PRD: Musuh Terbesar Kaum Tani Adalah Neoliberalisme

Partai Rakyat Demokratik (PRD) menyatakan pada hari Kamis (23/9) bahwa musuh terbesar kaum tani Indonesia sekarang ini adalah neoliberalisme, demikian siaran pers KPP-PRD menyambut hari tani besok (24/9).

Melalui siaran pers yang diterima Berdikari Online (23/9), KPP PRD menjelaskan, neoliberalisme menyebabkan semakin intensifnya perampasan tanah kaum tani oleh perusahaan besar, merosotnya kesejahteraan kaum tani—sebagai akibat dari biaya produksi yang terus meningkat, namun harga jual terus-menerus merosot, dan naiknya harga-harga kebutuhan hidup bagi petani dan keluarganya.

PRD membandingkan praktik perampasan tanah rakyat di jaman kolonial dengan pemerintahan sekarang ini. “Jika di jaman kolonial para bupati atau penguasa lokal merampas tanah rakyat untuk diserahkan kepada “onderneming”, maka sekarang ini pemerintah melakukan hal yang sama dengan merampas tanah milik rakyat untuk diserahkan pada perusahaan asin,” jelasnya.

Terkait perampasan tanah itu, PRD mencatat, bahwa saat ini lebih dari 175 juta lahan telah dikuasai oleh modal swasta, setara dengan 91 persen luas daratan Indonesia.

Bagi PRD, karena berbagai persoalan tersebut di atas, maka kesejahteraan kaum tani pun semakin merosot. Mengutip data dari Pusat Statistik (BPS), nilai tukar para petani terus merosot dari tahun ke tahun. Pada tahun 1976, nilai tukar petani adalah 113, lalu meningkat menjadi 117 pada tahun 1989. Namun, sepuluh tahun kemudian, nilai tukar petani telah terjun bebas hingga 101.

Untuk itu, PRD menandaskan, bahwa tidak ada kemakmuran tanpa pembangunan pertanian di desa. “Proses industrialisasipun tidak akan berkelanjutan dan meluas, jikalau tidak dibasiskan pada pertanian sebagai dasarnya,” tegasnya.

PRD menuntut agar pemerintah memberikan jaminan akses tanah bagi setiap petani penggarap di Indonesia dan bagikan tanah-tanah “tidur” kepada petani dan jaminan pasar dan perlindungan bagi produk pertanian di dalam negeri.

Tuntutan lainnya adalah pengembangan teknologi dan insfrastruktur untuk menunjang pengembangan sektor pertanian, menaikkan subsidi bagi petani, misalnya subsidi pupuk, bibit unggul, dan lain sebagainya, dan merancang program industrialisasi yang berbasis pada industry olahan produk pertanian dan hasil bum

Selain itu, dalam siaran pers tersebut, PRD mengajak para petani untuk memperkuat gerakan politik sebagai jalan “supaya mereka lebih didengar dan berpartisipasi dalam menentukan kebijakan politik dan ekonomi”. (Rh)

Posted in Manifesto