebagai masalah dalam negeri, tanpa tempat untuk turut campur orang luar, tetapi pemimpin Indonesia melihat hal ini sebagai perjanjian yang dilanggar dan sebagai bukti imperialisme Inggris.<br />Sejak demonstrasi anti-Indonesia di Kuala Lumpur, ketika para demonstran menyerbu gedung KBRI, merobek-robek foto Soekarno, membawa lambang negara Garuda Pancasila ke hadapan Tuanku Abdul Rahman Perdana Menteri Malaysia saat itu dan memaksanya untuk menginjak Garuda, amarah Soekarno terhadap Malaysia pun meleda<br />Soekarno yang murka karena hal itu mengutuk tindakan Tuanku yang menginjak-injak lambang negara Indonesia dan ingin melakukan balas dendam dengan melancarkan gerakan yang terkenal dengan nama Ganyang Malaysia.<br />Pada 20 Januari 1963, Menteri Luar Negeri Indonesia Soebandrio mengumumkan bahwa Indonesia mengambil sikap bermusuhan terhadap Malaysia. Pada 12 April, sukarelawan Indonesia (sepertinya pasukan militer tidak resmi) mulai memasuki Sarawak dan Sabah untuk menyebar propaganda dan melaksanakan penyerangan dan sabotase. Tanggal 3 Mei 1963 di sebuah rapat raksasa yang digelar di Jakarta, Presiden Sukarno mengumumkan perintah Dwi Komando Rakyat (Dwikora).<br />Pada 27 Juli, Sukarno mengumumkan bahwa dia akan meng-"ganyang Malaysia". Pada 16 Agustus, pasukan dari Rejimen Askar Melayu DiRaja berhadapan dengan lima puluh gerilyawan Indonesia. Federasi Malaysia resmi dibentuk pada 16 September 1963. Brunei menolak bergabung dan Singapura keluar di kemudian hari.<br /><br />Pada 1964 pasukan Indonesia mulai menyerang wilayah di Semenanjung Malaya. Di bulan Mei dibentuk Komando Siaga yang bertugas untuk mengkoordinir kegiatan perang terhadap Malaysia (Operasi Dwikora). Komando ini kemudian berubah menjadi Komando Mandala Siaga (Kolaga). Kolaga dipimpin oleh Laksdya Udara Omar Dani sebagai Pangkolaga. Kolaga sendiri terdiri dari tiga Komando, yaitu Komando Tempur Satu (Kopurtu) berkedudukan di Sumatera yang terdiri dari 12 Batalyon TNI-AD, termasuk tiga Batalyon Para dan satu batalyon KKO.<br />Ketika PBB menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap. Sukarno menarik Indonesia dari PBB pada tanggal 20 Januari 1965 dan mencoba membentuk Konferensi Kekuatan Baru (Conference of New Emerging Forces, Conefo) sebagai alternatif.<br />Sebagai tandingan Olimpiade, Soekarno bahkan menyelenggarakan GANEFO (Games of the New Emerging Forces) yang diselenggarakan di Senayan, Jakarta pada 10-22 November 1963. Pesta olahraga ini diikuti oleh 2.250 atlet dari 48 negara di Asia, Afrika, Eropa dan Amerika Selatan. (Wikipedia)<br /><br />Berebut melayu<br />Entah mengapa Presiden SBY sampai sekarang blum mengambil langkah dan tindakan apapun, pemerintah cuma melayangkan protes yang belum tentu juga akan mendapat tanggapan dari pemerintahan Malaysia.<br />Kita tentu perihatin dengan kondisi yang seperti ini, betapa tidak blum lepas persoalan penganiayaan TKI, Malaysia dengan seenaknya mengambil satu persatu budaya kita. Ini tentu menjadi tamparan keras kepada Pemerintah dan rakyat Indonesia.<br />Kalau di Timur tengah ada Israel yang menjadi aggressor alias penjajah, bisa jadi mungkin Malaysia adalah Izraelnya Asia tenggara yang senantiasa bernafsu melakukan Ekstensifikasi wilayah. Pulau Sipadan dan Ligitan telah lebih dahulu diambil, selanjutnya ambalat dan yang terakhir pulau Jemur juga diklaim Malaysia sebagai wilayahnya.<br />Aroma perang dingin di tahun 1960 mungkin tak terasa lagi saat ini, namun dalam dunia Multipolar saat ini kita tentu melihat model penjajahan gaya baru yang di pakai oleh tiap nation (bangsa) dalam rangka memperkuat dominasinya secara ekonomi, politik dan budaya.<br />Malaysia tentunya punya agenda besar di balik pengkaliman budaya dan perampasan pulau-pulau terluar di wilayah NKRI, dulu dengan menjadi ujung tombak Inggris sekarang dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat Malaysia siap menjadi kekuatan baru di Asia tenggara.<br />Tidak asap kalau tidak ada api mungkin bisa menggambarkan bagaimana kita sangat lemah dalam mempertahankan dan menjaga asset-aset strategis yang kita miliki. Malaysia tidak mungkin seagresif itu ketika kita sebagai bangsa besar mampu mempertahankan apa yang menjadi hak kita.</div>FNPBI kimahttp://www.blogger.com/profile/02488608131505959323noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4316547023836977541.post-5795879266444286532009-08-31T17:29:00.004+08:002012-02-27T03:15:09.708+08:00Pemerintahan SBY Memanipulasi Kemerdekaan Buruh<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEguFDiU0EtV9LEF2yg2iyRmr9HygNavsMimL9yvhLu4pbxGY2XskxGCysmACObEkadHogG8x7336qbIy_1YhejpChebtOcBPQ5x9XWgRlDUrAIvv2NT61oj4HqxUH1yIjR-fT8F9HSrv0k/s1600/ekonomi-sbyboediononeolib10cmx10cm.gif"><img style="float: left; margin: 0pt 10px 10px 0pt; cursor: pointer; width: 283px; height: 283px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEguFDiU0EtV9LEF2yg2iyRmr9HygNavsMimL9yvhLu4pbxGY2XskxGCysmACObEkadHogG8x7336qbIy_1YhejpChebtOcBPQ5x9XWgRlDUrAIvv2NT61oj4HqxUH1yIjR-fT8F9HSrv0k/s320/ekonomi-sbyboediononeolib10cmx10cm.gif" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5713524956564240322" border="0" /></a><br /><div style="text-align: justify;"><span style="font-style: italic;">DEDI FAUZI adalah Mantan buruh pabrik, sekarang menjadi pengurus Dept. organisasi PP -Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI). </span><br /><br />Kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono dalam dua kali pemilu di Indonesia (2004 dan 2009), belum juga membuat perubahan yang berarti bagi perbaikan kesejahteraan kaum buruh. Jika di cermati lebih dalam, bahkan tidak ada kemerdekaan bagi kaum buruh, begitu pula dengan akan adanya perayaan 17 agustus 2009 yang akan di laksanakan beberapa hari ke depan.<br />Problem buruh sejak reformasi hingga saat ini, tak pernah kunjung ada perubahan, beberapa data dibawah ini, mungkin bisa mengingatkan sekaligus menguatkan keyakinan kita semua, bahwa kemerdekaan kaum buruh memang belum tercapai, begitu pula halnya dengan sector rakyat miskin yang lainnya.<br />Sejak adanya krisis global, mengutip berbagai data pada bulan januari 2009, pemerintahan SBY tidak sanggup mencegah ancaman PHK terhadap 24.452 orang dan, akhirnya, menyebabkan PHK terhadap 23,927 orang. Belum lagi, misalnya berbagai kebijakan sektor perburuhan yang dikeluarkan SBY, diantaranya masih mempertahankan sistim kontrak dan outsourcing, kebijakan verifikasi/permenaker nomor per.06/MEN/IV/2005 tentang pedoman verifikasi SP/SB, PP nomor 46 tahun 2007 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam, UU Penanaman modal ( UU PM), Impres nomor 3/2006 tentang paket kebijakan perbaikan iklim investasi, SKB empat menteri, dan banyak peraturan pro-liberalisasi lainnya.<br />Memang, problem diatas tidak dapat ditimpakan sepenuhnya sebagai kesalahan SBY semata, sebab pemerintahan sebelumnya pun (Habibie, Gusdur, dan Megawati) sudah mengadopsi kebijakan yang hampir serupa. Pada tahap ini, SBY menjadi presiden neoliberal yang paling agressif, artinya SBY lebih neoliberal dibanding sebelum-sebelumnya.<br />Namun, patut kita teliti, permainan yang dilakukan oleh SBY ketika memanipulasi kesadaran kelas buruh, seperti saat terjadinya krisis global 2008. Ketika gelombang PHK sangat marak terjadi di hampir seantero negeri ini, alih -alih untuk mengantisipasinya, SBY malah mendorong keluarnya kebijakan SKB empat menteri. Kebijakan ini diberi nama " Pemeliharaan momentum pertumbuhan ekonomi nasional" dalam rangka mengantisipasi perkembangan perekonomian global". Kata "pemeliharaan momentum pertumbuhan ekonomi" jelas bermakna mengorbankan kaum buruh, sebab menahan kenaikan upah di bawah angka pertumbuhan ekonomi nasional.<br />Sungguh Ironis. SBY sempat menyatakan bahwa angka kemiskinan menurun, pada tanggal 14 Agustus 2008, sementara, di sisi yang lain, mengeluarkan regulasi yang menghambat kenaikan upah pekerja. Hal yang sama kembali diulang pada pidato SBY tanggal 3 agustus 2009, yang isinya hampir sama dengan pidato-pidato kenegaraan sebelumnya, yakni memberikan harapan dan kebohongan akan angka-angka kenaikan ekonomi. inilah presiden yang sungguh-sungguh pandai menipu kaum buruh dan rakyat indonesia.<br /><br />Strategi Perjuangan Buruh Kedepan<br />Dengan semakin maraknya sistem outsourcing, kerja harian, sistem kontrak, membuat banyak serikat pekerja/serikat buruh kehilangan arah dalam melakukan pengorganisiran (baca : perekrutan anggota). Penyebabnya, sistim pasar tenaga kerja fleksibel ini melemparkan kaum pekerja kepada daya tawar rendah di pasar tenaga kerja, serta mengurangi peran-peran serikat buruh/serikat pekerja.<br />Memang, pada saat pemilu legislatif lalu, beberapa serikat buruh mengirimkan kandidatnya-dengan menggunakan bendera partai lain-untuk berkompetisi dalam pemilu legislatif. Terlepas dari persoalan kalah dan menang, metode ini telah memberikan pengalaman baru bagi gerakan buruh, terutama di lapangan politik borjuis. Demikian pula, ketika menjelang pelaksanaan pilpres, beberapa serikat buruh juga menyatakan dukungan kepada capres tertentu.<br />Mengenai pengorganisiran, khususnya buruh outsourcing, selain menggunakan metode konvensional-selebaran, orasi keliling, aksi kawasan, door to door, dan sebagainya, tentunya harus ada metode lain, yang mampu mengangkat keberanian pekerja outsourcing untuk berorganisasi dan berjuang.<br />Di pabrik, misalnya, jumlah pekerja outsourcing terkadang lebih besar ketimbang pekerja tetap, sebuah kenyataan yang tentu menghambat para organiser untuk mengorganisasikan mereka.<br />Selain itu, buruh juga senantiasa berhadapan dengan ancaman PHK, sehingga ini menyulitkan mereka untuk terlibat perjuangan dan organisasi, baik untuk tuntutan normative maupun tuntutan politis. Demikian pula dengan pekerja kontrak dan outsourcing, mereka kesulitan berhadapan vis a vis dengan pengusaha, disebabkan status mereka yang bukan pekerja tetap. Inilah penyebabnya, tidak ada jaminan lapangan pekerjaan bagi seluruh rakyat.<br />Cara yang mungkin bisa dijadikan strategi dalam pengorganisiran serikat buruh ke depan adalah, bersekutu melakukan aliansi dan melakukan pengorganisiran bersama dengan sector rakyat lainnya (kaum miskin kota,mahasiswa dan kaum tani ).<br />Mengapa ini harus segera di lakukan, dan menjadi penting sebagai taktik perjuangan kaum buruh sekarang ini, sebab problem kesejahteraan menjadi pokok persoalan utama bagi perjuangan kaum buruh saat ini membutuhkan politik kerjasama antar kelas dan antar sektor, untuk memperjuangkan perubahan ekonomi dan politik. Intinya, politik kerjasama ini penting untuk memperbesar kekuatan, serta meminimalkan hambatan-hambatan bagi perjuangan.<br />Selama ini, metode advokasi SB/SP masih bertumpu pada persoalan normatif, dan terkadang berujung kepada peradilan yang rumit dan menguntungkan pengusaha.<br />Gerakan buruh perlu melakukan BANTING STIR, dimana persoalan kesehatan dan pendidikan juga menjadi problem utama bagi kaum buruh, dan tentunya rakyat miskin yang menjadi rakyat mayoritas di negri ini, karena hampir 80% gaji yang di terima oleh buruh habis terpakai untuk biaya perawatan kesehatan, biaya pendidikan bagi anak-anaknya. inilah biaya kebutuhan hidup kaum buruh yang belum di tanggung sepenuhnya oleh pengusaha, adanya Jamsostek pun belum mampu menanggulangi untuk mengobati penyakit - penyakit yang biayanya di atas Rp 30 juta, artinya harus ada jaminan lain yang bisa di jadikan alat membela kaum buruh sekaligus menjadi alat pengorganisiran baru.<br />Persekutuan atau aliansi yang di maksud adalah bagaimana para aktivis buruh yang terbiasa /handal dalam melakukan pembelaan terhadap anggotanya di dalam pabrik ataupun pengadilan, memulai untuk bersama-sama dengan aktivis rakyat miskin, mahasiswa dan aktivis tani, melakukan pembelaan /advokasi untuk mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan gratis bagi pekerja dan rakyat miskin.<br />Adanya sistem jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) dan jaminan kesehatan daerah (jamkesda), yang dananya di tanggung oleh pemerintah pusat dan daerah, ternyata belum menyentuh banyak rakyat miskin di negeri ini. Masih saja ada cerita dan berita di koran dan televisi yang mengabarkan bahwa rakyat miskin untuk mendapatkan layanan kesehatan di RSUD masih saja sulit, walaupun sudah di anggarkan oleh pemerintah. Lengkap sudah nasib kaum buruh indonesia saat ini; miskin dan tak terjamin kesehatan dan pendidikannya oleh negara.<br />Artinya, ini menjadi penting buat kita semua; perjuangan di luar pabrik /kawasan ini harus di tarik menjadi perjuangan multi sector yang pengerjaannya dilakukan secara kolektif (multi-sektor). Inilah yang dimaksudkan untuk melatih keberanian rakyat miskin (buruh, mahasiswa miskin, dan petani miskin), untuk berhadap-hadapan langsung dengan birokrasi pemerintah. Artinya, ketika advokasi kesehatan dan pendidikan ini berhasil dilakukan oleh sekutu/aliansi, maka akan mempermudah kita untuk melatih rakyat berorganisasi dan mendorong keberanian untuk saling bersolidaritas. Harapannya, aliansi ini menjadi kekuatan besar yang dapat diarahkan untuk merespon isu-isu normatif di pabrik. Ini bisa mengurangi kekhawatiran dan rasa takut bagi buruh, khususnya terhadap ancaman PHK atau dikriminalkan oleh pengusaha.<br />Aliansi atau politik kerjasama anta kelas/sektor ini bukan hanya merespon isu-isu normatif dan persoalan ekonomis semata, tetapi juga harus diberikan arah dan orientasi politik yang jelas. Untuk itu, penting bagi aliansi atau kerjasama politik semacam ini, untuk mengintervensi ruang politik demokrasi liberal.<br /><br /><br /></div>FNPBI kimahttp://www.blogger.com/profile/02488608131505959323noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4316547023836977541.post-64386229261216913582009-08-11T15:12:00.008+08:002012-02-27T03:16:43.664+08:00PERNYATAAN SIKAP FNPBI MAKASSAR ATAS PENEMBAKAN PETANI DI TAKALAR<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPL9KGbNjTPzudUltzpJB1r4-SDqnoJMhUC2wjIHIbXwmLIih7JE3NN7fEz-MeCB_UDlMWJDZ6SETGSU8yWBOP1LXF-C35q4XTYn19iwNWtyyRn35YaT46w3xrA6yl6yiDj29XUdu9og4/s1600/demo-ptpn-takalar-2.jpg"><img style="float: left; margin: 0pt 10px 10px 0pt; cursor: pointer; width: 320px; height: 213px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPL9KGbNjTPzudUltzpJB1r4-SDqnoJMhUC2wjIHIbXwmLIih7JE3NN7fEz-MeCB_UDlMWJDZ6SETGSU8yWBOP1LXF-C35q4XTYn19iwNWtyyRn35YaT46w3xrA6yl6yiDj29XUdu9og4/s320/demo-ptpn-takalar-2.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5713525373838577634" border="0" /></a><br /><div style="text-align: justify;">Salam Pembebasan,<br /><br />Kekerasan terhadap kaum tani kembali terjadi. Setelah 18 desember 2008 lalu, dusun Suluk Bongkal, Bengkalis-Riau dibakar (diduga dilakukan oleh pihak kepolisian) yang disangka dipicu oleh sengketa lahan antara PT Arara Abadi (Suplyer bahan baku pulp and paper untuk PT. Indah Kiat Pulp and Paper-anak dari Sinar Mas Group), kemudian disusul kemudian 28 Mei 2009 3 orang petani diduga tewas akibat bentrokan antara rakyat tani desa Bangun Purba, Rohul-Riau dengan perusahaan suplyer bahan baku pulp and paper PT Riau andalan Pulp and Paper (RAPP), APRIL Group, kemudian Minggu (09/08/2009) tepatnya 8 hari menjelang peringatan Kemerdekaan Indonesia yang ke-54, aparat keamanan diduga melakukan penembakan terhadap petani Takakar yang melakukan protes terhadap pengolahan tanah mereka oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV.<br />Menurut data yang kami himpun dari berbagai sumber, bentrokan diduga oleh karena tembakan oleh pasukan Brimob Polda Sulawesi Selatan. Dan dari sumber anggota Pemantau dari Komnas HAM, Dedi Askari pada Tribun Timur mengungkapkan bahwa telah terjadi dugaan Pelanggaran HAM di Takalar, Sulawesi Selatan dengan korban masyarakat sipil, dapat dirincikan, jumlah korban yang terkena tembakan berjumlah enam orang. Para korban penembakan itu terdiri, pertama; Haris Naba (28), warga Desa Romang Lompoa. Ia terkena mengalami luka di bagian lututnya. Kedua, Jufri Tona (30) warga Desa Parangbaddo yang mengalami luka di bagian perut sebelah kanan. Ia dirawat dan telah menjalani operasi tadi malam di Rumah Sakit Bhayangkara. Ketiga, Jamaluddin La'bang (28) warga Desa Barugaya. Dia mengalami luka di bagian mata kaki kiri. Keempat, Daeng Massu (55), warga Barugaya. Ia mengalami luka di kepala bagian dahinya. Keliman, Nasmen Nanring (32), warga Desa Timbuseng.<br />Apapun alasan apparatus keamanan terhadap kejadian ini, merupakan bukti bahwa menjelang kemerdekaan Indonesia yang ke-54 ini, petani masih saja dirugikan dengan tindak kekerasan yang sudah banyak memakan korban. Lebih parah lagi, disetiap setelah aksi kekerasan terjadi, upaya pengusutan yang dilakukan oleh lembaga terkait sangatlah minim. Berdampak pada kejadian yang berulang-ulang, sebab tidak dilakukannya efek jera terhadap pelaku dan otak tindak kekerasan tersebut. Inilah sejatinya dampak yang dilahirkan oleh pemerintahan kakitangan neoliberalisme yang jelas-jelas melindungi pemilik modal besar, serta melakukan penindasan terhadap kaum tani sebagai rakyat tak berpunya. Pemerintahan dengan cirri neoliberalisme inilah juga yang menutup akses kaum tani untuk memajukan pertanian mereka dengan cara menarik subsidi pada SAPROTAN/SAPRODI, berdampak pada kenaikan harga-harga kebutuhan pangan dan harga SAPRDI/SAPROTAN. Hasilnya kemudian adalah, kaum tani yang jelas-jelas tidak mempunyai fondasi ekonomi kuat (karena dibiarkan lemah) akan dengan sendirinya "mati di lumbung padi".<br />Maka melihat kondisi demikian, Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia-Kota Makassar MENYATAKAN SOLIDARITAS PERJUANGAN TERHADAP PETANI TAKALAR dan Menyatakan Sikap:<br /><br />1. Mendesak Kapolri untuk segera mencopot Kapolres Takalar dan Kapolda Sulawesi Selatan. Dikarenakan adanya dugaan tindakan pelanggaran HAM di wilayah hokum Polres Takalar diduga dilakukan oleh Pasukan Brimob yang secara garis komando dibawah Kapolda Sulawesi Selatan<br /><br />2. Mendesak Koomnas HAM untuk segera mengusut otak dan pelaku tindakan kekerasn yang menyebabkan jatuhnya korban luka-luka di pihak petani<br /><br />Kami menyerukan kepada seluruh kaum tani untuk membangun front persatuan nasional melawan Neoliberalisme serta kakitangannya dalam negeri. Karena hanya dengan membangun persatuan front inilah, kemenangan akan kita jelang kemudian hari.<br /><br />Demikianlah hal ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terimakasih.<br /><br />BANGUN PEMERINTAHAN KOALISASI NASIONAL MENGHADANG KAPITALISME-NEOLIBERAL</div>FNPBI kimahttp://www.blogger.com/profile/02488608131505959323noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4316547023836977541.post-50388063978209434302009-08-11T15:09:00.003+08:002012-02-27T03:18:22.799+08:00Petani Tertembak Peluru Polisi di Kabupaten Takalar<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEii2EVcAXaYLqzeBx0VdJIrFsvgx8qC99Sotq6KpcSCVByWgqhndEf1xX17nPtUq4cMhyphenhyphenqMsSo1D519itDi_FKt00JBvpqzhUpcWuWECNFJmw_p1v_DLK-gqfBdUK50aiiYXEX0khpLflA/s1600/sengketa090809-3-590x414.jpg"><img style="float: left; margin: 0pt 10px 10px 0pt; cursor: pointer; width: 320px; height: 225px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEii2EVcAXaYLqzeBx0VdJIrFsvgx8qC99Sotq6KpcSCVByWgqhndEf1xX17nPtUq4cMhyphenhyphenqMsSo1D519itDi_FKt00JBvpqzhUpcWuWECNFJmw_p1v_DLK-gqfBdUK50aiiYXEX0khpLflA/s320/sengketa090809-3-590x414.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5713525806712961602" border="0" /></a><br /><div style="text-align: justify;">Polisi kembali melakukan tindakan brutal dan tidak manusiawi, saat menangani protes para petani di Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, minggu (9/8).<br />Menurut kronologis yang dikirimkan oleh aktifis Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Makassar, kejadian ini menimbulkan korban luka sebanyak enam orang, dan tiga orang dinyatakan mengalami luka serius, diantaranya Aris Dg Naba (30 tahun) dan Jufri Dg Tona (32 tahun). Sementara itu, seorang warga bernama Daeng Nanring, ditembak dari jarak sangat dekat, serta mendapat berkali-kali pukulan popor senapan aparat kepolisian.<br />Pada awalnya, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) memaksakan memulai operasinya di atas tanah yang sedang berkonflik. Mendengar rencana ini, para petani dari berbagai desa pun berkumpul di sekitar areal tanah tersebut, untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi.<br />Sayangnya, pihak polisi langsung bertindak reaktif terhadap kedatangan warga ini. Polisi pun memerintahkan warga untuk bubar, dan memerintahkan segera meninggalkan lokasi. Tidak berhenti di situ, pihak PTPN kemudian mengoperasikan tiga traktor di atas lahan itu, yang segera mengundang kemarahan warga petani.<br /><br />Beberapa saat kemudian, ketika pasukan tambahan tiba di lokasi, Polisi pun kemudian melancarkan penyerangan ke arah petani, berupa tembakan peluru karet, gas air mata, dan melempari warga dengan batu. Mendapat serangan tiba-tiba, petani pun menjadi panik dan berlarian, kemudian mencoba melakukan perlawanan seadanya.<br />Polisi bukan hanya menyerang dan memukuli warga petani, tapi juga menangkap sejumlah mahasiswa dan memukul sejumlah jurnalis. Bahkan, seorang jurnalis TV swasta, menurut catatan kronologis kejadian, dipaksa menghapus rekaman gambarnya mengenai kejadian ini.<br />Seluruh korban kini di rawat di sejumlah Puskesmas dan Rumah Sakit Umum di Kabupaten Takalar. Selain itu, beberapa orang petani juga ditangkap, karena dianggap sebagai provokator.<br />Terkait kejadian ini, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Makasar segera mengeluarkan surat kecaman mengenai kejadian ini kepada Kapolda Sulsel dan Kapolri. Menurut Babra Kamal, ketua LMND Makasar, Polisi seharusnya bertindak sebagai pelindung masyarakat, bukan sebagai pelaku kekerasan.<br />LMND menganjurkan agar Komnas HAM dan pemerintah pusat segera turun ke lapangan, untuk menyelidiki kejadian ini dan memberikan perlindungan terhadap para petani dan keluarganya yang diselimuti ketakutan.<br />Terkait konflik ini, seharusnya Polisi menyerahkan kasus ini pada proses negosiasi antara petani, PTPN, Pemda, dan sejumlah organisasi sosial. Penggunaan cara kekerasan, menurut Babra, tidak akan menyelesaikan persoalan ini, malahan akan memperluas persoalan ini menjadi persoalan pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM).<br /><br /></div>FNPBI kimahttp://www.blogger.com/profile/02488608131505959323noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4316547023836977541.post-2603709628818248102009-08-08T18:13:00.004+08:002012-02-27T03:19:35.538+08:00Mbah Surip dan Sang Presiden<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRzdN1jCDIpPTnmB6roW1ofjK60Zic1G0OeBCI6iQXR6g3evwwG3SwdMX8-wahnuX8mONbalVFWr8g7iBk6x2NfP5qSoAo8R0eux88AAGSvZOkEPTLFt8uOyZ0Wnt2TwU5zxfwq2fxnwM/s1600/Mbah+Surip.jpg"><img style="float: left; margin: 0pt 10px 10px 0pt; cursor: pointer; width: 320px; height: 238px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRzdN1jCDIpPTnmB6roW1ofjK60Zic1G0OeBCI6iQXR6g3evwwG3SwdMX8-wahnuX8mONbalVFWr8g7iBk6x2NfP5qSoAo8R0eux88AAGSvZOkEPTLFt8uOyZ0Wnt2TwU5zxfwq2fxnwM/s320/Mbah+Surip.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5713526115658798066" border="0" /></a><br /><div style="text-align: justify;">Oleh : R o s m a h<br />Penulis adalah ketua FNPBI Kota Makassar<br /><br />''Sangat sulit diterima akal sehat jika kita bilang bahwa segalanya baik, tetapi di jalan-jalan kita masih melihat banyak orang miskin yang mencoba mempertahankan hidupnya,''<br />Muhammad Yunus, peraih nobel perdamaian 2006<br />Selasa, 4 agustus 2009, perjalanan hidupnya berakhir. Dengan cepat, kabar tentang kematiannya beredar luas. Teman-teman, keluarga, kerabat sampai penggemarnya yang berasal dari berbagai macam lapisan masyarakat, semua berduka. Tidak tanggung-tanggung, sang Presiden SBY ikut menyampaikan duka cita atas kepergiannya, bahkan mengirimkan karangan bunga. Dialah Mbah Surip, sang fenomenal yang dalam empat bulan terakhir namanya melejit lewat lagunya ”tak gendong”.<br />Sejak tahun 1979, meninggalkan kampungnya Mojokerto dan memilih merantau ke Jakarta. Dia tidak langsung ngetop seperti sekarang ini, perjalanan hidupnya penuh dengan lika-liku perjuangan, dari mengamen, calo tiket bioskop, jualan es keliling sampai jualan bakso dia lakoni untuk memenuhi kebutuhannya, tapi yang pasti, dia tidak pernah menjual asset negara atau kekayaan alam Indonesia, seperti yang banyak dilakukan pemimpin negeri ini. Ada banyak cerita tentang sosok Mbah Surip, sebelum namanya tenar seperti sekarang ini. Dari cerita teman-temannya, bisa dikatakan Mbah Surip adalah orang yang kuat, dan selalu optimis menjalani hidup. Sebesar apapun persoalan yang dia hadapi dia tetap ceria dengan ciri khas tawanya. Jauh sebelum namanya melejit dipentas musik tanah air, hidupnya tidak jauh beda dengan nasib mayoritas rakyat Indonesia yang miskin, bahkan kadang-kadang dia menggelar koran di emperan toko sehabis ngamen untuk beristirahat. Gaya hidup seperti itu dia jalani kurang lebih sekitar 20 tahun, tapi dia tidak mengeluh, meminta bantuan apalagi mengemis pada orang lain, tapi kalau dibantu dia juga tidak menolak. Mungkin, karena interaksinya dengan masyarakat bawah selama puluhan tahun membuat dia senang membantu dan dia juga punya obsesi sebelum kepergiannya untuk membangun rumah singgah untuk anak jalanan.<br />Di saat popularitasnya naik, penampilan dan gaya hidup Mbah Surip tetap sederhana. Berbeda dengan kebanyakan selebritis di negeri ini, atau politisi yang sangat senang menganjurkan pada rakyat yang sudah miskin untuk berhemat di saat krisis, tetapi dia sendiri hidup bermewah-mewahan dengan di tunjang berbagai macam fasilitas yang di biayai dari anggaran negara. Dia tampil apa adanya, tidak ada yang ditutupi kecuali ketika yang ditanyakan tentang keluarganya. Dia menawarkan karyanya, lagunya yang syairnya sederhana tapi tetap punya makna.<br />Perjalanan hidup Mbah Surip adalah cermin hidup mayoritas rakyat Indonesia yang menjadi korban kebijakan ekonomi neoliberal, bekerja serabutan, tinggal dirumah sederhana atau bahkan tidak punya rumah dengan tingkat penghasilan yang minim. Para pekerja sektor informal yang jumlahnya terus meningkat dari 63% ditahun 2005, menjadi 69% ditahun 2009 sebagai salah satu efek kehancuran industri nasional yang justru oleh pemerintahan SBY diklaim sebagai keberhasilan mengurangi jumlah pengangguran terbuka, tersisa 8,14% dari total angkatan kerja sampai pada februari 2009. Orang sudah dianggap bekerja, apabila bisa bekerja satu jam dalam seminggu atau kurang dari 35 jam dalam seminggu.<br />Kalau Mbah Surip dalam kondisi hidup yang serba kekurangan dia pantang untuk meminta apalagi sampai mengemis dan dengan kemampuan kreatifitasnya mencari solusi, ketika dia sangat menginginkan gitar tapi tidak punya cukup uang dia memilih untuk membuat sendiri gitar kotak. Karakter yang sangat berbeda dengan Pemimpin Bangsa Indonesia saat ini yang lebih senang mengemis dan meminta bantuan pada negara lain atau lembaga donor yang justru membuat bangsa kita sangat tergantung, tergadaikan kekayaan alamnya, dan di peras APBN-nya untuk membayar bunga dan cicilan utang, sehingga APBN tidak mampu dioptimalkan penggunaannya untuk peningkatan pelayanan sosial. Dan dalam suatu wawancara, ketika ditanya soal utang negeri ini yang menumpuk, dengan santai dia menjawab, ”itu karena bangsa ini dipimpin oleh orang-orang yang nggak bener”.<br />Entah benar atau tidak, Mbah Surip katanya pernah dikontrak bekerja diperusahaan tambang minyak luar negeri. Ini sudah cerita umum, banyak TKI bekerja di luar negeri, walaupun banyak kasus kekerasan terhadap TKI di luar negeri tapi ini tidak menyurutkan minat rakyat Indonesia mencari nafkah dengan menjual tenaga diluar negeri. Selain didorong oleh tingkah upah yang lebih bagus, juga karena memang sulit mendapatkan pekerjaan di negeri ini. Lihat saja pertumbuhan industri dalam negeri terus mengalami penurunan. Dalam lima tahun terakhir, pelambatan pertumbuhan industri manufaktur, dari 7,2% (2004) menjadi 5,1% (2007), dan diperkirakan turun lagi menjadi 4,8% (2008). PHK-PHK massal tetap terjadi karena keruntuhan industri nasional tersapu oleh krisis dan juga karena ketidak mampuan bersaing dengan produk asing yang sudah membanjiri pasar dalam negeri akibat ketiadaan proteksi yang dilakukan pemerintah. Ini salah satu efek kebijakan neoliberal, dimana pasar dalam negeri dibuka seluas-luasnya oleh negara dan membiarkan modal bersaing secara bebas lewat mekanisme pasar. Selain industri sektor riil yang sudah terbebani dengan tingginya biaya produksi, produk-produk UKM juga semakin tersingkir dipasar domestik oleh serbuan produk luar.<br />Kalau Tenaga Kerja Indonesia menjual tenaga diluar negeri, pemimpin negeri ini justru sangat senang menjual asset negeri ini kepada asing. Dalam lima tahun terakhir, dibawah pemerintahan SBY, ada 44 BUMN dilego. Dan privatisasi kali ini disertai penjualan seluruh saham 14 BUMN industri, 12 BUMN kepada investor strategis, dan beberapa BUMN lainnya kepada asing. Jadi, SBY benar-benar “royal” dalam mengobral BUMN.<br />Untuk melancarkan proyek “obral” asset-asset negeri ini, pemerintahan SBY mengesahkan UU Penanaman Modal No. 25/2007 dan Peraturan Presiden No. 76 dan 77. Dalam UU Penanaman Modal ini, tidak ada lagi perlakuan yang berbeda antara modal asing dan dalam negeri. Selain itu, UU PM ini juga menjamin kepemilikan saham oleh pihak asing hingga 100%. Artinya, dengan UU PM ini, Indonesia tidak punya lagi kedaulatan ekonomi. Dampaknya, di sektor migas, pihak asing mengontrol hingga 85-90% pengelolan migas nasional, yang berdampak 85% produksi migas nasional dikontrol oleh pihak asing. Kemudian, Sebanyak 65% kepemilikan saham di pasar modal adalah asing. Sebesar 14 milyar dollar AS kepemilikan SBI dan SUN adalah asing.<br />Penerapan liberalisasi investasi juga berdampak pada penguasaan lebih dari 95 juta hektar lahan kepada perusahaan minyak asing di sektor hulu dalam rangka ekploitasi minyak. Lebih dari 40 juta hektar diserahkan dalam rangka eksploitasi mineral dan batubara, sekitar 7 juta hektar diserahkan untuk korporasi perkebunan dan sekitar 31 juta hektar diserahkan untuk korporasi kehutanan.<br />Mbah Surip memang bukan Presiden, juga bukan elit politik. Dia Cuma seorang seniman jalanan yang di masa akhir hidupnya mendapatkan kesempatan dari industri musik kapitalis. Berbeda dengan pemimpin negeri ini yang menjadikan bangsa ini pasar bagi bangsa lain dan membiarkan kekayaan alamnya di jarah oleh bangsa asing. Sayang bangsa besar yang rakyatnya sederhana dan kuat menjalani kesulitan hidup, tapi pemimpinnya berjiwa kerdil, lebih memilih menjadi pelayan bagi modal asing dari pada berjuang bersama rakyatnya untuk menjadi bangsa yang kuat dan mandiri.<br /><br />Masih ada ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan seniman jalanan yg masih menggelandang di negeri ini, berjuang mempertahankan hidup, menjaga eksistensi dan idealismenya berkarya dalam kepungan sistem kapital yang tak bersahabat.<br />.<br /><br /><br /></div>FNPBI kimahttp://www.blogger.com/profile/02488608131505959323noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4316547023836977541.post-53199956321956611962009-08-05T23:39:00.002+08:002012-02-27T03:21:25.571+08:00Noam Chomsky dan Perjuangan Melawan Neoliberalisme Robert W McChesney<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfAhx4uyCoqPHOop5xE-1jsNPD35F2S9E07GM0AaAJ81geh0-vHky1wsCXgXexfXfw0UeOtvdSKXu5UxUmfdZ0Y3-W8vmtfYTUTK7g3ycg5nOwtlGPuvkT9mZHE9FhK4x0YU3hM3-7X88/s1600/chomsky_human+rights.jpg"><img style="float: left; margin: 0pt 10px 10px 0pt; cursor: pointer; width: 292px; height: 320px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfAhx4uyCoqPHOop5xE-1jsNPD35F2S9E07GM0AaAJ81geh0-vHky1wsCXgXexfXfw0UeOtvdSKXu5UxUmfdZ0Y3-W8vmtfYTUTK7g3ycg5nOwtlGPuvkT9mZHE9FhK4x0YU3hM3-7X88/s320/chomsky_human+rights.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5713526552821301346" border="0" /></a><br /><div style="text-align: justify; font-family: georgia;">Neoliberalisme adalah paradigma ekonomi politik yang mendefinisikan jaman kita - ia mengacu pada berbagai kebijakan dan proses di mana segelintir kepentingan swasta diperbolehkan mengontrol sebesar mungkin kehidupan sosial agar dapat memaksimalkan keuntungan pribadi mereka. Awalnya diasosiasikan dengan Reagan dan Thatcher, selama dua dekade neoliberalisme telah menjadi tren ekonomi politik global yang dominan dan diadopsi oleh partai-partai politik di tengah dan banyak partai-partai kiri tradisional* maupun kanan. Partai-partai ini dan kebijakan yang mereka terapkan mewakili kepentingan mendesak para investor yang sangat kaya berupa perusahaan besar yang jumlahnya kurang dari seribu.<br /><br />Di samping kalangan akademisi dan anggota komunitas bisnis, istilah neoliberalisme kebanyakan tidak diketahui maupun digunakan oleh khalayak luas, terutama di Amerika Serikat. Di sana justru kebalikannya, inisiatif neoliberal dikarakterkan sebagai kebijakan pasar bebas yang mendorong usaha swasta dan pilihan konsumen, menjunjung tanggung-jawab pribadi dan inisiatif bisnis, dan menghabisi tangan mati pemerintah yang tidak kompeten, birokratik dan parasitik, yang tak pernah dapat berbuat baik bahkan bila niatnya baik, dan itu pun jarang ada. Selama satu generasi, upaya-upaya hubungan masyarakat (public relations) telah memberikan istilah dan ide ini aura yang hampir sakral. Hasilnya, klaim-klaim yang mereka ajukan jarang butuh dibela, dan itu dilakukan untuk merasionalisasikan segalanya dari mengurangi pajak bagi kaum kaya dan mempreteli regulasi lingkungan hidup hingga melucuti pendidikan publik dan program-program kesejahteraan sosial. Memang, segala aktivitas yang dapat mengganggu dominasi korporasi terhadap masyarakat, otomatis dicurigai; karena itu akan mengganggu mekanisme pasar bebas, yang diajukan sebagai satu-satunya hal yang dapat mengalokasikan barang kebutuhan dan jasa secara rasional, adil, dan demokratik. Saat tampil paling lihai, para proponen neoliberalisme terdengar seakan-akan mereka melayani rakyat miskin, lingkungan hidup, dan semua orang ketika mereka menerapkan kebijakan atas nama segelintir kaum kaya.<br />Konsekuensi ekonomi dari kebijakan-kebijakan hampir di mana pun adalah sama, dan tepat seperti yang bisa kita duga: meningkatnya ketimpangan sosial dan ekonomi secara massif, memperparah kesengsaraan negeri-negeri termiskin dan rakyat di dunia secara nyata, bencana bagi lingkungan hidup secara global, ekonomi global yang tak stabil dan bonanza yang tak ada duanya bagi kaum kaya. Dihadapkan pada fakta-fakta ini, para pembela tatanan neoliberal mengklaim bahwa hasil penjarahan terhadap kehidupan rakyat pasti akan menyebar ke massa luas penduduk - asalkan kebijakan neoliberal yang memperparah problem tidak diganggu.<br />Akhirnya, kaum neoliberal tidak mampu dan tidak menawarkan pembelaan empiris bagi dunia yang sedang mereka buat. Sebaliknya, mereka menawarkan - bahkan menuntut - keyakinan relijius terhadap kebenaran mutlak pasar yang tak diregulasi, yang diambil dari teori-teori abad kesembilan-belas yang sangat sedikit relevansinya dalam dunia nyata. Kartu as terakhir para pembela neoliberalisme, walau demikian, adalah bahwa tidak ada alternatif lain. Masyarakat komunis, demokrasi sosial, dan bahkan negara kesejahteraan yang moderat seperti Amerika Serikat telah gagal, demikian klaim kaum neoliberal, dan para warganya telah menerima neoliberalisme sebagai jalan satu-satunya yang mungkin. Ia mungkin tak sempurna, tapi itulah satu-satunya sistem ekonomi yang mungkin.<br />Pada awal abad keduapuluh, beberapa kritikus menyebut fasisme sebagai "kapitalisme tanpa sarung tangannya", artinya fasisme adalah kapitalisme murni tanpa hak-hak demokratik dan organisasi. Faktanya, kita mengetahui bahwa fasisme jauh lebih kompleks dari itu. Neoliberalisme, di sisi lain, memang "kapitalisme tanpa sarung tangan." Ia mewakili suatu era di mana kekuatan bisnis lebih kuat dan lebih agresif, serta menghadapi oposisi yang lebih tak terorganisir dibandingkan sebelumnya. Dalam iklim politik ini mereka mencoba menyusun kekuatan politik mereka dalam semua lini yang dimungkinkan, dan sebagai hasilnya kekuatan bisnis semakin sulit ditentang, serta masyarakat sipil (non-pasar, non-komersial, dan demokratik) dapat dikatakan hampir tidak ada.<br />Justru pada penindasannya terhadap kekuatan-kekuatan non-pasar ini lah kita melihat bagaimana neoliberalisme beroperasi bukan saja sebagai sistem ekonomi, tapi juga sebagai sistem politik dan budaya. Di sini terdapat perbedaan mencolok dengan fasisme, yang berdasarkan rasisme dan nasionalisme membenci demokrasi formal dan gerakan sosial yang sangat termobilisasi. Neoliberalisme berjalan paling baik ketika terdapat demokrasi elektoral, tapi ketika penduduknya dijauhkan dari informasi, akses, dan forum-forum publik yang dibutuhkan bagi partisipasi bermakna dalam pengambilan keputusan. Sebagaimana dituturkan oleh guru neoliberal Milton Friedman dalam Capitalism and Freedom, karena penciptaan-profit adalah esensi demokrasi, pemerintah mana pun yang mengupayakan kebijakan anti-pasar adalah anti-demokratik, tak peduli sebesar apa pun dukungan rakyat terdidik terhadap mereka. Maka yang terbaik adalah membatasi kerja pemerintahan dalam melindungi kepemilikan swasta dan mempertahankan kontrak perjanjian yang ada, serta membatasi debat politik pada isu-isu yang tak penting. (Persoalan yang penting seperti produksi dan distribusi sumber daya serta organisasi sosial harus ditentukan oleh kekuatan pasar.)<br />Berbekal pemahaman demokrasi yang sesat ini, kaum neoliberal seperti Friedman tidak keberatan dengan aksi militer penggulingan pemerintahan Allende di Cili yang terpilih secara demokratik, karena Allende mengganggu kontrol bisnis dalam masyarakat Cili. Setelah lima belas tahun berada di bawah kediktatoran yang seringkali brutal dan liar - semuanya atas nama pasar bebas yang demokratik - demokrasi formal dihidupkan kembali pada 1989 dengan konstitusi yang sangat mempersulit, kalau tak bisa dibilang tak memungkinkan, bagi warga negara untuk menentang dominasi militer-bisnis dalam masyarakat Cili. Itulah demokrasi neoliberal secara ringkas: perdebatan remeh-temeh tentang isu-isu yang tak penting oleh partai-partai yang pada dasarnya mengupayakan kebijakan yang sama-sama pro-bisnis, terlepas dari perbedaan formal dan perdebatan kampanye. Demokrasi dibolehkan selama upaya mengontrol bisnis berada di luar pembahasan atau perubahan oleh rakyat, dengan kata lain, selama itu bukan demokrasi.<br />Sistem neoliberal dengan demikian memiliki produk sampingan yang penting dan dibutuhkannya - warga negara yang terdepolitisasi, ditandai oleh apatisme dan kesinisan. Bila demokrasi elektoral hanya berdampak kecil dalam kehidupan sosial, tidaklah rasional memberikannya banyak perhatian; di Amerika Serikat, lahan berkembang-biaknya demokrasi neoliberal, jumlah pemilih dalam pemilihan kongres tahun 1998 mencatat rekor terendah, dengan hanya sepertiga warga dengan hak pilih hadir di tempat pemungutan suara. Walau terkadang ini menjadi kekuatiran partai-partai besar seperti Partai Demokrat AS yang cenderung mengincar suara dari mereka yang dimiskinkan, rendahnya jumlah pemilih cenderung diterima dan didukung oleh kekuatan-kekuatan yang ada sebagai sesuatu yang sangat baik; karena para non-pemilih, bukan kejutan lagi, secara menyolok berasal dari kelas miskin dan pekerja. Kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan minat pemilih dan tingkat partisipasi segera dikebiri sebelum sampai ke arena publik. Di Amerika Serikat, contohnya, dua partai besar yang didominasi kekuatan bisnis, dengan dukungan komunitas korporasi, telah menolak undang-undang reformasi - beberapa diantaranya mereka caci-maki - sehingga tidaklah mungkin membentuk partai politik baru (yang dapat menarik minat non-bisnis) dan membuatnya efektif. Walaupun sering terlihat adanya ketidakpuasan dengan Partai Republikan dan Partai Demokrat, politik elektoral adalah satu arena di mana konsep kompetisi dan pilihan bebas tidak banyak bermakna. Dalam beberapa aspek, kaliber debat dan pilihan dalam pemilihan umum neoliberal cenderung menyerupai negara komunis berpartai-tunggal daripada suatu demokrasi sejati.<br />Tapi ini belum mengindikasikan dampak berbahaya neoliberalisme dalam budaya politik yang berpusat pada warga. Di satu sisi, ketimpangan sosial yang ditimbulkan oleh kebijakan neoliberal menghambat segala upaya untuk merealisasikan kesetaraan hukum yang dibutuhkan untuk membuat demokrasi kredibel. Korporasi besar memiliki sumber daya untuk mempengaruhi media dan menguasai proses politik, dan hal itu mereka lakukan. Dalam politik elektoral AS, sebagai satu contoh saja, seperempat dari satu persen warga terkaya di Amerika memberikan 80% dari keseluruhan kontribusi politik individual; sedangkan korporasi menghabiskan lebih banyak uang untuk itu dibandingkan buruh dengan perbandingan sepuluh banding satu. Dalam neoliberalisme ini semua masuk akal; pemilihan umum mencerminkan prinsip pasar, dengan besarnya kontribusi sebanding dengan investasi. Hasilnya, ia memperkuat anggapan bahwa politik elektoral tidak relevan bagi kebanyakan orang dan kekuasaan korporasi tetap terjaga tanpa digugat.<br />Di sisi lain, agar efektif, demokrasi mengharuskan orang merasakan koneksi dengan sesama warga negara, dan koneksi ini memanifestasikan dirinya melalui beragam organisasi dan institusi non-pasar. Budaya politik yang hidup membutuhkan kelompok-kelompok komunitas, perpustakaan, sekolah umum, organisasi warga, koperasi, tempat pertemuan umum, asosiasi sukarelawan, dan serikat buruh yang memberikan jalan bagi warga untuk bertemu, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan sesamanya. Demokrasi neoliberal, dengan konsep pasar uber alles, membidik sektor ini. Bukannya warga negara, ia menghasilkan konsumen. Bukannya komunitas, ia memproduksi mal-mal belanja. Hasil akhirnya adalah masyarakat yang teratomisasi, terdiri dari individu-individu yang terpisah-pisahkan, yang merasakan demoralisasi dan secara sosial tidak berdaya.<br />Ringkasnya, neoliberalisme adalah musuh utama dan terdepan bagi demokrasi partisipatoris sejati, bukan saja di Amerika Serikat tapi di seluruh penjuru planet, dan ini akan berlanjut di masa depan. Adalah tepat bahwa Noam Chomsky merupakan tokoh intelektual terdepan di dunia saat ini dalam pertempuran merebut demokrasi dan melawan neoliberalisme. Pada tahun 1960an Chomsky adalah kritikus perang Vietnam utama yang berasal dari AS dan, lebih luas lagi, mungkin merupakan seorang analis paling tajam mengenai kebijakan luar negeri AS yang menghancurkan demokrasi, menghanguskan HAM, dan mengedepankan kepentingan segelintir kaum kaya. Pada tahun 1970an, Chomsky (bersama mitranya, Edward S. Herman) mulai melakukan riset tentang cara-cara media berita AS melayani kepentingan elit dan menghambat kapasitas warga negara dalam mengatur secara sungguh-sungguh kehidupan mereka secara demokratik. Buku mereka yang terbit tahun 1988, Manufacturing Consent masih menjadi titik tolak bagi penyelidikan yang serius mengenai kinerja media berita.<br />Selama tahun-tahun ini Chomsky, yang dapat dikarakterkan sebagai seorang anarkis atau mungkin lebih akuratnya, sosialis libertarian, ialah seseorang yang vokal, berprinsip, serta secara konsisten dan demokratik menentang dan mengritik negara dan partai politik Komunis dan Leninis. Ia mendidik tak terhitung banyaknya orang, termasuk saya sendiri, bahwa demokrasi adalah batu pijakan yang tak bisa dinegosiasikan dalam masyarakat paska-kapitalis apa pun yang patut diperjuangkan atau menjadi tempat kita menjalani hidup. Pada saat bersamaan, ia mendemonstrasikan absurdnya menyama-nyamakan kapitalisme dengan demokrasi, atau berpikir bahwa masyarakat kapitalis, bahkan dalam situasi terbaiknya, akan membuka akses informasi atau pengambilan keputusan yang melampaui kemungkinan yang paling sempit dan terkontrol. Saya ragu bahwa ada penulis lain, kecuali mungkin George Orwell, yang mendekati Chomsky dalam menghimpun secara sitematis kemunafikan kaum penguasa dan para pakar ideologi di masyarakat Komunis dan kapitalis dengan klaim mereka bahwa demokrasi mereka adalah bentuk paling sejati yang dimungkinkan bagi kemanusiaan.<br />Pada tahun 1990an, semua ragam tema karya politik Chomsky - dari anti-imperialisme dan analisis kritik media hingga tulisan-tulisan tentang demokrasi dan gerakan buruh - telah dikumpulkan, berkulminasi pada karya seperti Profit Over People, tentang demokrasi dan ancaman neoliberal. Chomsky telah banyak berjasa dalam menghidupkan pemahaman tentang persyaratan sosial bagi demokrasi, dengan menarik pelajaran dari Yunani kuno maupun pemikir-pemikir utama dalam revolusi demokratik dari abad ketujuhbelas dan delapanbelas. Sebagaimana dijelaskannya, tidaklah mungkin menjadi proponen demokrasi partisipatoris dan pada saat bersamaan menjadi kampiun kapitalisme atau masyarakat lainnya yang terbagi-bagi dalam kelas. Dalam melakukan penilaian terhadap perjuangan historis riil untuk demokrasi, Chomsky juga mengungkap bahwa neoliberalisme sama sekali bukan hal baru; ia hanyalah versi terkini dari peperangan yang dilakukan oleh segelintir kaum kaya untuk memangkas hak-hak politik dan kekuasaan warganegara dari kaum yang jumlahnya jauh lebih besar.<br />Chomsky bisa jadi juga seorang kritik terdepan terhadap mitologi pasar "bebas" alami, yakni hymne gembira yang didesakkan ke kepala kita tentang ekonomi yang kompetitif, rasional, efesien, dan adil. Sebagaimana ditunjukkan oleh Chomsky, pasar hampir selalu tak pernah kompetitif. Sebagian besar ekonomi didominasi oleh korporasi yang massif dengan kontrol luar biasa terhadap pangsa pasar mereka dan oleh karenanya menghadapi sedikit kompetisi berharga seperti yang digambarkan dalam buku-buku pelajaran ekonomi dan pidato-pidato politikus. Lebih jauh lagi, berbagai korporasi pun adalah organisasi yang secara efektif totaliter, beroperasi menurut garis non-demokratik. Dengan ekonomi kita yang berpusat pada institusi seperti itu, sungguh terkompromikanlah kemampuan kita untuk memiliki masyarakat yang demokratik.<br />Mitologi pasar bebas juga meyakini bahwa pemerintah adalah institusi yang tak efesian dan harus dibatasi, agar tidak merugikan sihir laissez faire alami pasar. Faktanya, sebagaimana ditekankan oleh Chomsky, pemerintah menempati posisi sentral dalam sistem kapitalis modern. Mereka dengan murah hati menyubsidi korporasi dan bekerja untuk mendorong kepentingan korporasi dalam berbagai lini. Korporasi yang diuntungkan oleh ideologi neoliberal faktanya justru sering munafik: mereka menghendaki dan mengharapkan pemerintah untuk mengucurkan dolar pajak ke mereka, dan melindungi pasar mereka dari kompetisi, tapi mereka ingin diyakinkan bahwa pemerintah tidak akan memajaki mereka atau memberi dukungan atas nama kepentingan non-bisnis, terutama kaum miskin dan kelas pekerja. Pemerintah justru lebih besar dari sebelumnya, tapi di bawah neoliberalisme mereka lebih tidak berpura-pura mengakomodasi kepentingan non-korporasi.<br />Peran sentral pemerintah dan pembuat kebijakan paling nyata terlihat dalam kemunculan ekonomi pasar global. Apa yang dipresentasikan oleh para ideolog pro-bisnis sebagai ekspansi alami pasar bebas melintasi perbatasan, pada faktanya adalah sebaliknya. Globalisasi adalah hasil dari pemerintah-pemerintah adidaya, terutama Amerika Serikat, yang mendorong kesepakatan-kesepakatan dagang dan perjanjian lainnya ke tenggorokan rakyat dunia untuk memudahkan korporasi dan kaum kaya mendominasi ekonomi-ekonomi bangsa di seluruh dunia tanpa bertanggung-jawab apa pun terhadap rakyat-rakyat bangsa tersebut. Proses ini tampak paling jelas dalam pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia pada awal 1990an dan kini dalam perumusan rahasia atas nama Kesepakatan Investasi Multilateral (MAI).<br />Sesungguhnya, salah satu ciri paling menyolok dari sistem ini adalah kemampuannya mengebiri diskusi dan debat yang jujur dan terbuka tentang neoliberalisme di Amerika Serikat maupun tempat lainnya. Kritik Chomsky terhadap tatanan neoliberal secara efektif berada di luar jangkauan analisa mainstream meskipun tersedia landasan empiris yang kuat dan berkomitmen pada nilai-nilai demokratik. Di sini, analisa Chomsky tentang sistem doktrinal dalam demokrasi kapitalis menjadi berguna. Korporasi media berita, industri Humas, ideolog-ideolog akademisi, dan budaya intelektual menuliskan sandiwara besar untuk menyajikan "ilusi yang dibutuhkan" agar situasi yang tak dapat ditolerir ini tampil seolah-olah rasional, berlandaskan niat-baik, dan dibutuhkan (kadang perlu tampil diinginkan). Sebagaimana buru-buru ditunjukkan oleh Chomsky, ini bukan konspirasi formal oleh kepentingan besar, karena tak perlu seperti itu. Melalui beragam mekanisme institusional, dikirimkan sinyal-sinyal kepada para intelektual, komentator, dan wartawan, untuk mendorong agar status quo terlihat sebagai pilihan terbaik di antara yang mungkin. Diupayakan pula agar mereka yang diuntungkan oleh status quo dijauhkan dari tantangan. Karya Chomsky adalah seruan langsung bagi para aktivis demokratik untuk membangun kembali sistem media kita agar terbuka bagi perspektif dan penyelidikan anti-korporasi dan anti-neoliberal. Ini juga suatu tantangan bagi semua intelektual, atau setidaknya mereka yang menyatakan berkomitmen terhadap demokrasi, untuk berkaca langsung di hadapan cermin dan menanyakan diri mereka sendiri kepentingan siapa, dan untuk nilai-nilai apa, mereka melakukan pekerjaan mereka.<br />Deskripsi Chomsky tentang cengkraman neoliberal/korporasi dalam ekonomi, kebijakan, jurnalisme, dan budaya kita begitu kuat dan menimbulkan keprihatinan sehingga bagi beberapa pembaca itu dapat menciutkan nyali. Dalam masa politik yang mendemoralisir ini, beberapa pihak dapat mengambil langkah berikutnya dengan menyimpulkan bahwa kita terjebak dalam sistem yang regresif ini karena, sayangnya, umat manusia praktis tak mampu menciptakan tatanan sosial yang lebih manusiawi, egalitarian dan demokratik.<br />Faktanya, kontribusi terbesar Chomsky mungkin terletak pada penekanannya pada kecenderungan demokratik yang fundamental dalam rakyat di dunia, dan potensi revolusioner yang tersirat dalam denyut tersebut. Bukti terbaik tentang kemungkinan ini adalah begitu bersusah-payahnya korporasi mencegah berdirinya demokrasi politik yang sejati. Para penguasa dunia memahami secara implisit bahwa sistem mereka didirikan untuk memenuhi kebutuhan segelintir, bukan banyak orang, dan bahwa orang yang lebih banyak tersebut tidak dapat dibolehkan mempertanyakan atau mengubah kekuasaan korporasi. Bahkan dalam demokrasi tambalan yang memang ada, komunitas korporasi bekerja tanpa henti untuk mengawasi agar isu-isu penting seperti MAI tidak pernah diperdebatkan secara umum. Dan komunitas bisnis membelanjakan uang yang sangat banyak untuk menyewa aparat humas untuk meyakinkan rakyat Amerika bahwa yang ada adalah yang terbaik dari segala yang mungkin. Menurut logika ini, kemungkinan perubahan sosial yang lebih baik perlu ditakuti bila komunitas korporasi meninggalkan humasnya dan tak lagi menyogok pemilu, membolehkan media representatif, dan tak keberatan mendirikan demokrasi partisipatoris egalitarian sejati karena ia tak lagi takut pada kekuatan rakyat banyak.<br />Pesan-pesan neoliberalisme yang paling lantang adalah bahwa tidak ada lagi alternatif terhadap status-quo, dan bahwa umat manusia telah mencapai tingkat yang tertinggi. Chomsky menunjukkan bahwa terdapat beberapa periode lain sebelumnya yang dinyatakan sebagai "akhir sejarah". Pada tahun 1920an dan 1950an, contohnya, kaum elit AS mengklaim bahwa sistem yang ada berjalan baik dan kejinakan massa mencerminkan kepuasan meluas terhadap status quo. Peristiwa yang terjadi tak lama setelah itu membuat terang benderang ketololan keyakinan tersebut. Dugaan saya adalah bila kekuatan demokratik mencatat sedikit saja kemenangan nyata, darah pun segera mengalir kembali dalam nadi mereka, dan pembicaraan tentang tidak adanya harapan untuk perubahan akan bernasib sama seperti fantasi-fantasi kaum elit sebelumnya tentang kejayaan kekuasaan mereka yang akan berlangsung selama seribu tahun.<br />Pandangan bahwa tidak ada alternatif yang lebih baik terhadap status quo justru saat ini lebih parah dibandingkan sebelumnya, dalam era di mana terdapat teknologi-teknologi yang susah diterima akal dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kondisi manusia. Benar bahwa masih belum jelas bagaimana kita dapat mendirikan tatanan paska-kapitalis yang dimungkinkan, bebas, dan manusiawi; pandangan itu memiliki kesan utopia. Tapi tiap langkah maju sejarah, dari pengakhiran perbudakan dan pendirian demokrasi untuk mengakhiri kolonialisme formal, pada titik tertentu harus menaklukkan anggapan bahwa hal tersebut tak mungkin karena belum pernah dilakukan sebelumnya. Sebagaimana ditunjukkan oleh Chomsky, aktivisme politik terorganisir berjasa atas tingkat demokrasi yang kita miliki saat ini, hak pilih universal bagi orang dewasa, hak-hak perempuan, serikat buruh, hak-hak sipil, kebebasan yang kita nikmati. Bahkan bila pandangan tentang masyarakat paska-kapitalis tampaknya tak tercapai, kita tahu bahwa aktivitas politik manusia dapat membuat dunia tempat kita tinggal menjadi sangat manusiawi. Ketika kita mencapai titik tersebut, mungkin kita akan dapat kembali memikirkan tentang pembangunan ekonomi politik yang berdasarkan pada prinsip kerjasama, persamaan, pemerintahan swadaya, dan kebebasan individu.<br />Hingga saat itu tiba, perjuangan untuk perubahan sosial bukanlah persoalan hipotetik. Tantangan neoliberal saat ini telah menyebabkan krisis politik dan ekonomi yang massif dari Asia timur ke Eropa timur dan Amerika Latin. Kualitas kehidupan di negeri-negeri maju seperti Eropa, Jepang, dan Amerika Utara sangat rapuh dan masyarakatnya berada dalam keresahan yang cukup berarti. Pergolakan besar menghantui tahun-tahun dan dekade ke depan. Terdapat keraguan yang cukup besar tentang kelanjutan dari pergolakan itu, dan sedikit saja alasan untuk memikirkan itu akan otomatis berujung pada resolusi yang demokratik dan manusiawi. Itu akan ditentukan oleh bagaimana kita, sebagai rakyat, mengorganisir diri, merespon, dan beraksi. Seperti dikatakan Chomsky, bila kau beraksi layaknya tak ada perubahaan yang lebih baik, maka kau menjamin bahwa tidak ada perubahan yang lebih baik. Pilihan ada pada kita, pilihan ada pada Anda.<br /><br /></div>FNPBI kimahttp://www.blogger.com/profile/02488608131505959323noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4316547023836977541.post-9285652405674182032009-08-01T00:12:00.004+08:002009-08-01T00:35:18.923+08:00Menyatukan Kekuatan Oposisi Anti Neoliberal<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3hrJ7EyJHuspemqDKahZc1UMiHnZk5SQQ34PvWiyc-ae-MW8lHqPsIZalg-dc4tkdg1n2d0r4aZe0uqS6uRbdtfayqXR2l-4Gu_zb4x5el4PYAVlrxDduuYgy-4zMx2TFwQj4isw5f5E/s1600-h/gambar+kau.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 245px; height: 166px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3hrJ7EyJHuspemqDKahZc1UMiHnZk5SQQ34PvWiyc-ae-MW8lHqPsIZalg-dc4tkdg1n2d0r4aZe0uqS6uRbdtfayqXR2l-4Gu_zb4x5el4PYAVlrxDduuYgy-4zMx2TFwQj4isw5f5E/s320/gambar+kau.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5364663098156094754" border="0" /></a><br /><div style="text-align: justify;">Oleh : <span style="font-weight: bold;">R o s m a h</span><br />Penulis adalah Ketua Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia Kota Makassar<br /><br /><span style="font-weight: bold; font-style: italic;">Pembangunan demokrasi yang sejati dan sepenuh-penuhnya </span><br /><span style="font-weight: bold; font-style: italic;">Haruslah di abdikan pada kedaulatan rakyat</span><br /><span style="font-weight: bold; font-style: italic;">Manifesto PRD</span><br /><br />KPU akhirnya menetapkan perolehan suara, kemenangan mutlak diraih pasangan SBY – Boediono sebesar 60% lebih. Sementara dua pesaing lainnya, tertinggal dengan perolehan suara dibawah 50%. Terlepas dari masih adanya upaya hukum yang ditempuh dua pasangan, Mega-Prabowo dan JK-Wiranto terkait adanya beberapa kecurangan dalam proses pilpres yang memang sejas awal ada masalah, tapi yang juga menjadi penting adalah bagaimana kelanjutan perjuangan kubu Mega-Prabowo dan JK-Wiranto menentang agenda ekonomi neoliberal di Indonesia.<br /><br />Kalau sebelum Pilpres isu Neoliberal atau dengan bahasa sederhana disebut penjajahan asing gaya baru begitu gencar disuarakan oleh kubu Mega-Prabowo dan JK-Wiranto, yang kemudian sibuk di jawab dan di klarifikasi dalam tiap kesempatan oleh kubu SBY – Boediono. Pasca pilpres akan menjadi tanda tanya, apakah mereka akan secara konsisten terus menyuarakan dan membuat tawaran-tawaran program yang lebih kongkrit untuk melawan haluan ekonomi neoliberal?, ataukah justru melupakan. Dan seandainya, mereka memilih opsi yang pertama, tentu akan lebih leluasa karena waktu yang panjang dan akan lebih mudah kedepannya untuk menunjukkan dan memperjelas pada rakyat kebenaran haluan ekonomi neoliberal yang dijalankan kubu SBY – Boediono dan menunjukkan efek negatifnya pada rakyat. Disamping itu, dukungan dan simpatik yang didapatkan bisa semakin luas, karena bisa dinilai konsisten dan punya haluan perjuangan yang jelas, tidak sekedar memanfaatkan isu neoliberal karena momentum dan kepentingan politik PILPRES, sehingga perjuangan anti neoliberal bisa semakin besar dan meluas.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Ilusi dan kesadaran politik yang labil</span><br /><br />Walaupun dengan serangan neoliberalisme SBY – Boediono tetap mendapatkan perolehan suara tertinggi, tetapi ini bukan berarti rakyat tidak peduli atau tidak membawa efek sama sekali. Secara kwantitatif, sebenarnya terjadi penurunan sekitar 10% perolehan suara SBY – Boediono, dibandingkan antara hasil survei sebelumnya yang mencapai 70% lebih, dengan hasil rekap KPU. Ini juga adalah bukti penentangan rakyat pada neoliberal yang berpengaruh pada perubahan pilihan politik. Tetapi memang ada beberapa hal yang membuat isu neoliberal prosesnya lambat berterima. Pertama : kesadaran politik rakyat yang masih labil dan gampang terilusi. Berdasar hasil survei, angka potensi suara yang masih mengambang atau belum menentukan pilihan pra pilpres sangat besar, sekitar 30%. Ini selain sebagai efek depolitisasi masa pemerintahan Orde Baru, juga dipengaruhi pada tingkat kesejahteraan mayoritas rakyat yang sangat rendah. Kemiskinan dan rendahnya kesadaran politik menjadi lahan subur Money politik. Kedua: Pemahaman rakyat akan isu neoliberalisme yang harus diakui masih dangkal. Mereka merasakan efeknya, mulai dari PHK, sistem kontrak merajalela, kelangkaan pupuk, sulitnya lapangan kerja, harga barang dan jasa semakin mahal dll, bahkan sampai melakukan perlawanan lewat aksi-aksi demonstrasi. Tetapi mereka belum sepenuhnya memahami dan mau melawan ideologi neoliberal atau masih terpotong-potong. Paling tidak, belum dipahami massa luas dan masih sebagian kecil atau kelompok-kelompok tertentu saja. Ini pula yang membuat rakyat gampang terilusi atau berkompromi. Mereka marah karena di PHK, tetapi memilih SBY – Boediono karena mendapatkan BLT. Ini juga bisa dilihat, dari hasil perolehan suara PILPRES pada perkampungan-perkampungan buruh yang dominan masih dimenangkan SBY – Boediono, dengan tingkat angka golput tergolong rendah. Ketiga : Isu Neoliberalisme, sebelumnya masih dominan menjadi milik gerakan diluar kekuasaan. Walaupun kadang sesekali juga terdengar dari balik parlemen, tapi masih sangat lemah dan kadang tidak bersinergis dengan gerakan rakyat. Ketidak tegasan sikap elit atau kelompok penentang kebijakan neoliberal di parlemen, kadang menolak, terkadang menerima, menolak sebagian menerima yang lainnya. Seperti; Menolak Undang-Undang BHP tetapi menyetuji pengesahan Undang-Undang Penanaman Modal atau sebaliknya, yang menciptakan keraguan dan kebingungan pada oposisi diluar parlemen, rakyat bisa berasumsi penentangan-penentangan mereka tidak tulus atau serius tapi hanya untuk menaikkan posisi tawar politik dalam momentum tertentu.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Oposisi Parlemen dan Gerakan Rakyat</span><br /><br />Menumpukkan sepenuhnya pada parlemen yang ada, sudah bisa dipastikan kelompok oposisi akan kesulitan menghadang program-program neoliberalisme. Ini karena komposisi perolehan kursi legislatif yang masih didominasi masih kubu SBY – Boediono dan partai pendukungnya. Sehingga bisa diprediksi, program-program yang akan dijalankan pemerintah kedepannya akan berjalan mulus bila menyandarkan sepenuhnya pada perjuangan parlementer.<br /><br />Jika akhirnya kubu Mega – Prabowo – Wiranto atau PDI Perjuangan, Gerindra dan Hanura memilih oposisi, dan Golkar memilih bergabung dalam pemerintahan SBY – Boediono. Maka solusi mengimbangi kekuatan pro neoliberal di parlemen harus diperjuangkan bersama rakyat dengan membangun kerja sama antara kekuatan oposisi anti neoliberal di dalam parlemen dan diluar parlemen secara terstruktur dengan landasan programtik yang jelas dan kongkrit, hingga semakin jelas dimata rakyat bahwa oposisi ini adalah kekuatan pro rakyat yang berhadapan dengan kekuatan pro modal asing.<br /><br />Ini juga akan membawa pengaruh positif pada peningkatan kesadaran politik dan pemahaman rakyat, karena perlawanan tidak berhenti pada tingkatan elit politik di parlemen. Disini kelompok oposisi yang ada diparlemen terlebih dahulu menbuat garis demarkasi yang jelas dan kongkrit dengan kekuatan neoliberal sehingga mudah diketahui dan dimengerti rakyat, kemudian menyusun programatik yang menjadi tawaran mereka diluar bingkai neoliberal yang akan ditawarkan pada kelompok-kelompok penentang neoliberal di luar parlemen dan konstituen mereka. Sehingga kelompok oposisi diluar parlemen dan konstituen bisa memberikan penilaian sejauh mana konsistensi dan keseriusan menjalankan program dan haluan perjuangan. Misalnya, menawarkan program penyehatan APBN untuk mendukung program pendidikan dan kesehatan gratis dengan solusi penundaan pembayaran hutang dalam jangka waktu panjang. Atau pasangan Mega – Prabowo yang pernah membuat kontrak politik dengan buruh sebelum pelaksanaan Pilpres untuk menghapuskan sistem kontrak, maka representasi kubu mereka diparlemen bisa menyusun rumusan untuk mengkritisi atau merubah total UU.Ketenagakerjaan No.13. Ini ditawarkan dan didiskusikan bersama serikat-serikat buruh dan akan diperjuangkan bersama didalam dan diluar parlemen.<br /><br />Ini terus menerus secara simultan dibicarakan dan diperjuangkan bersama, perwakilan-perwakilan oposisi diparlemen dalam waktu-waktu tertentu menghadiri rapat akbar yang diadakan rakyat dan menyampaikan tahapan-tahapan perjuangan yang sudah dilakukan untuk memenangkan program, menyampaikan kesulitan-kesulitan yang dihadapi pada rakyat, menyampaikan kelompok-kelompok yang menentang, dan kemudian rakyat akan merespon untuk membicarakan pemecahannya. Misalnya, melakukan mobilisasi politik bersama untuk memberikan dukungan. Juga bisa dengan membangun sekretariat-sekretariat bersama atau posko sampai ketingkatan kelurahan atau desa yang juga akan menjadi sentra informasi dan struktur mobilisasi, sehingga rakyat betul-betul memahami kepentingan yang diperjuangkan, berhadapan dengan siapa?, kemudian terlibat melawannya, hingga akhirnya pada titik tertentu, koalisi ini diarahkan pada hal-hal yang lebih maju untuk memenangkan pertarungan politik dan memenangkan kekuasaan politik, baik ditingkatan lokal atau nasional.<br /><br />Akan ada warna baru yang positif dalam dunia perpolitikan negeri ini, paling tidak pasca reformasi jika ini bisa terwujud. Dan kelompok gerakan, individu, akademisi, budayawan dan kelompok agamawan harus bergerak bersama mendorong koalisi ini terwujud, kalau tidak ingin bangsa ini terus terpuruk dan kerdil dimata bangsa lain. Akhir kata dibutuhkan koalisi besar untuk berhadapan melawan dominasi kekuatan politik neoliberal di eksekutif dan legislatif.<br /><br /><br /></div>FNPBI kimahttp://www.blogger.com/profile/02488608131505959323noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4316547023836977541.post-27792502886487082282009-07-27T19:04:00.004+08:002012-02-27T03:21:53.062+08:00Menelusuri Peristiwa 27 Juli<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhiK5svOCJB5F9nIDKCqMloDjQrjBEPLG4AlgoDlSBQSrCJvOSR9mNZFYLRMV6p4jfpF94eQyUVpQ28xunkXnKhVkveB1Yf6-4DBQOJztvQBcUXfTaHYZ8eNA2cBDf8BM91xkjg0xvt5s/s1600-h/a.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 320px; height: 300px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhiK5svOCJB5F9nIDKCqMloDjQrjBEPLG4AlgoDlSBQSrCJvOSR9mNZFYLRMV6p4jfpF94eQyUVpQ28xunkXnKhVkveB1Yf6-4DBQOJztvQBcUXfTaHYZ8eNA2cBDf8BM91xkjg0xvt5s/s320/a.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5363094835042944050" border="0" /></a><br /><div style="text-align: justify;">Sungguh penting bagi kehidupan bangsa kita bahwa berbagai kalangan telah mengadakan beragam kegiatan untuk memperingati peristiwa 27 Juli, yang terjadi 8 tahunyang lalu. Tetapi, ada orang-orang yang berpendapat bahwa mempersoalkan peristiwa 27 Juli hanyalah untuk menjelek-jelekkan SBY dan “membela” Megawati, dalam rangka pemilihan presiden putaran ke-2. Walaupun sebagian effeknya mungkin bisa saja begitu, tetapi memperingati peristiwa 27 Juli mengandung arti yang lebih luas dan lebih dalam.<br /><br />Sekarang, dalam memperingati peristiwa 27 Juli terpaksa disoroti lagi sikap Megawati (dan PDI-P pada umumnya) yang oleh pendapat banyak orang dinilai “kurang indah” alias buruk. Selama bertahun-tahun, banyak orang tidak mengerti mengapa Megawati (PDI-P) seakan-akan tidak peduli atau membuta-tuli terhadap peristiwa 27 Juli yang merupakan pelanggaran HAM berat dan kejahatan besar di bidang politik yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Orde Baru, baik dari kalangan militer maupun sipil. Banyak orang merasa kecewa (bahkan marah!) terhadap Megawati (PDI-P) yang seperti acuh-tak acuh terhadap banyaknya korban yang jatuh di kalangan pemuda (terutama dariPRD) dan kalangan lainnya, termasuk di kalangan simpatisan atau pendukung Megawati sendiri.<br /><br />Kejengkelan banyak orang betambah besar ketika Megawati kemudian kelihatan “bergandeng tangan’ dengan tokoh-tokoh militer dan Golkar, sedangkan umum mengetahui bahwa sejak lama -- dan jelas-jelas pula ! -- banyak petinggi militer dan Golkar telah memusuhi Megawati beserta PDI-nya. Serentetan peristiwa sebelum, selama dan sesudah kongres PDI di Medan dan peristiwa 27 Juli 1996 menunjukkan dengan jelas bagaimana pimpinan rezim militer Orde Baru telah dengan kasar, ceroboh, gegabah, kotor dan terang-terangan berusaha menghancurkan nama Megawati dan PDI-nya. <br /><br />Oleh karena itu, banyak golongan yang sudah puluhan tahun ditindas oleh rezim militer Orde Baru menaruh simpati besar terhadap Megawati, dan menjadikan kantor PDI di jalan Diponegoro sebagai mimbar bersama untuk menyuarakan perlawanan terhadap berbagai politik Suharto dkk. Banyak orang, pada waktu itu, melihat pada sosok Megawati sebagai salah satu simbul perlawanan terhadap rezim militer Suharto dkk.<br /><br /><br />KEJAHATAN PIMPINAN ABRI<br /><br />Peringatan peristiwa 27 Juli juga merupakan kesempatan bagi banyak golongan untuk membongkar kembali dan mengenang berbagai kejahatan pimpinan ABRI, yang jauh-jauh sebelum terjadinya peristiwa berdarah itu sudah merencanakan, mengatur, dan melancarkan operasi penyerbuan terhadap massa yang berkumpul di gedung PDI di jalan Diponegoro. Dalam hal ini, peran dan tanggungjawab Jenderal Feisal Tanjung, Letjen Syarwan Hamid, Letjen Sutiyoso, dan Letjen Susilo Bambang Yudoyono, telah digugat atau dipertanyakan oleh berbagai kalangan, termasuk banyak ornop, dan terutama oleh kalangan generasi muda dan mahasiswa.<br /><br />Sebab, banyak indikasi yang menunjukkan bahwa di belakang “operasi” yang dilakukan oleh para pendukung Suryadi (musuh Megawati di PDI waktu itu) telah “bermain” secara aktif Letnan Jenderal Sutiyoso yang waktu itu menjabat sebagai Panglima Kodam Jaya (pada saat itu Susilo Bambang Yudoyono menjabat sebagai Kepala Staf Kodam Jaya). Karena itulah banyak suara yang menuntut supaya mantan petinggi militer, yang sekarang menjabat sebagai gubernur Jakarta Raya itu, dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus peristiwa 27 Juli ini. Juga dalam rangka peristiwa berdarah inilah keterlibatan Susilo Bambang Yudoyono telah disebut-sebut.<br /><br /><br />KORBAN CUKUP BANYAK<br /><br />Pengangkatan kembali peristiwa 27 Juli ini amat penting bagi usaha bersama untuk mencari kebenaran dan keadilan, dan untuk menegakkan hukum di negeri kita. Sebab, sampai saat ini masih terdapat korban yang belum ditemukan dari jumlah keseluruhan korban yang terakreditasi, yaitu sekitar 124 orang (Tempo 20 Juli 2004). Menurut Komnas HAM, dalam peristiwa ini telah tewas 5 orang , 149 orang luka-luka dan 74 orang hilang (Tempo bahasa Inggris, 27 Juli 2004). Jumlah korban ini cukup banyak! Orang sudah begitu banyak telah menjadi korban, tetapi rezim militer Orde Baru berusaha sekuat-kuatnya untuk menutup-nutupinya dengan segala cara, supaya para petinggi militer yang bertanggungjawab atas terjadinya penyerbuan berdarah ini tidak dikenakan sanksi hukum.<br /><br />Setelah Suharto jatuh pun pemerintahan-pemerintahan yang silih berganti tidak menunjukkan kemauan (atau keberanian ?) untuk bertindak dan menyelesaikan peristiwa yang telah mencoreng muka para petinggi militer ini. Muka buruk ABRI, memang telah dikotori oleh peristiwa pembantaian jutaan orang tidak bersalah dan penahanan ratusan ribu tapol dalam tahun 65, dan ditambah dengan peristiwa pembunuhan dan penculikan di Lampung, Tanjung Priuk, Trisakti, Semanggi, kerusuhan bulan Mei, Timor Timur, dan tempat-tempat lainnya, sepanjang lebih dari 32 tahun.<br /><br /><br />27 JULI : KESALAHAN BESAR ABRI<br /><br />Membongkar kesalahan-kesalahan ABRI di masa yang lalu, atau menggugat kejahatan para petinggi militer di masa kini, atau mengutuk pelanggaran-pelanggaran perikemanusiaan yang dilakukan oleh para tokoh Orde Baru adalah untuk kebaikan kita bersama, untuk keselamatan Republik Indonesia. Sekarang sudah menjadi persepsi umum, atau sudah menjadi pengetahuan masyarakat luas, bahwa selama Suharto berkuasa, banyak oknum-oknum militer telah melakukan banyak sekali dan beraneka ragam pelanggaran dan kejahatan. Tetapi, anehnya, hanya sedikit sekali, diantara para petinggi militer itu, yang bisa diadili. Termasuk mereka yang tersangkut dalam peristiwa 27 Juli.<br /><br />Peristiwa 27 Juli, yang menyebabkan korban begitu banyak, merupakan ‘blunder” (bhs Belanda, artinya : kesalahan besar) ABRI waktu itu. Tentunya, logisnya, ada petinggi militer yang harus bertanggungjawab terhadap peristiwa berdarah yang menyolok ini. Dan inilah yang setiap tahun, sudah selama 8 tahun, digugat atau dituntut oleh banyak kalangan, termasuk berbagai ornop atau LSM dan keluarga para korban.<br /><br />Dan adalah usaha mulia yang patut mendapat penghargaan dan penghormatan dari kita semuanya, bahwa ada berbagai kalangan di masyarakat luas yang mau mengangkat peristiwa 27 Juli untuk dipersoalkan kembali. Sebab, sudah sulit diharapkan bahwa dari Megawati (PDI-P) akan ada langkah-langkah untuk menyelesaikan peristiwa ini secara adil dan menurut hukum. Kalau dari Megawati (PDI-P) sendiri tidak terbetik kemauan untuk membongkar latar belakang peristiwa 27 Juli dan menuntut diadilinya para pelaku-pelakunya yang bersalah, maka tugas ini jatuh di pundak para aktivis di banyak ornop atau LSM. Dan karena DPR atau lembaga-lembaga lainnya juga tidak berkutik atau bungkam saja tentang masalah ini, maka harapan akhirnya terpaksa digantungkan kepada berbagai gerakan ekstra-parlementer.<br /><br /><br />MEGA DAN SBY TIDAK BISA DIHARAPKAN<br /><br />Patut sama-sama kita perhatikan bahwa dari kedua calon presiden, baik dari Susilo Bambang Yudoyono maupun Megawati, kecil sekali kemungkinan akan adanya tindakan tegas untuk menyelesaikan peristiwa 27 Juli secara tuntas dan transparan. Dari fihak Megawati (PDI-P) pengalaman selama 8 tahun sudah membuktikan sikapnyayang mengecewakan banyak orang itu.<br />Sedangkan dari fihak SBY tidak bisa diharapkan bahwa ia akan bisa (dan berani !) mengadakan tindakan-tindakan yang benar-benar radikal untuk “membersihkan” TNI dari segala praktek-praktek negatif yang pernah dijalankan selama Orde Baru, termasuk yang berkaitan dengan kasus 27 Juli. Borok-borok parah yang sudah disadap berpuluh-puluh tahun, dan membikin busuknya mental sebagian besar petinggi militer ini tidak akan bisa mudah dihilangkan oleh seorang yang bernama Susilo Bambang Yudoyono.<br /><br />Jadi, siapapun akan menjadi presiden nanti, berbagai ornop atau LSM atau gerakan-gerakan rakyat akan tetap mempunyai peran penting untuk terus mempersoalkan peristiwa 27 Juli dan terus menuntut supaya petinggi-petinggi militer yang tersangkut diadili. Berbagai aksi dan kegiatan bisa terus dilancarkan oleh sebanyak mungkin organisasi, umpamanya, antara lain : TPDI, Imparsial, IKOHI, PRD, LBH dll. (Mohon ma’af, kepada organisasi-organisasi lainnya yang namanya tidak disebut di sini). Adalah menggembirakan bahwa berbagai kegiatan untuk memperingati tragedi ini telah diadakan di 47 kota besar dan kecil (Tempo 27 Juli 2004).<br /><br /><br />BUTUH PEMIMPIN YANG KUAT ?<br /><br />Memperingati dan mempersoalkan 27 Juli berarti menjadikan peristiwa ini sebagai pendidikan politik bagi rakyat banyak, terutama generasi mudanya. Dengan mengangkat kembali peristiwa ini, orang banyak dapat menyoroti sekaligus sikap Megawati (PDI-P) yang mengkhianati atau mengecewakan banyak simpatisan atau pendukungnya sendiri, dan juga membongkar kembali kejahatan para petinggi militer yang seharusnya bertanggungjawab atas terjadinya pelanggaran peri-kemanusiaan ini. Peristiwa 27 Juli adalah hanya sebagian kecil sekali dari segunung besar kejahatan yang sudah pernah dilakukan oleh Suharto bersama ABRI-nya selama lebih dari 32 tahun.<br /><br />Buntut atau kelanjutan peristiwa 27 Juli menunjukkan kepada banyak orang bahwa untuk pencarian kebenaran dan keadilan, atau penegakan hukum yang sungguh-sungguh, kita tidak bisa hanya menggantungkan harapan kepada Megawati atau pun SBY. Sikap yang demikian ini juga perlu kita ambil ketika menghadapi kasus pembantaian besar-besaran tahun 65 terhadap orang-orang yang tidak bersalah apa-apa, kasus penyerobotan kekuasaan oleh Suharto terhadap Bung Karno, kasus pemenjaraan sewenang-wenang terhadap ratusan ribu tapol selama bertahun-tahun, dan kasus penyiksaan batin yang berkepanjangan terhadap jutaan keluarga korban Orde Baru.<br /><br />Catatan A. Umar Said<br /><br /><br /></div>FNPBI kimahttp://www.blogger.com/profile/02488608131505959323noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4316547023836977541.post-58838883843618853412009-07-27T18:34:00.002+08:002009-07-27T18:56:57.016+08:00<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJU5WMBWi2y73sRkDrGVx9eEix3L987RAqhPkJfccApWHjTPGrSz0PffZgzMY7TXuTEdm2lML-M0v1T2DMfC8w9ba7ghQQkUuajI_65wDoR6ejEidDSdiJerceHForQj9j1X1oExAz8qY/s1600-h/200966dita.jpg"><img style="cursor: pointer; width: 320px; height: 287px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJU5WMBWi2y73sRkDrGVx9eEix3L987RAqhPkJfccApWHjTPGrSz0PffZgzMY7TXuTEdm2lML-M0v1T2DMfC8w9ba7ghQQkUuajI_65wDoR6ejEidDSdiJerceHForQj9j1X1oExAz8qY/s320/200966dita.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5363092103013817250" border="0" /></a><br /><div style="text-align: justify;">Oleh : Dita Indah Sari<br /><br />Penulis adalah Dewan Pertimbangan Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) dan Ketua Umum PRD.<br /><br />Tulisan ini bermaksud menguatkan fakta bahwa kemiskinan yang dialami oleh para buruh, khususnya buruh perempuan, baik di perkotaan maupun di pedesaan, merupakan akibat langsung dari diterapkannya strategi ekonomi neoliberalisme.<br /><br />Globalisasi neoliberal, sebagai sekumpulan strategi ekonomi dan politik, telah lama dianggap sebagai penyebab utama kemiskinan, stagnasi ekonomi, bahkan timbulnya kekerasan dan perang di berbagai belahan bumi. Sejumlah ekonom, aktivis, politisi dan penulis seperti Vandana Shiva, Noam Chomsky, Hugo Chavez, Walden Bello, James Petras, Susan George, Naomi Campbell, dan banyak lagi, telah memublikasikan setumpuk argumen, data dan fakta yang menguatkan penilaian ini. Meskipun lembaga-lembaga keuangan internasional dan pemerintah setempat selalu mencoba untuk menyajikan fakta-fakta yang bertolak belakang, namun fakta bahwa daya beli dan produktivitas rakyat kian hari kian menurun, tidak mungkin lagi bisa dibantah, dimanipulasi atau ditutup-tutupi.<br /><br />Tulisan ini tidak bermaksud untuk membongkar kembali berbagai data dan statistik tentang tingkat kemiskinan yang telah ramai dipublikasikan sebelumnya. Sebaliknya, saya ingin sekali lagi menguatkan fakta bahwa kemiskinan yang dialami oleh para buruh, khususnya buruh perempuan, baik di perkotaan maupun di pedesaan, merupakan akibat langsung dari diterapkannya strategi ekonomi neoliberalisme. Ini juga sekaligus untuk menjawab tuduhan dari pemerintah dan sejumlah ekonom tentang keengganan masuknya investor ke Indonesia akibat sejumlah peraturan yang dianggap terlalu pro buruh. Politik kambing hitam dan stigmatsasi semacam ini mesti selalu kita luruskan, agar mereka yang sesungguhnya adalah korban, tidak sekaligus harus memikul beban sebagai terdakwa.<br /><br />Namun terhadap perempuan, serangan kebijakan neoliberalisme dirasa belum cukup. Budaya patriarki yang masih kuat berakar di berbagai komunitas, kelas sosial dan kelompok masyarakat, membuat tambahan beban yang tak kalah hebatnya. Kemiskinan, bagi perempuan, adalah hasil dari sebuah kerja sama erat antara strategi ekonomi penguasa dengan praktek patriarki dalam hidupnya sehari-hari.<br /><br />Solusi neoliberalisme<br /><br />Beberapa jalan keluar dari strategi ekonomi neoliberal yang telah umum diterapkan di negeri-negeri miskin adalah :<br /><br />1. Pemotongan anggaran belanja Negara.<br /><br />Menurut strategi neoliberal, kebijakan anggaran pemerintah diprioritaskan untuk melayani swasta, bukan untuk kepentingan publik yang “tidak produktif” dan tidak bisa memperbesar serta memperluas jangkauan operasi modal. Karena itu anggaran untuk pendidikan, kesehatan, perumahan, pensiun dan jasa pelayanan publik lainnya harus dikurangi/dihapus. Bahkan menurut mereka, subsidi itu hanya akan memuat rakyat “malas” dan “tak produktif”.<br /><br />Bagi para buruh, mahalnya biaya pendidikan adalah malapetaka, karena membuat kelompok ini menjadi sangat rendah daya tawarnya serta rentan akan tindak kekerasan dan ketidakadilan. Sebagai contoh, dari bulan Januari-April 2004, hanya 10,75% TKI kita yang ditempatkan di sektor formal di luar negeri. Selebihnya, yaitu 89,25% terdampar ke sektor informal. Di sektor informal ini, 93,5%-nya adalah buruh migran perempuan, yang mayoritas bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Tingkat pendidikan amat berpengaruh terhadap penguasaan bahasa dan budaya Negara tujuan, serta akses informasi dan teknologi. TKI perempuan kita yang mayoritas hanya lulusan SD sangat diminati oleh para majikan di Malaysia dan Singapura, karena dianggap patuh dan rajin. Ketidaktahuan mereka tentang hak-haknya menghasilkan sikap pasif saat mengalami pelecehan dan kekerasan. Cerita-cerita pilu tentang buruh migran perempuan kita di luar negeri, adalah bukti bahwa minimnya anggaran pendidikan Negara berdampak langsung terhadap kemampuan para buruh kita melindungi dirinya dari berbagai bentuk pelecehan dan ketidakadilan, serta meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya.<br /><br />Dengan hanya 14,9% perempuan yang lulus SMA, dan 2,8% lulus Diploma dan Strata 1-3, maka 83% perempuan Indonesia hanya mengantongi ijazah SMP, SD atau malah tidak berijazah sama sekali alias tidak pernah sekolah. Selain putus sekolah akibat tidak mampu membayar biaya sekolah, motivasi anak-anak perempuan untuk melanjutkan pendidikan juga dihambat oleh konservatisme keluarga yang patriarkis, dimana anak laki-laki yang harus diprioritaskan. Menurut Depdiknas, kawin usia muda kemudian menjadi pilihan para perempuan desa yang putus sekolah ini (5,13% tingkat SD dan 16,72% tingkat SMP). Tidak heran jika Nusa Tenggara Barat, yang 17% perempuannya buta huruf, adalah pemasok terbesar perdagangan perempuan.<br /><br />Dengan kualifikasi semacam ini, jangan harap kaum perempuan bisa memiliki kesetaraan posisi tawar di pasar tenaga kerja, baik dalam dan luar negeri. Lalu, pada saat yang bersamaan, para pengusaha dan pemerintah mengeluhkan rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja kita, dibandingkan buruh-buruh di Vietnam atau Cina, sebagai salah satu faktor yang membuat Indonesia tidak kompetitif. Ini merupakan pernyataan lempar batu sembunyi tangan, karena policy ekonomi pemerintahlah yang menciptakan situasi ini, ditambah kebijakan upah murah yang membuat buruh sukar meningkatkan skillnya. Di dalam negeri pun, 70% tenaga perempuan bekerja di sektor informal (44%-nya adalah pembantu rumah tangga), yang rendah keterampilan, minim upah serta tanpa perlindungan hukum.<br /><br />Semakin mahalnya biaya kesehatan adalah bencana bagi perempuan, terutama akibat kerentanan alat-alat reproduksinya. Untuk dapat sehat dan produktif, perempuan membutuhkan pasokan gizi dan zat besi yang lebih dari laki-laki, karena berbagai perubahan hormonal yang drastis dalam siklus hidupnya (menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui). Tingkat kesehatan yang rendah pasti berdampak pada produktivitas serta kemampuan berpikir dan kecerdasan. Seperti lingkaran setan, lagi-lagi, perempuan pun kemudian lebih banyak menempati pekerjaan-pekerjaan kualitas rendahan.<br /><br />2. Pemotongan subsidi-subsidi pemerintah dan liberalisasi pasar/perdagangan<br /><br />Menurut strategi neoliberal, intervensi pemerintah ke dalam pasar harus dihapus. Subsidi adalah pemborosan anggaran dan distorsi pasar. Padahal, subsidi mestinya dilihat sebagai basis bagi industralisasi dan modernisasi, agar keuntungan dari industri dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik.<br /><br />Maka, subsidi untuk sektor pertanian pun secara perlahan dikurangi. Harga pupuk, bibit, sewa traktor dan pestisida pun menjadi lebih mahal, sehingga petani merugi. Biaya produksi dengan harga jual menjadi amat tidak seimbang. Hasilnya, semakin banyak petani yang menjual tanahnya, lalu menjadi buruh tani atau pergi ke kota.<br /><br />Persentase perempuan yang mengerjakan lahan sendiri di pedesaan karenanya merosot dari 20,6 ke 0,3% di tahun 1991 (survey BKKBN). Hilangnya akses kepemilikan atas tanah membuat kesetaraan gender menjadi kian sulit digapai, di tengah konservatisme pola pikir pedesaan. Maka, dengan tingkat pendidikan yang minim, menjadi buruh tani, buruh migran, pembantu rumah tangga di kota dan buruh pabrik adalah beberapa alternative yang harus dikerjakan oleh perempuan desa. Pelacuran/prostitusi lalu menjadi jalan keluar yang tak terhindarkan jika sektor-sektor di atas juga tak tertembus oleh mereka. Di sisi lain, meskipun rata-rata perempuan di pedesaan Asia bekerja 13 jam lebih lama dari laki-laki, namun itu tidak cukup untuk menjamin kesetaraannya dalam negosiasi soal kepemilikan dan pengelolaan tanah. Dalam banyak kasus pertanahan, laki-laki sebagai kepala keluargalah yang kerap memiliki hak penuh untuk menentukan. Di sini terlihat jelas, bahwa akses perempuan terhadap pekerjaan dan sumber kehidupannya dirampas, bukan saja oleh policy ekonomi Negara, namun juga oleh struktur social yang patriarkis.<br /><br />Minimnya intervensi pemerintah juga mengakibatkan sektor riil ambruk. Pengurangan subsidi BBM, listrik, air dan telepon, serta tingginya ketergantungan terhadap bahan baku impor, membuat industri dalam negeri kita amat rapuh. Saat krisis ekonomi melanda, maka kebangkrutan industri dalam negeri ini menyisakan jutaan buruh yang ter-PHK. Pemerintah, dengan alasan menolak mengintervensi pasar, tetap tidak bersedia memberikan proteksi dan perlindungan terhadap industri dalam negeri. Maka, sektor manufaktur, khususnya garmen, tekstil dan sepatu, dimana mayoritas buruhnya adalah perempuan, menjadi korban langsung dari situasi ini. Serbuan barang impor yang harganya lebih murah dengan kualitas baik, mempercepat kematian sektor riil kita.<br /><br />Di sektor-sektor manufaktur lainnya, pengingkaran terhadap hak-hak buruh perempuan semakin sering terjadi. Akibat struktur industri nasional yang rapuh dan situasi krisis, maka sistem kerja kontrak menjadi pilihan ideal dalam hubungan kerja. Sistem kerja permanen dianggap tidak efisien dan tidak praktis. Maka, dalam kontrak-kontrak kerja, hak-hak buruh perempuan atas jaminan dan perlindungan reproduksinya, diabaikan. Proses produksi menjadi semakin terpecah ke dalam unit-unit skala kecil, semacam home industry. Relasi kerja menjadi semakin informal, meskipun tetap dijalankan oleh perusahaan resmi. Akibatnya, buruh perempuan yang hamil dan melahirkan sama sekali tidak ditanggung oleh pihak perusahaan. Bahkan, kehamilan sering dianggap sebagai penghambat produktivitas dan berpotensi menimbulkan resiko-resiko yang tidak dikehendaki di tempat kerja, sehingga kontrak kerja sering mencantumkan larangan untuk hamil selama batas waktu berlakunya kontrak.<br /><br />Dengan situasi semacam ini, potensi para pekerja perempuan untuk menjadi manusia yang produktif dan kreatif, betul-betul dihambat. Meskipun krisis ekonomi neoliberal mendorong semakin banyak perempuan untuk bekerja di luar rumah, namun nilai produktivitas dan sumbangannya tetap dianggap kecil bagi perputaran roda ekonomi. Terintegrasinya perempuan ke dalam lapangan kerja tidak serta-merta memperbaiki posisi sosialnya serta memberangus patriarki. Mengapa? Pertama, karena kebanyakan perempuan bekerja di sektor-sektor rendah keterampilan. Kedua, karena posisi tawarnya sendiri di tempat kerja amat rendah akibat antrean jutaan pengangguran. Ketiga, karena aksesnya terhadap kepemilikan modal dan teknologi semakin dijauhkan, akibat keterbatasan pendidikan, kesehatan dan berbagai bentuk diskriminasi lainnya.<br /><br />Maka, sudah pada saatnya tatanan ekonomi neoliberal serta para pendukungnya digugat keras. Reshuffle kabinet yang barusan dilakukan oleh Presiden SBY justru menunjukkan semakin teguhnya komitmen pemerintah ini untuk menerapkan strategi ekonomi neoliberal. Harapan perubahan bagi kaum perempuan, khususnya para pekerja perempuan yang dijjanjikan oleh SBY dalam masa kampanye, menjadi kian jauh untuk dijangkau. Sudah saatnya organisasi-organisasi perempuan secara tegas menyatakan bahwa pemerintah SBY tidak lagi bisa dipercaya untuk menjalankan janji-janjinyua sendiri, dan bahwa kita membutuhkan pemerintahan lain yang berani mengatakan “tidak!” kepada Bank Dunia, WTO, IMF dan lembaga-lembaga keuangan lainnya.</div>FNPBI kimahttp://www.blogger.com/profile/02488608131505959323noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4316547023836977541.post-2572679368550349052009-07-27T18:07:00.001+08:002012-02-26T05:48:17.307+08:00Proklamasi Kemerdekaan Nasional 1945 ternyata tidak secara otomatis membuat bangsa kita memiliki otoritas penuh dalam mengintegrasikan sistem ekonomi dan politik nasional serta budaya bangsa yang mandiri yang lepas dari dominasi modal kolonial. Ekonomi kolonial masih terus menghisap kekayaan alam serta tenaga produktif di dalam negeri. Upaya untuk membangun ekonomi nasional memang terus diperjuangkan, berhadap-hadapan dengan agen-agen lokal imperialisme yang dimotori oleh mafia Berkeley. Boleh disebutkan di sini: Program Benteng, gerakan nasionalisasi tahun 1957, dan Rencana Urgensi Ekonomi yang bertujuan mendirikan Industri Skala Besar.<br /><br /> Perjuangan ini terhenti ketika Orde Baru berkuasa. Pintu buat modal asing dibuka seluas-luasnya. Hampir semua sektor ekonomi diserahkan kepada asing hingga tidak ada yang tersisa. Orde Baru telah mengakhiri perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut dan menegakkan kedaulatan ekonomi nasional. Orde Baru menjalankan perekonomian nasional ini di atas basis penjajahan ekonomi neo-kolonialisme dan meluluhlantakkan hak-hak politik rakyat dengan menyerukan Politik No Ekonomi Yes yang justru semakin membangkrutkan kehidupan rakyat.<br /><br /> Kejatuhan Orde Baru memberikan harapan rakyat untuk melakukan koreksi total sistem ekonomi-politik lama dengan membangun sistem ekonomi politik baru yang berbasiskan pada partisipasi rakyat. Akan tetapi, proses ini disabotase dan dirampok oleh elit-elit politik "reformis gadungan" yang mengarahkan Indonesia kepada situasi ekonomi yang sangat liberal dan tunduk kepada neo-kolonialisme.<br /><br /> Gerakan Banting Setir<br /><br /> Ekonomi liberal terbukti gagal total. Krisis makin parah baik krisis pangan, krisis energi, bahkan krisis identitas sebagai bangsa yang pernah jaya mengusir penjajah asing. Di mana-mana rakyat putus asa karena kehilangan harapan hidupnya dan ditinggalkan oleh para Pimpinannya. Apa yang diharapkan rakyat bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh Pimpinannya. Rakyat menginginkan kesejahteraan tetapi liberalisasi jawabannya; rakyat butuh sandang pangan yang murah tetapi harga-harga melambung tinggi; rakyat butuh pekerjaan tetapi lapangan kerja seolah tertutup rapat oleh pintu besi; rakyat membutuhkan harapan dan kepastian masa depan hidupnya, keluarga dan anak-anaknya, yang terjadi, rakyat putus asa karena kelakuan para pimpinannya.<br /><br /> Tidak ada jalan lain: rakyat Indonesia harus memperjuangkan sistem ekonomi dan politik yang baru dengan semangat seperti para pejuang kemerdekaan tempo dulu, yaitu: sistem yang melindungi kepentingan nasional, melindungi hajat hidup segenap rakyat Indonesia dan bebas dari dominasi asing dan kaki tangannya.<br /><br /> Caranya: pertama secepatnya, rakyat harus berani menghapus hutang luar negeri seperti yang dilakukan Pemerintah Argentina yang berani tidak membayar hutang sebesar 100 milyar dolar Amerika (Kompas, 6 November 2007); kedua Industri Pertambangan yang sejak jaman Kolonialisme Belanda lebih banyak dieksploitasi untuk kepentingan modal asing harus dinasionalisasi untuk kepentingan rakyat. Artinya kita harus mencabut serta mengganti semua UU tentang Penanaman Modal dan kembali kepada semangat UU Penanaman Modal tahun 1958 yang berisi: Usaha pertambangan, sarana umum rakyat dan usaha-usaha ekonomi yang sudah dikelola oleh modal dalam negeri tidak boleh diintervensi oleh modal asing; ketiga membangun industri nasional yang kuat serta mandiri untuk menampung kekuatan produksi (modal dalam negeri, transformasi tekhnologi alat-alat produksi dan tenaga kerja yang melimpah).<br /><br /> Hal di atas merupakan landasan pokok bagi bangsa kuli untuk bangkit menjadi bangsa mandiri; menjadi bangsa yang besar dan mandiri di tengah-tengah hebatnya pertarungan ekonomi global. Dengan demikian semangat Tri Saktinya Bung Karno yaitu: berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang budaya bisa terwujud di negeri ini.<br /><br />Syarat-Syarat Obyektif<br /><br /> Secara prinsipil, sistem yang dibangun oleh Orde Baru dibandingkan dengan sistem di era reformasi memiliki kesamaan yaitu sama-sama mengabdi kepada kepentingan modal asing. Orde Baru menggunakan sistem tertutup dengan kontrol penuh militer yang didukung aparatus politik serta ideologinya untuk mengamankan modal dan meredam habis-habisan hak politik rakyat sedangkan pada era reformasi, seolah-olah demokrasi dilakukan secara terbuka. Padahal kenyataannya, partai-partai besar di Parlemen sebagai regulator utama pembuat Undang-Undang memberikan landasan bagi terbangunnya sistem ekonomi dan politik yang oligarkhis.<br /><br /> Puncak dari semangat liberalisasi ini adalah dengan disahkannya UU no 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada tanggal 19 Maret 2007. Bahkan, Presiden SBY juga mensahkan Peraturan Pemerintah tentang sewa tanah di hutan lindung hanya dengan harga Rp 300 per meter persegi bagi para investor. Sedemikian liberalnya, 70% industri dalam negeri dikontrol oleh pihak asing. Padahal sebagaimana kita ketahui, Indonesia memiliki syarat untuk membangun industri nasionalnya. Indonesia, negeri kita, memiliki bahan tambang yang sangat besar, baik minyak, batubara, biji besi dan lain sebagainya. Pembukaan serta pasal 33 UUD 1945, dengan tegas mengamanatkan bahwa sumber daya alam, dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Tidak ada pilihan lain, rakyat Indonesia harus membangun alat politik sendiri. Harus ada kepemimpinan politik baru yang berkarakter anti-imperialisme. Kepemimpinan politik yang baru akan menegaskan kembali kedaulatan ekonomi kita dengan jalan membangun haluan ekonomi baru.<br /><br />Dengan begitu Ekonomi Nasional yang kuat dan mandiri adalah syarat mutlak untuk membangun bangsa serta membebaskan rakyat miskin Indonesia dari belenggu penindasan serta penghisapan. Indonesia mestinya banyak belajar kepada negara-negara seperti India, Cina, Venezuela yang sanggup membangun ekonomi nasionalnya yang lepas dari dominasi modal asing. Sebelum semua jadi terlambat dan bangsa kita menuju kehancuran. FNPBI kimahttp://www.blogger.com/profile/02488608131505959323noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4316547023836977541.post-2451314425937638212009-07-27T16:30:00.005+08:002009-07-27T17:17:29.054+08:00SASTRA, SENSOR, DAN NEGARA: Seberapa Jauh Bahaya Bacaan?<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiy9FhOPMWQJ92CUTLeqefVR3EG42v8hoyrKuTzNS8OhtelWGZ5GNSaBH-H1oPqgwk_rDNyj3iwDiwCz9r19bLie5lL6xxLJ-rU-SRqSGqlk3M1Tg_c7JvkLbYX0UOmtZGSASxLAzFrhbo/s1600-h/,.jpg"><img style="cursor: pointer; width: 306px; height: 229px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiy9FhOPMWQJ92CUTLeqefVR3EG42v8hoyrKuTzNS8OhtelWGZ5GNSaBH-H1oPqgwk_rDNyj3iwDiwCz9r19bLie5lL6xxLJ-rU-SRqSGqlk3M1Tg_c7JvkLbYX0UOmtZGSASxLAzFrhbo/s320/,.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5363066460812008514" border="0" /></a><br /><div style="text-align: justify;">Pramoedya Ananta Toer *)<br /></div><p style="text-align: justify;">Saya warganegara Indonesia dari ethnik Jawa. Kodrat ini menjelaskan, bahwa saya dibesarkan oleh sastra Jawa, yang didominasi oleh sastra wayang, lisan mau pun tulisan, yang berkisah tentang Mahabharata dan Ramayana versi Jawa, serta kunyahan-kunyahan atasnya dengan masih tetap bertumpu pada kewibaan Hindu. Sastra yang dominan ini tanpa disadari mengagungkan klas atau kasta satria, sedang klas-klas atau kasta-kasta dibawahnya tidak punya peran sama sekali. Pekerjaan pokok kasta satria adalah membunuh lawannya. Selain sastra wayang yang agak dominan adalah sastra babad, juga mengagungkan kasta satria, yang ditangan para pujangganya menyulap kejahatan atau kekalahan para raja menjadi mitos yang fantastik. Salah satu contoh bagaimana pujangga Jawa memitoskan kekalahan Sultan Agung, raja pedalaman Jawa, yang dalam operasi militer terhadap Batavia-nya Belanda pada dekade kedua abad 17 telah mengalami kekalahan total. Akibatnya Mataram kehilangan kekuasaannya atas Laut Jawa sebagai jalan laut internasional. Untuk menutupi kehilangan tersebut pujangga Jawa menciptakan Dewi Laut Nyai Roro Kidul sebagai selimut, bahwa Mataram masih menguasai laut, di sini Laut Selatan (Samudera Hindia). Mytos ini melahirkan anak-anak mytos yang lain: bahwa setiap raja Mataram beristerikan Sang Dewi tersebut. Anak mytos lain: ditabukan berpakaian hijau di pantai Laut Selatan. Ini untuk memutuskan asosiasi orang pada pakaian hijau Kompeni Belanda. Dan tanpa disengaja oleh pujangganya sendiri Sang Dewi telah mengukuhkan kekuasaan para raja Mataram atas rakyatnya. Bahkan menjadi polisi batin rakyat Mataram. Di sini kita berhadapan dengan sastra dalam hubungan dengan negara, dan dipergunakan oleh negara, dengan fungsi pengagungan kastanya sendiri. Diturunkan dari generasi ke generasi akibatnya adalah menafikan kemajuan zaman, memberikan beban histori yang tidak perlu, membuat orang beranggapan bahwa masa lalu lebih baik daripada yang sekarang. Pendapat ini yang membuat saya meninggalkan sama sekali sastra demikian. Meninggalkan sastra yang dilahirkan dalam pangkuan kekuasaan dan berfungsi memangku kekuasaan semacam itu, sejauh pengalaman saya, langsung saya bertemu dengan sastra hiburan, memberikan umpan pada impian-impian naluri purba pada pembacanya. Sejalan dengan Machiavelli, sastra demikian menjadi bagian alat tak langsung keekuasaan agar masyarakat tak punya peerhatian pada kekuasaan negara. Singkatnya, agar masyarakat tidak berpolitik, tidak mengindahkan politik. Sastra dari kelompok kedua ini membawa pembacanya berhenti di tempat. Karena pengalaman pribadi sebagai anak keluarga pejuang kemerdekaan maka saya memaafkan diri sendiri kalau tidak menyukai sastra golongan kedua ini. Seiring dengan pengalaman pribadi tersebut, walau pada awalnya tidak saya sadari, langsung saya tertarik pada sastra yang bisa memberikan keberanian, nilai-nilai baru, cara pandang-dunia baru, harkat manusia, dan peran individu dalam masyarakatnya. Estetika yang dititikberatkan pada bahasa dan penggunaannya dianggarkan pada orientasi baru peranan individu dalam masyarakat yang dicitakan. Sastra dari golongan ketiga ini yang kemudian jadi kegiatan saya di bidang kreasi. Setiap karya sastra adalah otobiografi pengarangnya pada tahap dan sitiuasi tertentu. Maka juga ia produk individu dan bersifat individual. Persembahannya kepada masyarakat tak lain dari sumbangan individu pada kolektivitas. Juga dalam hubungan kekuasaan, standar budaya yang berlaku, sikap pengarang sebagai individu terpancarkan baik dengan sadar atau tidak. Sampai di sini tugas pengarang adalah melakukan evaluasi dan reevalusi kemapanan di semua bidang kehidupan. Laku ini diambil karena pengarang bersangkutan tidak puas, bahkan merasa terpojokkan, bahkan tertindas oleh kemapanan yang berlaku. Ia berseru, malah melawan, bahkan memberontak. Bukan suatu kebetulan bila pernah<br />dikatakan pengarang - dengan sendirinya dari golongan ketiga ini - dinamai opposan, pemberontak, bahkan biang revolusi seorang diri dalam kebisuan. Di negara-negara dengan kehidupan demokratis beratus tahun kalah-menang dalam pertarungan idea adalah suatu kewajaran. Itu bukan berarti bahwa demokrasi tidak punya cacad. Eropa yang demokratis di Eropa justru tidak demokratis di negeri-negeri yang dijajahnya. Sebagai akibat di negeri-negeri jajahannya yang tak mengenyam demokrasi kalah-menang dalam pertarungan idea bisa dilahirkan dendam berlarut sebagai akibat konsep tradisional tentang gengsi pribadi dan panutan patrimonial.<br /></p><p style="text-align: justify;">Di Indonesia sensor atas karya sastra dikenal baru dalam dekade kedua abad ini. Sebelumnya atas karya sastra sensor lebih banyak ditujukan pada mass-media. Dan sejalan dengan tradisi hukum tindakan terhadap delik pers diputuskan melalui pengadilan. Larangan terhadap beredarnya beberapa karya sastra Mas Marco Kartodikromo, di luar tradisi, diberlakukan tanpa prosedur hukum, dan dilakukan oleh pejabat-pejabat Pribumi kolonial setempat-setempat. Larangan dan penyitaan, juga oleh pejabat kolonial Pribumi pernah dilakukan terhadap karya ayah saya, tetapi karya itu bukan karya sastra tetapi teks pelajaran sekolah-sekolah dasar yang tidak mengikuti kurikulum kolonial. Larangan terhadap karya sastra memang suatu keluarbiasaan. Berabad lamanya setelah kerajaan-kerajaan maritim terdesak kekuatan Barat dan menjadi kerajaan-kerajaan pedalaman atau desa yang agraris kekuasaan feodalisme yang semata-mata dihidupi petani mengakibatkan lahirnya mentalitas baru yang juga merosot. Para pujangga Jawa mengukuhkan budaya "teposliro" (tahu diri), kesadaran tentang tempat sosialnya terhadap kekuasaan sesuai dengan hierarkinya, dari sejak kehidupan dalam keluarga sampai pada puncak kekuasaan. Penggunaaan eufemisme (= Jawa : kromo) sampai 7 tingkat yang berlaku sesuai hierarki kekuasaan menterjemahkan semakin kerdilnya budaya tradisional. Maka dalam sastra Jawa evaluasi dan reevaluasi budaya belum pernah terjadi. Itu bisa terjadi hanya dengan menggunakan bahasa Indonesia, yang kalau perlu, menafikan semua eufemisme, maka juga dalam sastra Indonesialah sensor kekuasaan bisa terjadi.Idea-idea dari semua penjuru dunia yang ditampung oleh masyarakat modern Indonesia pada menjelang akhir abad 20 sudah tak mungkin dibendung pantulannya oleh kekuasaan yang segan menjadi dewasa. Untuk memungkinkan orang-orang dengan kekuasaan negara dapat tidur dengan nyenyak tanpa perlu memajukan dirinya lembaga sensor memang perlu diadakan. Jawa dikodratkan memiliki faktor-faktor geografi yang menguntungkan. Dari semua pulau di Indonesia di Jawalah penduduknya berkembang sebagai faktor-faktor klimatologis yang mendukung pertanian. Bukan suatu kebetulan bila kolonialis Belanda membuat Jawa jadi pusat imperium dunianya di luar Eropa. Dengan kepergiannya, masih tetap jadi pusat Indonesia, dengan penduduknya mayoritas di seluruh Indonesia, masuknya sejumlah budaya tradisional ke dalam kekuasaan negara memang tidak dapat dihindarkan. Di antara budaya tradisional Jawa yang terasa menekan ini adalah "tepo-sliro", kehidupan kekuasaan sekarang dinamai dengan bahasa Inggris "self-cencorship". Nampaknya elit kekuasaan malu menggunakan nama aslinya. Dengan demikian menjadi salah satu faset dalam kehidupan modern Indoensia bagaimana orang menyembunyikan atavitas/atavisme. Saya cenderung memasukkan sastra golongan ketiga ini ke dalam sastra avant garde. Saya nilai pengarangnya mempunyai keberanian mengevaluasi dan mereevaluasi budaya dan kekuasaan yang mapan. Dan sebagai individu seorang diri sebaliknya ia pun harus<br />menanggung seorang diri pukulan balik setiap individu lain yang merasa terancam kemapanannya.<br /></p><p style="text-align: justify;">Jadi sampai seberapa jauh karya sastra dapat berbahaya bagi negara? Menurut pendapat saya pribadi karya sastra, di sini cerita, sebenarnya tidak pernah menjadi bahaya bagi negara. Ia ditulis dengan nama jelas, diketahui dari mana asalnya, dan juga jelas bersumber dari hanya seorang individu yang tak memiliki barisan polisi, militer, mau pun barisan pembunuh bayaran. Ia hanya bercerita tentang kemungkinan kehidupan lebih baik dengan pola-pola pembaruan atas kemapanan yang lapuk, tua, dan kehabisan kekenyalannya.Dalam pada itu setiap negara pada setiap saat bisa berubah dasar sistemnya, dengan atau tanpa karya sastra avant garde. Perubahan demikian telah dialami oleh negara Indonesia sendiri dari demokrasi liberal menjadi demokrasi terpimpin dan kemudian demokrasi pancasila, yaitu era kemerdekaan nasional setelah tumbangnya negara kolonial yang bernama Hindia Belanda dan peralihan pendudukan militeristis Jepang. Dalam masa demokrasi liberal di mana negara tetap berdasarkan pancasila yang tak banyak acuhkan, dalam masa demokrasi terpimpin, sewaktu Presiden Soekarno dengan segala konsekuensinya hendak mandiri dan mengebaskan pengaruh dan keterlibatan perang dingin para adikuasa, pancasila lebih banyak dijadikan titik berat. Soekarno sebagai penggali pancasila tidak bosan-bosannya menerangkan bahwa pancasila di antaranya digali dari San Min Chui Sun Yat Sen, Declaration of Independence Amerika Serikat, dan Manifes Komunis<br />dalam hal keadilan sosial. Semasa demokrasi pancasila yang ditandai dengan gerakan de-Soekarnoisasi, rujukan-rujukan Pancasila bukan saja tidak pernah disebut lagi bahkan pernah ada upaya dari seorang sejarawan orde baru yang mebuat teori bahwa pancasila bukan berasal dari Soekarno. Dalam sejumlah peralihan ini tidak pernah terbukti ada karya sastra yang memberikan pengaruhnya. Dan memang sastra avant garde praktis belum pernah lahir. Karya-karya sastra Indonesia praktis baru bersifat deskriptif. Bila toh ada avant garde yang lahir itu terjadi semasa penindasan militerisme Jepang, suatu pemberontakan yang terjadi sama kerasnya dengan penindasannya. Individu tersebut, Chairil Anwar, dengan sajaknya "Aku", menyatakan Aku binatang jalan/Dari kumpulannya terbuang. Ia menolak diperlakukan sebagai<br />binatang ternak Jepang, yang hanya harus melakukan perintah Jepang, dan memisahkan diri dari selebihnya. Ia sendirilah yang harus bertanggung-jawab atas karyanya. Kempeitei menangkap dan menganiayanya. Memang kemudian ia dibebaskan. Ironisnya masyarakat pembaca yang banyak membaca dan menyukai sajak tersebut dan umumnya tak dikaitkan dengan masa pendudukan militeris Jepang waktu ia menciptakannya.Maaf kalau saya hanya bicara tentang sastra Indonesia. Namun saya percaya bicara tentang sastra mana pun adalah juga bicara -walau tak langsung- tentang sastra regional dan internasional sekaligus, karena setiap karya sastra adalah otobiografi seorang individu, seorang dari ummat manusia selebihnya, yang mempersembahkan pengalaman batinnya pada kolektivitas pengalaman ummat manusia.Berdasarkan historinya Indonesia memerlukan sebarisan besar pengarang dari golongan avant garde. Berabad lamanya rakyat bawah membiayakan feodalisme. Dengan kemenangan kolonialisme mereka kemudian juga harus membiayai hidupnya kolonialisme. Walau feodalime sebagai suatu sistem sudah dihapuskan oleh proklamasi kemerdekaan namun watak budayanya masih tetap hidup, bahkan elit kekuasaan mencoba melestarikannya. Sstra avant gardelah yang menawarkan evaluasi, reevalusi, pembaruan, dan dengan sendirinya keberanian untuk menanggung resikonya sendirian.<br /></p><p style="text-align: justify;">Di sini menjadi jelas bahwa cerita, karya sastra, sama sekali tidak berbahaya bagi negara yang setiap waktu dapat berganti dasar dan sistem. Karya sastra para pengarang avant garde hanya mengganggu tidur pribadi-pribadi dalam lingkaran elit kekuasaan, yang kuatir suatu kali cengkeramannya atas rakyat bawahan bisa terlepas. Saya sendiri, walau berasal dari keluarga pejuang kemerdekaan dan sendiri pun pejuang kemerdekaan, dalam 50 tahun kemerdekaan nasional ternyata justru kehilangan kemerdekaan pribadi saya selama 35,5 tahun. 2,5 tahun dirampas Belanda, hampir satu tahun dirampas kekuasaan militer semasa orde lama, dan 30 tahun semasa orde baru, diantaranya 10 tahun kerja paksa di Pulau Buru dan 16 tahun sebagai ternak juga hanya dengan kode ET, artinya tahanan di luar penjara. Sebagai pengarang barang tentu saya berontak terhadap kenyataan ini. Maka dalam karya-karya saya, saya mencoba berkisah tentang tahap-tahap tertentu perjalanan bangsa ini dan mencoba menjawab: mengapa bangsa ini jadi begini? Bahwa karya-karya dilarang beredar di tanah air saya sendiri atas permintaan beberapa pribadi dalam elite kekuasaan, bagi saya tidak jadi soal. Larangan-larangan tersebut malah memberi nilai lebih pada karya-karya tersebut tanpa disadari oleh kekuasaan. Mungkin ada yang heran mengapa bagi saya sastra bertautan erat dengan politik. Saya tidak akan menolak kenyataan itu. Menurut pandangan saya setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat, apalagi berbangsa, selalu bertautan dengan politik. Bahwa seseorang menerima, menolak, bahkan mengukuhi suatu kewarganegaraan adalah suatu sikap politik. Bahwa seseorang mengibarkan bendera kebangsaannya, itu adalah perbuatan politik. Bahwa seseorang membayar pajak, itu adalah pengakuan pada kekuasaan, jadi juga berarti ketaatan politik. Juga sastra tidak bisa lepas dari politik sejak sastra itu sendiri dilahirkan ummat manusia. Selama ada masyarakat manusia dan kekuasaan yang mengatur atau pun merusaknya, di situ setiap individu bertautan dengan politik. Pernah lahir anggapan bahwa politik adalah kotor, maka sastra harus terpisahkan dari politik. Memang bisa saja politik kotor di tangan dan dari hati politisi yang kolot. Kalau ada yang kotor barang tentu juga ada yang tidak kotor. Dan bahwa sastra sebaiknya harus terpisahkan dari politik sebenarnya keluar dari pikiran para pengarang yang politiknya adalah tidak berpolitik. Politik sendiri tidak bisa diartikan hanya sebatas kepartaian, ia adalah semua aspek yang bersangkutan dengan kekuasaan, dan selama masyarakat ada kekuasaan juga ada, tak peduli bagaimana eksistensinya, kotor atau bersih. Dan dapat dikatakan sastra yang "menolak" politik sesungguhnya dilahirkan oleh para pengarang yang telah mapan dapam pangkuan kekuasaan yang berlaku.</p><p style="text-align: justify;">* Pidato tertulis Pramoedya, yang disampaikan ketika menerima ia<br /></p><div style="text-align: justify;"> penghargaan Magsaysay, di Manila, </div>FNPBI kimahttp://www.blogger.com/profile/02488608131505959323noreply@blogger.com0