17.29
FNPBI kima
DEDI FAUZI adalah Mantan buruh pabrik, sekarang menjadi pengurus Dept. organisasi PP -Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI).
Kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono dalam dua kali pemilu di Indonesia (2004 dan 2009), belum juga membuat perubahan yang berarti bagi perbaikan kesejahteraan kaum buruh. Jika di cermati lebih dalam, bahkan tidak ada kemerdekaan bagi kaum buruh, begitu pula dengan akan adanya perayaan 17 agustus 2009 yang akan di laksanakan beberapa hari ke depan.
Problem buruh sejak reformasi hingga saat ini, tak pernah kunjung ada perubahan, beberapa data dibawah ini, mungkin bisa mengingatkan sekaligus menguatkan keyakinan kita semua, bahwa kemerdekaan kaum buruh memang belum tercapai, begitu pula halnya dengan sector rakyat miskin yang lainnya.
Sejak adanya krisis global, mengutip berbagai data pada bulan januari 2009, pemerintahan SBY tidak sanggup mencegah ancaman PHK terhadap 24.452 orang dan, akhirnya, menyebabkan PHK terhadap 23,927 orang. Belum lagi, misalnya berbagai kebijakan sektor perburuhan yang dikeluarkan SBY, diantaranya masih mempertahankan sistim kontrak dan outsourcing, kebijakan verifikasi/permenaker nomor per.06/MEN/IV/2005 tentang pedoman verifikasi SP/SB, PP nomor 46 tahun 2007 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam, UU Penanaman modal ( UU PM), Impres nomor 3/2006 tentang paket kebijakan perbaikan iklim investasi, SKB empat menteri, dan banyak peraturan pro-liberalisasi lainnya.
Memang, problem diatas tidak dapat ditimpakan sepenuhnya sebagai kesalahan SBY semata, sebab pemerintahan sebelumnya pun (Habibie, Gusdur, dan Megawati) sudah mengadopsi kebijakan yang hampir serupa. Pada tahap ini, SBY menjadi presiden neoliberal yang paling agressif, artinya SBY lebih neoliberal dibanding sebelum-sebelumnya.
Namun, patut kita teliti, permainan yang dilakukan oleh SBY ketika memanipulasi kesadaran kelas buruh, seperti saat terjadinya krisis global 2008. Ketika gelombang PHK sangat marak terjadi di hampir seantero negeri ini, alih -alih untuk mengantisipasinya, SBY malah mendorong keluarnya kebijakan SKB empat menteri. Kebijakan ini diberi nama " Pemeliharaan momentum pertumbuhan ekonomi nasional" dalam rangka mengantisipasi perkembangan perekonomian global". Kata "pemeliharaan momentum pertumbuhan ekonomi" jelas bermakna mengorbankan kaum buruh, sebab menahan kenaikan upah di bawah angka pertumbuhan ekonomi nasional.
Sungguh Ironis. SBY sempat menyatakan bahwa angka kemiskinan menurun, pada tanggal 14 Agustus 2008, sementara, di sisi yang lain, mengeluarkan regulasi yang menghambat kenaikan upah pekerja. Hal yang sama kembali diulang pada pidato SBY tanggal 3 agustus 2009, yang isinya hampir sama dengan pidato-pidato kenegaraan sebelumnya, yakni memberikan harapan dan kebohongan akan angka-angka kenaikan ekonomi. inilah presiden yang sungguh-sungguh pandai menipu kaum buruh dan rakyat indonesia.
Strategi Perjuangan Buruh Kedepan
Dengan semakin maraknya sistem outsourcing, kerja harian, sistem kontrak, membuat banyak serikat pekerja/serikat buruh kehilangan arah dalam melakukan pengorganisiran (baca : perekrutan anggota). Penyebabnya, sistim pasar tenaga kerja fleksibel ini melemparkan kaum pekerja kepada daya tawar rendah di pasar tenaga kerja, serta mengurangi peran-peran serikat buruh/serikat pekerja.
Memang, pada saat pemilu legislatif lalu, beberapa serikat buruh mengirimkan kandidatnya-dengan menggunakan bendera partai lain-untuk berkompetisi dalam pemilu legislatif. Terlepas dari persoalan kalah dan menang, metode ini telah memberikan pengalaman baru bagi gerakan buruh, terutama di lapangan politik borjuis. Demikian pula, ketika menjelang pelaksanaan pilpres, beberapa serikat buruh juga menyatakan dukungan kepada capres tertentu.
Mengenai pengorganisiran, khususnya buruh outsourcing, selain menggunakan metode konvensional-selebaran, orasi keliling, aksi kawasan, door to door, dan sebagainya, tentunya harus ada metode lain, yang mampu mengangkat keberanian pekerja outsourcing untuk berorganisasi dan berjuang.
Di pabrik, misalnya, jumlah pekerja outsourcing terkadang lebih besar ketimbang pekerja tetap, sebuah kenyataan yang tentu menghambat para organiser untuk mengorganisasikan mereka.
Selain itu, buruh juga senantiasa berhadapan dengan ancaman PHK, sehingga ini menyulitkan mereka untuk terlibat perjuangan dan organisasi, baik untuk tuntutan normative maupun tuntutan politis. Demikian pula dengan pekerja kontrak dan outsourcing, mereka kesulitan berhadapan vis a vis dengan pengusaha, disebabkan status mereka yang bukan pekerja tetap. Inilah penyebabnya, tidak ada jaminan lapangan pekerjaan bagi seluruh rakyat.
Cara yang mungkin bisa dijadikan strategi dalam pengorganisiran serikat buruh ke depan adalah, bersekutu melakukan aliansi dan melakukan pengorganisiran bersama dengan sector rakyat lainnya (kaum miskin kota,mahasiswa dan kaum tani ).
Mengapa ini harus segera di lakukan, dan menjadi penting sebagai taktik perjuangan kaum buruh sekarang ini, sebab problem kesejahteraan menjadi pokok persoalan utama bagi perjuangan kaum buruh saat ini membutuhkan politik kerjasama antar kelas dan antar sektor, untuk memperjuangkan perubahan ekonomi dan politik. Intinya, politik kerjasama ini penting untuk memperbesar kekuatan, serta meminimalkan hambatan-hambatan bagi perjuangan.
Selama ini, metode advokasi SB/SP masih bertumpu pada persoalan normatif, dan terkadang berujung kepada peradilan yang rumit dan menguntungkan pengusaha.
Gerakan buruh perlu melakukan BANTING STIR, dimana persoalan kesehatan dan pendidikan juga menjadi problem utama bagi kaum buruh, dan tentunya rakyat miskin yang menjadi rakyat mayoritas di negri ini, karena hampir 80% gaji yang di terima oleh buruh habis terpakai untuk biaya perawatan kesehatan, biaya pendidikan bagi anak-anaknya. inilah biaya kebutuhan hidup kaum buruh yang belum di tanggung sepenuhnya oleh pengusaha, adanya Jamsostek pun belum mampu menanggulangi untuk mengobati penyakit - penyakit yang biayanya di atas Rp 30 juta, artinya harus ada jaminan lain yang bisa di jadikan alat membela kaum buruh sekaligus menjadi alat pengorganisiran baru.
Persekutuan atau aliansi yang di maksud adalah bagaimana para aktivis buruh yang terbiasa /handal dalam melakukan pembelaan terhadap anggotanya di dalam pabrik ataupun pengadilan, memulai untuk bersama-sama dengan aktivis rakyat miskin, mahasiswa dan aktivis tani, melakukan pembelaan /advokasi untuk mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan gratis bagi pekerja dan rakyat miskin.
Adanya sistem jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) dan jaminan kesehatan daerah (jamkesda), yang dananya di tanggung oleh pemerintah pusat dan daerah, ternyata belum menyentuh banyak rakyat miskin di negeri ini. Masih saja ada cerita dan berita di koran dan televisi yang mengabarkan bahwa rakyat miskin untuk mendapatkan layanan kesehatan di RSUD masih saja sulit, walaupun sudah di anggarkan oleh pemerintah. Lengkap sudah nasib kaum buruh indonesia saat ini; miskin dan tak terjamin kesehatan dan pendidikannya oleh negara.
Artinya, ini menjadi penting buat kita semua; perjuangan di luar pabrik /kawasan ini harus di tarik menjadi perjuangan multi sector yang pengerjaannya dilakukan secara kolektif (multi-sektor). Inilah yang dimaksudkan untuk melatih keberanian rakyat miskin (buruh, mahasiswa miskin, dan petani miskin), untuk berhadap-hadapan langsung dengan birokrasi pemerintah. Artinya, ketika advokasi kesehatan dan pendidikan ini berhasil dilakukan oleh sekutu/aliansi, maka akan mempermudah kita untuk melatih rakyat berorganisasi dan mendorong keberanian untuk saling bersolidaritas. Harapannya, aliansi ini menjadi kekuatan besar yang dapat diarahkan untuk merespon isu-isu normatif di pabrik. Ini bisa mengurangi kekhawatiran dan rasa takut bagi buruh, khususnya terhadap ancaman PHK atau dikriminalkan oleh pengusaha.
Aliansi atau politik kerjasama anta kelas/sektor ini bukan hanya merespon isu-isu normatif dan persoalan ekonomis semata, tetapi juga harus diberikan arah dan orientasi politik yang jelas. Untuk itu, penting bagi aliansi atau kerjasama politik semacam ini, untuk mengintervensi ruang politik demokrasi liberal.
Kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono dalam dua kali pemilu di Indonesia (2004 dan 2009), belum juga membuat perubahan yang berarti bagi perbaikan kesejahteraan kaum buruh. Jika di cermati lebih dalam, bahkan tidak ada kemerdekaan bagi kaum buruh, begitu pula dengan akan adanya perayaan 17 agustus 2009 yang akan di laksanakan beberapa hari ke depan.
Problem buruh sejak reformasi hingga saat ini, tak pernah kunjung ada perubahan, beberapa data dibawah ini, mungkin bisa mengingatkan sekaligus menguatkan keyakinan kita semua, bahwa kemerdekaan kaum buruh memang belum tercapai, begitu pula halnya dengan sector rakyat miskin yang lainnya.
Sejak adanya krisis global, mengutip berbagai data pada bulan januari 2009, pemerintahan SBY tidak sanggup mencegah ancaman PHK terhadap 24.452 orang dan, akhirnya, menyebabkan PHK terhadap 23,927 orang. Belum lagi, misalnya berbagai kebijakan sektor perburuhan yang dikeluarkan SBY, diantaranya masih mempertahankan sistim kontrak dan outsourcing, kebijakan verifikasi/permenaker nomor per.06/MEN/IV/2005 tentang pedoman verifikasi SP/SB, PP nomor 46 tahun 2007 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam, UU Penanaman modal ( UU PM), Impres nomor 3/2006 tentang paket kebijakan perbaikan iklim investasi, SKB empat menteri, dan banyak peraturan pro-liberalisasi lainnya.
Memang, problem diatas tidak dapat ditimpakan sepenuhnya sebagai kesalahan SBY semata, sebab pemerintahan sebelumnya pun (Habibie, Gusdur, dan Megawati) sudah mengadopsi kebijakan yang hampir serupa. Pada tahap ini, SBY menjadi presiden neoliberal yang paling agressif, artinya SBY lebih neoliberal dibanding sebelum-sebelumnya.
Namun, patut kita teliti, permainan yang dilakukan oleh SBY ketika memanipulasi kesadaran kelas buruh, seperti saat terjadinya krisis global 2008. Ketika gelombang PHK sangat marak terjadi di hampir seantero negeri ini, alih -alih untuk mengantisipasinya, SBY malah mendorong keluarnya kebijakan SKB empat menteri. Kebijakan ini diberi nama " Pemeliharaan momentum pertumbuhan ekonomi nasional" dalam rangka mengantisipasi perkembangan perekonomian global". Kata "pemeliharaan momentum pertumbuhan ekonomi" jelas bermakna mengorbankan kaum buruh, sebab menahan kenaikan upah di bawah angka pertumbuhan ekonomi nasional.
Sungguh Ironis. SBY sempat menyatakan bahwa angka kemiskinan menurun, pada tanggal 14 Agustus 2008, sementara, di sisi yang lain, mengeluarkan regulasi yang menghambat kenaikan upah pekerja. Hal yang sama kembali diulang pada pidato SBY tanggal 3 agustus 2009, yang isinya hampir sama dengan pidato-pidato kenegaraan sebelumnya, yakni memberikan harapan dan kebohongan akan angka-angka kenaikan ekonomi. inilah presiden yang sungguh-sungguh pandai menipu kaum buruh dan rakyat indonesia.
Strategi Perjuangan Buruh Kedepan
Dengan semakin maraknya sistem outsourcing, kerja harian, sistem kontrak, membuat banyak serikat pekerja/serikat buruh kehilangan arah dalam melakukan pengorganisiran (baca : perekrutan anggota). Penyebabnya, sistim pasar tenaga kerja fleksibel ini melemparkan kaum pekerja kepada daya tawar rendah di pasar tenaga kerja, serta mengurangi peran-peran serikat buruh/serikat pekerja.
Memang, pada saat pemilu legislatif lalu, beberapa serikat buruh mengirimkan kandidatnya-dengan menggunakan bendera partai lain-untuk berkompetisi dalam pemilu legislatif. Terlepas dari persoalan kalah dan menang, metode ini telah memberikan pengalaman baru bagi gerakan buruh, terutama di lapangan politik borjuis. Demikian pula, ketika menjelang pelaksanaan pilpres, beberapa serikat buruh juga menyatakan dukungan kepada capres tertentu.
Mengenai pengorganisiran, khususnya buruh outsourcing, selain menggunakan metode konvensional-selebaran, orasi keliling, aksi kawasan, door to door, dan sebagainya, tentunya harus ada metode lain, yang mampu mengangkat keberanian pekerja outsourcing untuk berorganisasi dan berjuang.
Di pabrik, misalnya, jumlah pekerja outsourcing terkadang lebih besar ketimbang pekerja tetap, sebuah kenyataan yang tentu menghambat para organiser untuk mengorganisasikan mereka.
Selain itu, buruh juga senantiasa berhadapan dengan ancaman PHK, sehingga ini menyulitkan mereka untuk terlibat perjuangan dan organisasi, baik untuk tuntutan normative maupun tuntutan politis. Demikian pula dengan pekerja kontrak dan outsourcing, mereka kesulitan berhadapan vis a vis dengan pengusaha, disebabkan status mereka yang bukan pekerja tetap. Inilah penyebabnya, tidak ada jaminan lapangan pekerjaan bagi seluruh rakyat.
Cara yang mungkin bisa dijadikan strategi dalam pengorganisiran serikat buruh ke depan adalah, bersekutu melakukan aliansi dan melakukan pengorganisiran bersama dengan sector rakyat lainnya (kaum miskin kota,mahasiswa dan kaum tani ).
Mengapa ini harus segera di lakukan, dan menjadi penting sebagai taktik perjuangan kaum buruh sekarang ini, sebab problem kesejahteraan menjadi pokok persoalan utama bagi perjuangan kaum buruh saat ini membutuhkan politik kerjasama antar kelas dan antar sektor, untuk memperjuangkan perubahan ekonomi dan politik. Intinya, politik kerjasama ini penting untuk memperbesar kekuatan, serta meminimalkan hambatan-hambatan bagi perjuangan.
Selama ini, metode advokasi SB/SP masih bertumpu pada persoalan normatif, dan terkadang berujung kepada peradilan yang rumit dan menguntungkan pengusaha.
Gerakan buruh perlu melakukan BANTING STIR, dimana persoalan kesehatan dan pendidikan juga menjadi problem utama bagi kaum buruh, dan tentunya rakyat miskin yang menjadi rakyat mayoritas di negri ini, karena hampir 80% gaji yang di terima oleh buruh habis terpakai untuk biaya perawatan kesehatan, biaya pendidikan bagi anak-anaknya. inilah biaya kebutuhan hidup kaum buruh yang belum di tanggung sepenuhnya oleh pengusaha, adanya Jamsostek pun belum mampu menanggulangi untuk mengobati penyakit - penyakit yang biayanya di atas Rp 30 juta, artinya harus ada jaminan lain yang bisa di jadikan alat membela kaum buruh sekaligus menjadi alat pengorganisiran baru.
Persekutuan atau aliansi yang di maksud adalah bagaimana para aktivis buruh yang terbiasa /handal dalam melakukan pembelaan terhadap anggotanya di dalam pabrik ataupun pengadilan, memulai untuk bersama-sama dengan aktivis rakyat miskin, mahasiswa dan aktivis tani, melakukan pembelaan /advokasi untuk mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan gratis bagi pekerja dan rakyat miskin.
Adanya sistem jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) dan jaminan kesehatan daerah (jamkesda), yang dananya di tanggung oleh pemerintah pusat dan daerah, ternyata belum menyentuh banyak rakyat miskin di negeri ini. Masih saja ada cerita dan berita di koran dan televisi yang mengabarkan bahwa rakyat miskin untuk mendapatkan layanan kesehatan di RSUD masih saja sulit, walaupun sudah di anggarkan oleh pemerintah. Lengkap sudah nasib kaum buruh indonesia saat ini; miskin dan tak terjamin kesehatan dan pendidikannya oleh negara.
Artinya, ini menjadi penting buat kita semua; perjuangan di luar pabrik /kawasan ini harus di tarik menjadi perjuangan multi sector yang pengerjaannya dilakukan secara kolektif (multi-sektor). Inilah yang dimaksudkan untuk melatih keberanian rakyat miskin (buruh, mahasiswa miskin, dan petani miskin), untuk berhadap-hadapan langsung dengan birokrasi pemerintah. Artinya, ketika advokasi kesehatan dan pendidikan ini berhasil dilakukan oleh sekutu/aliansi, maka akan mempermudah kita untuk melatih rakyat berorganisasi dan mendorong keberanian untuk saling bersolidaritas. Harapannya, aliansi ini menjadi kekuatan besar yang dapat diarahkan untuk merespon isu-isu normatif di pabrik. Ini bisa mengurangi kekhawatiran dan rasa takut bagi buruh, khususnya terhadap ancaman PHK atau dikriminalkan oleh pengusaha.
Aliansi atau politik kerjasama anta kelas/sektor ini bukan hanya merespon isu-isu normatif dan persoalan ekonomis semata, tetapi juga harus diberikan arah dan orientasi politik yang jelas. Untuk itu, penting bagi aliansi atau kerjasama politik semacam ini, untuk mengintervensi ruang politik demokrasi liberal.
Posted in
opini
0 komentar:
Posting Komentar